Floresa.co – Kepala Dinas perhubungan (Dishub) Manggarai Barat (Mabar), Gaye Tanus mendatangi Kantor Kejaksaan daerah itu untuk diperiksa terkait kasus pengadaan speed boat yang telah diserahkan ke badan usaha masyarakat desa (Bumdes) Embong Nai di Desa Batu Tiga, Boleng.
Megenakan pakaian dinas, Tanus tiba di Kantor Kejaksaan didamping sekertaris Dishub, Senin, 7 Mei 2018.
“Ya kita dipanggil untuk klarifikasi terkait speed boat itu,” ujar Tanus singkat.
Baca Juga: Ketua DPRD Mabar Sayangkan Pengerjaan “Spead Boat” Bantuan Dilakukan di Surabaya
Menurut Tanus, saat ini, kepengurusan Bumdes Embong Nai sudah dibekukan. Anggotanya juga sudah bergabung ke Bumdes Bajo Serumpun yang merupakan Bumdes lain yang sudah terbentuk di Desa Batu Tiga.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna, penyerahan speed boat itu dipersoalkan DPRD setempat lataran ada dugaan Bumdes Embong Nai tidak terdaftar atau abal-abal.
Sala satu anggota DPRD, Yos Gagar mejelaskan saat pengusulan proposal pengadaan, di desa terkait belum ada Bumdes.
“Apa dasar pemerintah menghibahkan itu ke Bumdes abal-abal itu? Kasian dana satu miliar lebih itu,” katanya.
Baca Juga: Bumdes Diduga Abal-abal di Mabar Dapat Bantuan Speed Boat Senilai Rp 1,6 M
Menurut Yos, ada dugaan Bumdes itu dibentuk untuk kepentingan proyek.
“Ini kan tidak beda dengan kasus e-KTP di Jakarta. Ada proyeknya baru dibuatkan CV,” jelasnya, menyinggung kasus korupsi dana e-KTP yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.
Saat ini kapal tersebut sudah diserahkan ke Bumdes Embong Nai melalui SK Bupati Mabar Agustinus Ch Dula.
Ferdinand Ambo/ARJ/Floresa