Floresa.co — Meliana Ena mengetuk rumah-rumah warga satu per satu setelah gempa mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Di salah satu rumah, ia berhadapan dengan sepasang suami istri yang menangis. Tempat tinggal mereka hancur, sementara masih harus membayar cicilan pinjaman.
Dalam bahasa Manggarai, mereka berkata, “Enu hau kali atan,” yang Meliana terjemahkan: “Hanya kamu yang peduli dengan kami?” Ia mengaku hampir menangis, mendengar kesaksian warga yang tak terjangkau bantuan pada masa sulit tersebut.
Meliana, 35 tahun, adalah guru di SMAK St. Familia Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Pada hari-hari pertama setelah gempa, saat rutinitas sekolah terhenti, ia bergerak sebagai relawan.
Perjumpaan itu ia ceritakan dalam Lara dari Timur, film dokumenter produksi media OWRITE dan Kabinet Bayangan tentang kehidupan warga Flores setelah gempa bermagnitudo 7,7.
Kabinet Bayangan adalah inisiatif akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil untuk mengawasi pemerintahan Prabowo–Gibran serta menawarkan kebijakan alternatif berbasis data. Film tersebut dirilis untuk menandai dua tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran.
Film yang berdurasi 54,30 menit itu ditayangkan melalui kanal YouTube OWRITE pada 24 Oktober.
“Gempa di NTT masih meninggalkan luka bagi sebagian korban,” tulis OWRITE dalam pengantar film, seraya menambahkan bahwa “masyarakat NTT masih berjuang memulihkan keadaan.”
“Di daerah-daerah pelosok yang jauh dari pusat kota, mereka masih berharap datangnya bantuan pemerintah. Ironi jelas terlihat di sini: di antara harapan masyarakat terhadap pemerintah, presidennya sendiri abai, bahkan seolah menutupi penderitaan mereka dengan narasi-narasi yang tak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.”
“Lara dari Timur adalah persembahan kami untuk dua tahun masa kepemimpinan Prabowo–Gibran,” tulis OWRITE.
Cerita disusun dari visual perjalanan tim Kabinet Bayangan ke Flores pada pertengahan September dan narasi oleh Feri Amsari, Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan.
Menurut Feri, salah satu hal yang menonjol selama dua tahun pemerintahan Prabowo ialah pidato yang berapi-api, berlebihan, monoton, dan terlalu umum—termasuk ketika merespons bencana.
“Pidato yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana telah baik dan bantuan bencana telah maksimal diberikan perlu dibuktikan. Benarkah pidato itu di lapangan?” katanya.
Karena itulah, katanya, untuk menguji pernyataan itu, tim Kabinet Bayangan datang langsung ke Flores.
Film menampilkan kamera yang bergerak bersama tim menuju lokasi terdampak: melewati jalan tanah dan kampung yang belum terhubung dengan jembatan dan mendapat listrik, mengikuti penyaluran bantuan, lalu berhenti pada percakapan dengan warga, penyintas, relawan, termasuk redaksi Floresa.
Arman Suparman, Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara Kabinet Bayangan, mengatakan perjalanan itu memiliki dua tujuan: membagikan bantuan dan melihat secara langsung bagaimana pemerintah pusat serta pemerintah daerah menangani bencana.
Menurutnya, mereka membeli tujuh ton beras dari petani dan desa di Flores dan menyiapkan ratusan terpal serta tenda. Dari Jakarta, tim membawa obat pertolongan pertama, buku anak, tas sekolah, mainan, dan buku cerita. Lebih dari Rp50 juta terkumpul melalui penggalangan dana daring dan donasi tambahan.
Rute mereka dimulai dari Labuan Bajo menuju sejumlah titik di Manggarai, Manggarai Timur, hingga Nagekeo, tiga kabupaten di Flores barat yang menjadi wilayah dampak terparah.
Pola Penanganan Pascagempa
Pada hari pertama di Flores, tim Kabinet Bayangan mendatangi kantor Floresa di Labuan Bajo. Percakapan dengan redaksi—tentang komunitas terdampak, distribusi bantuan, dan pemulihan yang timpang—kemudian menjadi bagian dokumenter.
Pertemuan itu bertolak dari kerja kemanusiaan Floresa. Sejak hari gempa, Floresa bersama Sunspirit for Justice and Peace membentuk Tim Respons Cepat Gempa Flores.
Mula-mula, tim mengumpulkan informasi, memverifikasi kebutuhan paling mendesak, lalu meneruskannya kepada pihak yang hendak membantu. Ketika laporan warga datang bertubi-tubi, tim membuka penggalangan donasi publik dan ikut mengatur distribusinya.
Untuk sementara, meja redaksi berubah fungsi. Di sana laporan disortir, kebutuhan diverifikasi, relawan dihubungi, transaksi dicatat, dan bantuan diarahkan. Informasi, jaringan, serta kepercayaan publik menjadi modal agar bantuan tiba pada sasaran.
Hingga 12 September, ketika aksi ditutup, donasi mencapai sekitar Rp1,379 miliar dan seluruhnya telah didistribusikan. Bantuan menjangkau 221 titik atau posko di 149 desa dan kelurahan pada tujuh kabupaten, termasuk 255 kelompok rentan—penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan anak-anak. Aksi ini melihatkan 300 relawan di berbagai titik, salah satunya Meliana Ena.
Pengalaman itu membentuk cara redaksi membaca bencana.
Dalam film, Gregorius Afioma dari Floresa mengatakan gempa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai peristiwa alam; dampaknya berkelindan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang telah ada sebelumnya.
“Yang paling mengalami [dampak gempa] justru masyarakat yang berada di kampung dan secara sosial-ekonomi sangat rentan,” katanya.
Kelompok berpenghasilan rendah dan warga di wilayah terpencil kehilangan rumah sekaligus menghadapi kesulitan memperoleh bantuan dan layanan kesehatan. Kampung Gregorius di Reo, Kabupaten Manggarai, termasuk wilayah yang terdampak parah.
Herry Kabut, Pemimpin Redaksi Floresa sekaligus Koordinator Tim Respons Cepat, mengatakan relawan berhadapan dengan jalur transportasi yang putus.
Ketika toko-toko di Reo tutup, kebutuhan harus dibeli di Ruteng. Namun ruas Ruteng–Reo juga sempat tak dapat dilalui. Tim pun bertumpu pada jejaring: relawan di Ruteng menyiapkan bantuan, lalu relawan dari Reo menjemputnya.
Di pedalaman Manggarai dan Manggarai Timur, jaringan telekomunikasi yang lemah memperumit koordinasi.
“Kendala lain itu lebih kepada penumpukan bantuan di satu tempat, sehingga membuat daerah-daerah lain tidak terjangkau,” kata Herry dalam film.
Karena itu, ketika satu lokasi telah menerima banyak bantuan, Floresa dan jejaring relawan mengarahkannya ke kampung yang belum tersentuh.
Julfakar, relawan Ronting Peduli di Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur, menyaksikan pola serupa. Ia bukan hanya relawan, tetapi juga penyintas yang bekerja langsung di lapangan.
“Di sini itu yang paling cepat, harus saya akui, semuanya itu LSM, lembaga swadaya masyarakat,” katanya dalam film.
Menurut Julfakar, warga masih mengandalkan lembaga-lembaga nonpemerintah karena pemerintah lambat dan tidak siap menghadapi kekacauan akibat bencana.
“Responsnya lambat, kemudian cenderung tidak tanggap dengan kebutuhan-kebutuhan warga,” katanya.
Ketika kebutuhan terus bertambah dan bantuan awal terbatas, relawan berulang kali menerima jawaban yang sama dari pemerintah: bantuan masih dalam perjalanan.
“Di keadaan bencana, kita tidak cukup hanya mengharapkan kehadiran pemerintah dalam bentuk membawa empati saja. Ada kebutuhan lain yang lebih penting. Yang kami butuhkan adalah sentuhan pemerintah di kondisi yang sangat-sangat sulit itu,” katanya.
Kisah Relawan Menjangkau Pelosok
Film juga menyajikan wawancara dengan Rumah Baca Aksara (RBA), kolektif kaum muda berbasis di Ruteng, Kabupaten Manggarai.
Sebagai relawan, mereka memilih arah yang tak mudah: kampung-kampung terpencil yang jarang didatangi.
Koordinatornya, Gheril Ngalong, mengatakan akses antardusun sulit, sementara sejumlah kampung masih menunggu listrik dan jaringan internet yang memadai.
Mereka antara lain menjangkau Desa Nggilat di Manggarai Barat dan Kampung Lehot, Desa Ndiwar, Kabupaten Manggarai serta Dusun Watu Ncarum, Desa Haju Wangi di Lamba Leda Utara, Manggarai Timur.
Donasi yang terbatas membuat tim menghitung setiap ongkos perjalanan. Agar biaya mobilisasi tidak melampaui nilai barang, mereka menumpang kendaraan milik jaringan kolektif yang bersedia mengantar tanpa bayaran.
“Di beberapa tempat itu sangat terisolir dan sesuai target kami bahwa wilayah-wilayah pelosok mesti kita jangkau,” kata Gheril.
Abim Gondrong dari Rumah Baca Aksara mengatakan perjalanan menuju Nggilat, di perbatasan utara Manggarai dan Manggarai Barat, menghabiskan delapan hingga sembilan jam menggunakan mobil bak terbuka.
Peta digital bahkan hanya menawarkan rute berjalan kaki sekitar 19 jam. Setelah melewati Pacar, Kecamatan Pacar, sinyal menghilang dan listrik tak tersedia. Kendaraan merayap di jalan agregat dan tanah dengan jurang di kedua sisi. Akses yang buruk bukan hanya menghambat bantuan, tetapi juga memutus jalan warga menuju sekolah dan fasilitas kesehatan.
Abim mengatakan warga pernah menerima janji pembangunan jembatan dari Bupati Manggarai Barat. Menurut cerita warga, sungai meluap saat musim hujan dan membuat anak-anak tidak dapat bersekolah selama empat bulan. Ketika tim datang, kata Abim, jembatan itu belum dibangun.
Di wilayah yang sama, Abim mendengar cerita tentang seorang ibu yang mengalami keguguran setelah gempa. Ia juga menceritakan bayi berusia dua bulan yang sakit diare dan harus dibawa dengan perahu ketinting menuju Puskesmas Bari.
“Bayi yang berumur dua bulan itu meninggal di gendongan ibunya,” kata Abim.
Kisah dari kampung terisolasi dan bantuan yang tak merata membawa film kepada pertanyaan yang lebih besar: di mana pemerintah ketika warga harus bertahan?
Elisa Lehot, Manajer Keuangan Floresa yang ikut mengurus penyaluran donasi Tim Respons Cepat Gempa Flores, mempertanyakan mengapa masyarakat sipil dan media harus bekerja keras menjangkau warga pada hari-hari awal bencana.
“Kami Floresa ataupun masyarakat sipil di awal bencana bukan pemerintah, tetapi kenapa kami yang harus bersusah payah untuk menolong?” katanya.
Kekecewaan Elisa tidak hanya lahir dari respons bencana. Ia mengaitkannya dengan liputan Floresa mengenai ketimpangan sosial dan ketidakadilan sebelum gempa—situasi yang telah lama mengikis kepercayaan terhadap pemerintah.
Kondisi Dua Bulan Setelah Gempa
Dua bulan setelah gempa, pemulihan belum selesai. Warga masih menunggu bantuan perbaikan rumah. Sebagian sawah tak dapat digarap karena saluran irigasi rusak. Di sejumlah tempat, bantuan justru lebih banyak datang dari sesama warga dan relawan.
Dashboard penanganan darurat BNPB yang diakses Floresa pada 27 Oktober mencatat 156 orang meninggal serta 1.620 orang luka atau sakit akibat rangkaian gempa tersebut. BNPB menyatakan angka pada dashboard bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti pembaruan serta verifikasi lapangan.
Pemerintah Provinsi NTT mencatat 102.243 rumah terdampak: 26.959 rusak berat, 23.137 rusak sedang, dan 52.147 rusak ringan. Gempa juga merusak 1.559 fasilitas pendidikan, 329 fasilitas kesehatan, 289 gedung pemerintahan, dan 287 fasilitas keagamaan.
Di balik angka fasilitas pendidikan itu, Iman Zanatul Haeri, Menteri Pendidikan Kabinet Bayangan melihat hampir semua sekolah yang dilewati tim mengalami kerusakan.
“Walaupun bangunannya masih berdiri atau hanya retak saja, bangunan ini belum tentu bisa digunakan lagi. Ini cukup berbahaya,” katanya dalam film.
Di salah satu desa pesisir, kata Iman, sebuah madrasah ibtidaiyah swasta hancur dan hanya ditangani empat guru. Pemerintah memang telah membuat sekolah darurat, tetapi kegiatan belajar tetap tersendat karena anak-anak kehilangan rumah, pakaian, buku, dan alat tulis.
“Jam sekolahnya juga mundur, tidak lagi seminggu penuh, tetapi hanya dua kali pertemuan dalam seminggu. Ini ada penurunan dalam kualitas belajar,” kata Iman.
Kondisi di pengungsian menambah risiko. Tidak semua lokasi memiliki zona aman bagi anak. Iman juga menyebut laporan kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, ketika pengawasan orang dewasa lemah.
“Ini kondisi yang tidak bisa dibiarkan. Kami belum melihat apa rencana jangka panjang pemerintah untuk menangani kondisi masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan pembelajaran, baik yang terjadi di rumah maupun di sekolah,” katanya.
Sementara itu, pendataan, rehabilitasi, dan rekonstruksi masih berjalan. Pemerintah menyebut pemulihan mencakup jalan, air bersih, sekolah, fasilitas kesehatan, serta penyediaan hunian yang lebih aman.
Namun keluarga-keluarga di kampung terdampak masih hidup di bawah tenda. Sebagian menumpang di rumah tetangga; yang lain bertahan dalam bangunan yang dianggap masih aman.
Film juga merekam kesaksian Nida, warga Nagekeo, tentang seorang perempuan berusia 49 tahun yang meninggal setelah mengungsi. Menurut ceritanya, perempuan itu berlari bersama anaknya menuju posko di masjid setelah mendengar kabar kemungkinan gempa susulan.
Ketakutan membuat perempuan itu tidak dapat tidur sepanjang malam. Kondisinya memburuk. Keesokan paginya, tim medis datang memasang infus; Nida mengatakan terjadi perdarahan pada titik infus.
“Mereka larikan ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, sudah meninggal,” kata Nida.
Arman Suparman mengatakan timnya juga melihat banyak penyintas masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
“Kami berharap pemerintah segera membangun, terutama hunian sementara. Sekarang pun dalam perjalanan tadi sudah mulai hujan. Ketika musim hujan datang, tentu ini akan memperburuk kerentanan Bapak-Ibu penyintas gempa yang ada di tenda-tenda pengungsian,” katanya dalam film.
Kondisi sulit juga terlihat di Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Manggarai Timur. Stanis Laus mengatakan kepada Floresa bahwa warga masih membutuhkan sembako setelah hampir sebulan tanpa bantuan. Menurut dia, bantuan pemerintah dan lembaga lain terutama datang pada bulan pertama.
Warga lalu bergotong royong membangun enam rumah darurat bagi keluarga yang tempat tinggalnya tak lagi dapat dihuni.
Di tengah cuaca panas dan kering, mereka juga kesulitan memperoleh pekerjaan dan pendapatan.
Di Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, relawan Angelina Yulti Hanu masih harus mencari donasi agar keluarga terdampak memperoleh kebutuhan dasar.
Di tengah kritik tersebut, pemerintah pusat menyatakan telah bergerak sejak fase darurat. Pada 26 Agustus, Presiden Prabowo Subianto datang ke Nagekeo, memimpin rapat percepatan pemulihan, lalu menemui pengungsi di Lapangan Berdikari, Mbay. Ia juga meninjau posko dan dapur umum.
“Memang sengaja saya, di awal-awal saya tidak mau datang, karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung,” kata Prabowo dalam rapat penanganan bencana di Nagekeo.
Pemerintah mengklaim bantuan kemasyarakatan Presiden senilai Rp200 miliar telah ditransfer untuk penanganan gempa Flores: Rp40 miliar bagi Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar bagi delapan kabupaten terdampak—Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Namun, Rp200 miliar merupakan nilai alokasi yang diklaim telah ditransfer—bukan berarti seluruhnya telah dibelanjakan atau langsung diterima korban. Hingga 21 Oktober, Pemprov NTT melaporkan telah mentransfer sekitar Rp28 miliar dari jatah Rp40 miliar kepada perangkat daerah. Tidak semuanya terpakai; sebagian akan dikembalikan ke kas daerah setelah pertanggungjawaban.
Jarak antara klaim pemerintah dan kesaksian lapangan menjadi pusat pertanyaan film tentang tata kelola bencana serta hubungan pemerintah pusat dengan daerah.
Ahmad Jilul, Sekretaris Kabinet Bayangan, menyampaikan kritik paling keras.
“Kalau boleh disebut, negara kita terhadap bencana itu bodoh dan jahat,” katanya dalam film.
Arman Suparman kemudian merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Aturan itu menempatkan penanggulangan bencana sebagai rangkaian yang mencakup mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan rehabilitasi.
“Kalau kita bicara bencana, itu tidak hanya bicara soal tanggap darurat ketika bencana terjadi,” katanya.
Bagi Arman, bencana semestinya masuk ke dalam perencanaan, penganggaran, kebijakan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
Persoalan terbesar yang ia lihat adalah desain hubungan pusat dan daerah yang justru memperparah kerentanan.
Ketika “Pulang” Belum Mungkin
Menjelang akhir, film kembali pada satu kata yang terasa jauh bagi banyak penyintas: pulang.
Feri Amsari, Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, mengatakan pemulihan adalah urusan kompleks yang membutuhkan tindakan terukur.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya tentang membangun kembali rumah yang runtuh, tetapi juga memastikan bahwa mereka yang paling rentan tidak tertinggal dalam upaya untuk bangkit,” katanya.
Kata “pulang” dipakai film untuk menggambarkan ironi: rumah semestinya menjadi tempat berlindung, tetapi banyak warga belum memiliki tempat yang aman untuk kembali.
Ketika tim kemanusiaan kembali ke Jakarta, kata Feri, banyak keluarga tetap jauh dari rumah. Anak-anak belum dapat belajar secara layak, sedangkan guru terus mengajar sambil menghadapi dampak bencana dalam keluarga mereka sendiri.
Feri juga menyoroti perempuan di pengungsian yang menghadapi ketidakamanan dan layanan terbatas. Kondisi perempuan, guru, dan anak masih membutuhkan pendalaman melalui penyintas, pendamping, dan instansi terkait.
Di titik ketika film berbicara tentang pemulihan dan kehadiran negara, kabar dugaan korupsi dana bencana membuka lapisan yang lebih gelap.
Dokumenter lalu menampilkan pemberitaan kasus dugaan korupsi dana bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana yang diduga dikorupsi ialah Dana Siap Pakai—anggaran yang seharusnya memungkinkan pemerintah bergerak cepat saat bencana. Flores termasuk wilayah sasaran dana tersebut.
Dalam operasi tangkap tangan pada 13 Oktober, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang. Lima kemudian ditahan dan sembilan dipulangkan sebagai saksi. Para tersangka diduga terlibat suap dan konflik kepentingan dalam pengadaan darurat sepanjang 2024–2026. KPK menyita uang miliaran rupiah dan logam mulia.
Salah satu tersangka ialah Bima Setyawan, adik Kepala BNPB saat itu, Letjen TNI Suharyanto. Sebagai tenaga ahli Kepala BNPB, ia diduga mengarahkan pengadaan kepada perusahaan terafiliasi. Nilai proyek yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut disebut sekitar Rp148 miliar.
Bagi keluarga yang masih bertahan di tenda dan hunian sementara, perkara itu membuat pertanyaan tentang “pulang” bersentuhan langsung dengan keputusan anggaran, integritas pengadaan, dan apakah dana publik benar-benar sampai kepada penyintas.
“Kita butuh negara untuk hadir, tidak sekadar berpidato tetapi bertindak yang benar, apalagi bertindak bodoh dan jahat,” kata Feri Amsari dalam narasi akhir film tersebut.
Editor: Ryan Dagur
