Jika dibaca dalam konteks karakter sebuah negara hukum, penerbitan Perppu untuk membatalkan suatu undang-undang yang baru saja berlaku akan memunculkan kesan tidak adanya kepastian hukum.
Ide liar nihil substansi tentang people power yang disuarakan oleh sekelompok politisi pasca Pemilu 2019 ini menunjukkan adanya niat untuk menolak hasil pemilu dengan cara yang inkonstitusional.
Keputusan Pemkab Manggarai menghibahkan tanah ke PT Pertamina menarik perhatian banyak pihak. Perbedaan pendapat karena berbeda persepsi dalam melihat soal, terus meluas. Pro-kontra bergulir deras. Rakyat Manggarai terbelah dalam dua posisi ekstrim. Mendukung vs menolak. Saya berada dalam posisi menolak keputusan itu.
Oleh: Bonifasius Gunung, advokat asal Manggarai berdomisili di Jakarta dan Direktur Eksekutif Institut Transformasi Hukum Indonesia (ILTRA)
Aspek Kedua
Fokus kajian dalam aspek kedua ini adalah menilai...
Floresa.co - Usulan Johnny Plate, anggota DPR RI, di mana meminta kelompok yang kontra dengan kebijakan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan kasus Pantai Pede di...
Oleh: BONIFASIUS GUNUNG
Polemik kepemilikan Pantai Pede antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) telah berlangsung...