Floresa.co – Pertemuan pengacara Edi Danggur dengan Pemkab Manggarai Barat (Mabar) terkait masalah Pantai Pede mengundang beragam reaksi.
Sejumlah pihak menyatakan, seharusnya Pemkab Mabar tidak hanya mendengar masukan dari pihak yang jelas-jelas mendukung pengelolaan Pantai Pede oleh investor.
Edi Danggur dalam sejumlah pernyataannya mendukung hal tersebut dan menyebut bahwa Pantai Pede tidak serta merta menjadi milik Mabar sebagaimana digariskan dalam UU No 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mabar.
Petrus Selestinus, pengacara yang juga memberi perhatian pada masalah Pantai Pede mengatakan, kehadiran Edi dalam dialog internal yang bersifat tertutup itu patut disesalkan.
“Karena selain dialog itu bersifat tertutup terutama untuk media, juga persoalan Pantai Pede sudah masuk dalam ranah publik sehingga dialog dimaksud seharusnya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, karena maayarakat Mabar memiliki hak untuk tahu,” kata Petrus dalam pernyataannya kepada Floresa.co, Rabu, 31 Mei 2017.
Meski demikian, ia berharap semangat dan roh perjuangan Edy sebagai advokat dan kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama bisa memberi warna di dalam dialog dimaksud.
“Warna dan semangat anti korupsi dan membangun untuk kesejahteraan rakyat harus menyertai dialog antara Edi Danggur dengan ASN Kabupaten Mabar,” katanya.
Jika dialog itu kemudian menghasilkan sebuah kompromi untuk melawan kehendak rakyat dan menutup akses masyaraat tentang hal-hal yang bersifat publik, kata dia, maka semangat dan roh perjuangan Ahok sepertinya hilang dalam diri Edi bersamaan dengan berakhirnya Ahok menempuh upaya banding. (ARL/Floresa)