Floresa.co – Asap tipis mengepul dari sebuah gubuk tua di tepi laut di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
Di dalamnya, Anastasia Puke menata taping dengan tangan yang sudah renta. Taping adalah wadah tradisional anyaman daun lontar untuk meniriskan dan mengeringkan garam yang baru selesai dimasak.
Perempuan 64 tahun itu membersihkan sisa kristal garam dengan telaten, memindahkannya ke dalam karung berukuran 50 kilogram.
Di sampingnya, putrinya, Maria Sufrianti, 44 tahun, menyusun kayu bakar di bawah tungku.
Bau asap bercampur asin laut menandai rutinitas turun-temurun perempuan di kampung ini: memasak garam, menjemurnya, lalu menjualnya untuk menutup kebutuhan sehari-hari.
“Bikin garam sudah dari dulu, dari mama, dari nenek,” kata Maria kepada Floresa pada 26 Maret.
Namun, rutinitas yang sudah berlangsung lintas generasi itu kini terancam. Laut semakin sering datang ke halaman rumah.
Banjir rob kerap merendam dapur, membasahi kayu bakar, dan membuat garam tak bisa dikeringkan.
Ketika produksi gagal, tidak ada penghasilan. Itu berarti tidak ada makan.
Maria menunjuk ke arah pesisir utara Maumere. “Sejak mangrove ditebang, air laut lebih cepat masuk,” katanya.
Mangrove sebagai Ingatan dan Pelindung
Bagi perempuan di Kelurahan Kota Uneng, mangrove bukan sekadar vegetasi pantai. Ia adalah ingatan kolektif tentang keselamatan — dan tentang bencana yang tak ingin mereka alami kembali.
Maria masih mengingat gempa dan tsunami pada 12 Desember 1992 yang menghancurkan pesisir Maumere. Saat itu, ia masih remaja. Air laut naik tinggi, menyapu daratan, memorakporandakan rumah-rumah. Lebih dari 2.500 orang meninggal di seluruh wilayah terdampak.
Tapi kampungnya, kata Maria, relatif selamat.
“Kami tertahan mangrove,” katanya. “Air besar itu tidak langsung masuk.”
Yance Lia, warga lain, menyimpan ingatan serupa dari bencana yang lebih baru. Ia selamat dari terjangan angin puting beliung pada 2017.
“Kalau tidak ada mangrove di depan kampung, rumah kami habis,” katanya.
Maria berkata, upaya menjaga hutan mangrove tidak hanya ikut terlibat menanam anakan mangrove.
Ada juga ritual Hogor Hini yang dilakukan setiap tahun pada 3 Desember di mana masyarakat setempat melakukan ritual adat di tengah hutan mangrove untuk mengucap syukur kepada laut dan alam yang sudah memberikan berkat seperti hasil garam yang cukup dan perlindungan hutan mangrove yang selama ini menyelamatkan mereka dari badai.
“Ritual dilakukan di tengah hutan mangrove, dan setelah itu, masyarakat atau siapapun tidak boleh masuk dalam hutan tersebut. Kalau masuk ke dalam hutan, nanti terjadi apa-apa,” kata Maria.
Menurutnya, hal itu mengindikasikan hutan mangrove yang tidak ingin dilukai atau ditebang secara liar.
Kini, mangrove itu semakin menipis. Dan perempuanlah yang pertama kali merasakan dampaknya — air asin masuk ke dapur, anak-anak kedinginan, kayu bakar basah, produksi garam gagal, dan rasa takut yang tumbuh setiap musim hujan tiba.
“Kalau mangrove hilang, kami yang pertama kena,” kata Maria.
Beban Berlapis yang Dipikul Perempuan
Dalam struktur sosial kampung pesisir, perempuan bukan hanya pekerja domestik. Mereka adalah pengelola pangan keluarga, penjaga ritme rumah tangga, dan penghubung langsung antara ekosistem alam dan kehidupan sehari-hari.
Mereka yang paling awal bangun untuk memasak, paling akhir tidur setelah memastikan semuanya aman, dan paling lama tinggal di dalam rumah ketika banjir datang.
Ketika ekosistem pesisir rusak, beban itu berlipat ganda.
Kehilangan mangrove berarti kehilangan perlindungan dari rob dan abrasi.
Bagi perempuan pemasak garam seperti Maria dan Anastasia, itu berarti kehilangan ruang kerja yang layak — dapur yang kering, kayu bakar yang bisa menyala, dan waktu produksi yang cukup.
Ketika rob datang lebih sering dan lebih jauh, hari-hari kerja berkurang, pendapatan merosot, dan tekanan ekonomi keluarga meningkat.
Kecemasan itu bukan hanya soal uang. Perempuan pesisir juga menanggung beban psikologis: mengawasi anak-anak agar tidak terseret arus, memindahkan barang-barang berharga ketika air naik, dan terus memastikan keluarga tetap aman dalam kondisi yang semakin tidak menentu.
“Kami yang pertama tahu ketika sesuatu berubah di laut,” kata Maria. “Karena kami yang paling banyak waktu di sini.”
Penebangan yang Berlangsung Senyap
Di permukaan, hutan mangrove di pesisir Kota Uneng terlihat masih rimbun.
“Namun, coba masuk sekitar tiga atau empat meter ke dalam hutan itu, luas sekali penebangannya,” kata Petrus Blasing, Ketua RT 13 di Kelurahan Kota Uneng.
“Sepertinya mereka menggunakan gergaji untuk menebang sehingga tidak ada bunyi.”
Petrus menyebut salah satu faktor pengikis mangrove di dekat kampungnya adalah keberadaan tambak ikan seluas 6.789 meter persegi milik Eko Halim, seorang pejabat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Laurens Say Maumere.
Tambak itu, kata Petrus, tidak hanya merusak ekosistem mangrove, tetapi mulai mengancam permukiman warga sekitar.
Tambak tersebut telah ada sejak era 1980-an dan terus mengalami perluasan seiring pergantian kepemilikan: dari pengusaha bernama Bernadus Bang, dijual kepada Haji Laboi — mantan anggota DPRD Sikka — lalu berpindah ke tangan Eko Halim.
Menurut Petrus, beberapa tambak bahkan berada di dalam rimbunan mangrove, dan tidak memiliki izin usaha meski memiliki legalitas tanah atas nama pemilik sebelumnya.
Ditemui Floresa pada 10 April, Eko mengakui bahwa wilayah tambak yang kini sudah ditumbuhi mangrove itu memang miliknya, kendati masih tercatat atas nama Bernadus Bang.
Ia juga mengakui bahwa tambaknya berada di antara pohon-pohon mangrove, namun membantah pernah menebangnya.
“Saya akui belum punya izin karena ini masih berproses. Selain tambak, ada kolam ikan juga,” kata Eko pada 10 April.
Ia mengklaim belum bisa balik nama sertifikat karena Bernadus masih memiliki tunggakan pajak sejak 2003 senilai Rp44 juta.
Eko juga menyebut lokasinya kerap digunakan sebagai tempat praktik lapangan oleh pelajar dari Kabupaten Sikka, Ende, Larantuka, hingga mahasiswa Universitas Nusa Nipa Maumere.
Krisis Ekologi, Krisis Iklim
Apa yang terjadi di Kota Uneng bukan kasus tunggal. Data pemerintah daerah dan organisasi lingkungan menunjukkan luas mangrove di Nusa Tenggara Timur (NTT) diperkirakan berada di kisaran 30–35 ribu hektare, tersebar di Flores, Timor, Sumba, dan pulau-pulau kecil lainnya.
Namun, sekitar seperempat hingga sepertiga kawasan tersebut telah mengalami degradasi berat — akibat penebangan ilegal, alih fungsi menjadi tambak, dan pembangunan pesisir yang minim pengawasan.
Di sejumlah pesisir Flores, termasuk Maumere, kerusakan mangrove berkorelasi langsung dengan peningkatan banjir rob, percepatan abrasi pantai, dan berkurangnya perlindungan alami terhadap badai dan gelombang ekstrem.
Situasi ini memperburuk dampak krisis iklim bagi masyarakat pesisir — terutama bagi perempuan yang paling rentan dan paling sedikit mendapat perlindungan.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, Yuvensius Stefanus Nonga, menyebut perusakan mangrove sebagai kejahatan ekologis.
“Mangrove itu sabuk hijau. Menghancurkannya sama dengan mempercepat datangnya bencana,” katanya.
Dampak itu, kata Yuvens, sudah hadir dalam keseharian warga: rasa takut, kehilangan rasa aman, dan ketidakpastian masa depan.
“Perempuanlah yang paling lama tinggal dalam situasi itu — setiap hari, setiap musim hujan.”
“Mungkin Kampung Ini Masih Bisa Bertahan”
Warga tidak tinggal diam. Mereka menanam kembali mangrove, dan bibit dari kawasan ini kerap dipindahkan ke pesisir lain. Tapi, upaya itu belum cukup melawan laju perusakan.
“Yang ditebang lebih cepat dari yang tumbuh,” kata Maria.
Di sela asap tungku, Maria memandang laut. Mangrove yang tersisa berdiri jarang, tapi baginya itu masih menyimpan harapan.
“Kalau dijaga lagi, mungkin kampung ini masih bisa bertahan,” katanya.
Editor: Ryan Dagur
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi Floresa dan Project Multatuli untuk koleksi jendela.projectmultatuli.org
