Floresa.co – Bunyi jeriken kosong yang dipukul sejumlah ibu rumah tangga asal Kecamatan Reok Barat menggema di depan gerbang Kantor DPRD Kabupaten Manggarai, NTT pada 21 April.
Di belakang mereka, para pria berbaris memegang selang air sepanjang sekitar sepuluh meter.
Aksi warga Dusun Piso, Desa Paralando ini merupakan protes terhadap proyek uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA), termasuk penambahan sumur dalam terlindungi (broncaptering), yang bermasalah dan belum memenuhi kebutuhan air bersih seluruh warga.
Puluhan warga itu, yang menggunakan dua mobil pikap, kompak mengenakan pita berwarna merah putih di kepala.
Mereka juga membawa beberapa spanduk bertulis “Kami ini ibu-ibu rumah tangga tidak minta banyak, hanya air minum,” dan “Proyek air hampir 1 Miliar tapi rakyat Desa Paralando masih kehausan.”
Spanduk lainnya berbunyi “Wakil rakyat dengar suara rakyat, jangan diam. Masyarakat Desa Paralando butuh air. Kalau wakil rakyat diam, siapa yang bersuara?” dan “Bupati Manggarai, tolong dengar suara rakyat Desa Paralando.”
Aksi itu merupakan yang kedua setelah pada 24 Februari mereka memprotes Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) saat memberi klarifikasi di kantor desa pada 24 Februari.
Merasa klarifikasi tersebut tak menjawab persoalan, mereka lalu bersurat dan menemui langsung Bupati Herybertus GL Nabit di Ruteng pada 13 Maret.
Sebagai tindak lanjut, utusan Dinas PUPR kembali ke desa itu pada 17 Maret.
Namun, lagi-lagi kunjungan itu tak menyelesaikan persoalan, membuat mereka kembali menyurati Nabit pada 25 Maret.
Tuntut Pertanggungjawaban DPRD
Maria Oktavia Ijim, salah satu ibu rumah tangga berkata, aksi tersebut sengaja dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.
“Para ibu berdiri di depan kantor DPRD bukan sebagai orang besar, melainkan ibu rumah tangga yang memperjuangkan kebutuhan dasar. Setiap pagi kami bangun dan mengurus anak-anak,” katanya.
Ia berkata, para ibu di Desa Paralando harus berjuang mencari air, “berjalan jauh, kadang hanya bisa berharap, tetapi harapan itu terlalu lama terwujud.”
“Tolong dengarkan kami, Bapak DPRD. Kami hanya butuh air,” katanya.
Ia pun meminta anggota DPRD menemui mereka di depan gerbang, karena “kami datang dengan harapan, jangan biarkan kami pulang tanpa jawaban.”
“Kalau Kartini dulu berjuang untuk perempuan, hari ini kami berjuang untuk kehidupan kami sendiri. Tolong dengar kami, kami hanya butuh air, bukan janji lagi,” ujarnya.
Setelah beberapa menit berorasi, empat utusan warga dipersilakan menemui beberapa anggota dewan.
Mereka diterima oleh Ketua DPRD, Paulus Peos, didampingi Wakil Ketua Agnes Menot, serta anggota Largus Nala, Ferdi Naur dan Yohanes Hardum Nonto.
Yohanes Don Bosco, salah satu warga berkata di hadapan anggota DPRD bahwa tuntutan mereka kepada Bupati Nabit pada 13 Maret direspons dengan janji penyelesaian mendesak terhadap masalah itu.
Namun, kata dia, kunjungan tim Dinas PUPR pada 17 Maret hanya fokus pada survei mata air Wae Wudak tanpa peninjauan menyeluruh terhadap titik permasalahan di aliran Wae Pogo.
Wae Wudak adalah lokasi yang semula direncanakan sebagai sumber mata air dalam proyek tersebut, namun diubah di tengah jalan oleh kontraktor yang membangun tanggul beton atau broncaptering di tengah aliran sungai Wae Pogo.
“Tidak ada penjelasan teknis yang memadai kepada masyarakat terkait kondisi dan solusi permasalahan dan tidak ada kepastian waktu penyelesaian, hanya penyampaian rencana yang bersifat tidak pasti,” kata Don Bosco.
Berbagai kunjungan dan klarifikasi Dinas PUPR, kata dia, hingga kini tidak memberi kepastian solusi, terutama bagi 22 rumah tangga yang belum mendapat akses air minum bersih.
Karena itu, ia mendesak DPRD segera meninjau Desa Paralando guna memastikan kondisi riil di lapangan.
“DPRD juga perlu menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan memanggil Dinas PUPR, pihak pelaksana dan konsultan pengawas untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan,” katanya.
Merespons tuntutan warga, Agnes Menot, salah satu wakil ketua DPRD mengatakan pihaknya membutuhkan data riil terkait jumlah kepala keluarga yang sudah dan belum memiliki akses air bersih.
“Ke depan, kita bisa lebih fokus membahas yang belum terlayani dalam diskusi,” kata Menot.
Sementara itu, Paul Peos mendorong agar dalam waktu dekat mekanisme RDP dengan Dinas PUPR segera dilakukan.
“Kami minta warga juga menyiapkan data jumlah keluarga yang belum maupun yang sudah menerima layanan air bersih. Data-data itu akan membantu kami saat membahasnya,” ujarnya.
Sejumlah warga yang menemui anggota dewan menyepakati hal tersebut dan menyerahkan beberapa poin tuntutan mereka.
Namun, warga lain yang menunggu di depan kantor DPRD mengaku tidak puas karena belum mendapatkan kepastian maupun solusi atas tuntutan mereka.
Sekitar pukul 11.10 Wita, mereka bergerak menuju Kantor Bupati sambil terus berorasi.
Wihelmus Tanje, salah satu orator menyoroti fungsi kontrol DPRD dalam proyek senilai hampir Rp1 miliar itu.
“Kedatangan kami ke kantor DPRD Manggarai bukan untuk melawan, melainkan mengajak para anggota dewan berdiri dan berjuang bersama masyarakat,” katanya.
Ia berkata, para anggota DPRD kerap menjanjikan pembangunan yang muluk-muluk saat masa kampanye pemilihan legislatif, tetapi tidak bekerja saat sudah duduk di kursi kekuasaan.
“Apa yang sebenarnya dibahas di DPRD Manggarai? Apakah hanya soal reses dan kepentingan sendiri yang tidak sesuai dengan amanat rakyat?” ujarnya.
Yohanes Hendra Gahor, warga lainnya mempertanyakan hati nurani para wakil rakyat ketika melihat masyarakat “menyuarakan hak dan berjuang dengan biaya kami sendiri demi menuntut hak dasar.”
Ia menjelaskan, kedatangan mereka juga membawa jeriken kosong dan selang air sebagai simbol protes.
“Katanya air untuk semua, tetapi kami belum merasakannya. Kami tidak butuh janji. Kami butuh kejelasan. Kami meminta jawaban tertulis,” katanya.
Yohanes menegaskan, DPRD seharusnya berpihak pada masyarakat yang sedang mengalami masalah serius terkait hak dasarnya.
“Ingat, rakyat sedang menderita. Jangan hanya datang saat butuh suara, lalu diam setelah berkuasa. Tolong dengarkan kami,” ujarnya.
Tuntut Solusi Nyata Perbaikan di Lapangan
Sekitar pukul 11.30, warga tiba di depan Kantor Bupati Manggarai.
Pantauan Floresa, puluhan polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja telah berjaga di pintu gerbang.
Oktafinaus Kelfin, pelajar di SMPN Satap Lemarangdi, Reok Barat yang berorasi di hadapan aparat tersebut menyampaikan harapan mereka terkait penyelesaian masalah itu kepada Bupati Nabit.
“Bapak Bupati Manggarai yang kami hormati, kami di sini masih kesulitan air bersih. Setiap hari kami harus berjuang untuk mendapatkan air, kadang harus berjalan jauh, kadang harus menunggu lama,” katanya.
“Kami hanya anak-anak,” katanya, “tetapi kami juga ingin hidup layak, ingin minum air bersih, ingin sehat, dan bisa belajar dengan tenang. Tolong kami, Pak Bupati.”
Usai hampir satu jam berorasi, Kepala Satpol PP Alexius Harimin, menemui warga dan menyampaikan bahwa Bupati Nabit tidak dapat ditemui karena sedang berduka bersama keluarganya.
“Warga akan diterima oleh Sekretaris Daerah,” katanya.
Seluruh warga lalu masuk ke halaman kantor dengan pengawalan aparat. Mereka bertemu dengan Pejabat Sementara Sekda, Lambertus Paput di Aula Ranaka.
Selain Paput, turut hadir dalam pertemuan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR, Siprianus Bonso, sementara kontraktor dari CV Wela Tedeng, Belasius Turuk, absen.
Di hadapan Paput, Yohanes Don Bosco kembali menegaskan bahwa 22 rumah tangga di desa mereka hingga kini tak kunjung mendapat akses air minum bersih.
“Tidak adanya kepastian waktu penyelesaian pekerjaan,” katanya menyinggung beberapa kali pertemuan dan klarifikasi dengan bupati dan pejabat dinas.
Ia meminta pemerintah untuk menetapkan tanggal pasti penyelesaian masalah instalasi air tersebut.
“Pemerintah melaksanakan perbaikan menyeluruh terhadap sistem instalasi, bukan hanya survei, tetapi segera melakukan tindakan nyata perbaikan pada seluruh titik permasalahan,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat soal kondisi, kendala, serta langkah penyelesaian yang akan dilakukan.
“Kami minta pemerintah memberikan jawaban resmi secara tertulis yang memuat jadwal, rencana kerja, serta pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian proyek,” katanya.
“Tuntutan ini disampaikan secara damai dan sebagai bentuk harapan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak dasar atas air bersih,” tambahnya.
Respons Pemda
Siprianus Bonso, PPK proyek tersebut menjelaskan, 22 rumah di Dusun Piso tidak mendapatkan air karena terletak di dataran yang lebih tinggi dari reservoir.
Ia menjelaskan, pada perencanaan awal memang terdapat sekitar 170 sambungan rumah, namun dalam pelaksanaan terjadi penambahan jaringan pipa dari Piso ke Dusun Nanga Nae.
Jika tidak ada penambahan jaringan, kata Siprianus, kemungkinan hanya setengah dari 78 rumah di Nanga Nae yang mendapatkan aliran “karena (tekanan) airnya tidak cukup.”
Namun akibat penambahan jaringan itu, lanjutnya, “beberapa rumah di wilayah Piso tidak lagi mendapatkan aliran air karena kondisi elevasi dari Piso ke Nanga Nae yang landai sehingga tekanan air berkurang.”
Untuk mengatasi kendala itu, pihaknya kemudian mengambil jalur kedua, yakni langsung dari reservoir Piso.
“Sehingga air yang sampai ke Nanga Nae berasal dari reservoir Nanga Nae sendiri,” katanya.
“Kami tidak ingin ada korban lain, karena di Nanga Nae jumlah penerima manfaat sambungan rumah cukup banyak,” klaimnya.
Sementara Lambertus Paput menjelaskan, Dinas PUPR sempat mengubah desain proyek karena pertimbangan elevasi atau kemiringan wilayah itu, “namun 22 sambungan (rumah) tersebut tidak terakomodasi karena keterbatasan dana.”
Ia mengaku tidak memahami secara teknis soal elevasi dan tekanan air dan berjanji “akan turun langsung ke Desa Paralando untuk melihat kondisi di lapangan.
Ia juga berjanji akan mengupayakan penyelesaian sambungan pipa ke 22 rumah tersebut.
“Kemungkinan menggunakan pompa air dan bak penampung di atas agar air bisa dialirkan ke 22 rumah,” katanya.
Terkait pilihan sumber air, ia menjelaskan, berdasarkan surat dari Kepala Desa Lemen Agustinus pada 22 Juli, lokasi yang diusulkan ke pusat adalah Wae Pogo, bukan Wae Wudak.
“Dari usulan awal 258 KK, realisasi fisik baru menyasar 172 KK, dengan 148 unit meteran terpasang,” katanya.
Surat itu, kata dia, menjadi dasar usulan ke kementerian hingga memperoleh persetujuan pelaksanaan pekerjaan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Dari situ PPK melakukan survei ke lapangan. Tanpa data tersebut, tidak akan ada pendanaan untuk proyek air minum di Desa Paralando.”
Penyelesaian masalah sambungan 22 rumah, kata Paput, akan diupayakan tahun ini, sementara 127 lainnya akan dilakukan survei lanjutan pada 2027.
Theodorus Nadi, salah satu warga menilai penjelasan Dinas PUPR “membingungkan dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.”
“Jangan omong sembarang di sini, secara teknis ini menipu. Kami kecewa, karena di lapangan disebut 170 sambungan, tetapi 22 belum terlayani dan sebagian lainnya tidak mengalir,” katanya.
Theodorus berkata, jika proyek ini benar untuk masyarakat, seharusnya diambil langsung dari mata air, tetapi “faktanya yang masuk ke desa adalah air kali.”
Karena berasal dari kali, katanya, warga mendapat air yang keruh saat musim hujan.
“Kalau tidak percaya, silakan turun ke lapangan untuk membuktikan,” katanya.
Ia meminta agar pemda menjelaskan berdasarkan data riil agar tidak terjadi perbedaan antara perencanaan dan kondisi di lapangan.
“Di data tertulis 170 rumah, tetapi di lapangan hanya meteran yang ada, sementara air tidak mengalir. Itu yang kami kecewa,” ujarnya.
Proyek air minum tersebut menelan anggaran Rp973 juta dari DAK 2025.
Pengerjaannya oleh CV Wela Tedeng berlangsung selama 150 hari, yakni pada 2 Juli–28 November 2025.
Editor: Anno Susabun
