Floresa.co — Lapangan Gereja Paroki St. Mikael Nunang mendadak hening pada 6 Oktober malam. Musik mengalun pelan ketika seorang laki-laki bersarung hitam dan bertopi adat melangkah ke panggung, menghadap ratusan warga Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.
Di bawah cahaya remang, empat perempuan berselendang kuning muncul dari sisi kiri dan kanan, lalu menari mengelilinginya.
“Huuuu… sampa raja wela,” seru laki-laki yang memerankan tua golo atau kepala kampung. Dalam budaya Manggarai, sampa raja wela merupakan ungkapan yang menandai kehadiran seseorang di suatu tempat.
Seruan itu membuka “Tragedi Tanah Kita”, pementasan Kelompok Teater Daleng dari SMAN 2 Komodo. Lakon tersebut menjadi salah satu mata acara Festival Bumi Sano Nggoang yang berlangsung pada 3–7 Oktober.
Festival bertema “Merawat Kearifan Lokal: Budaya, Ekonomi, dan Ekologi untuk Keutuhan Ciptaan” itu diinisiasi umat Paroki St. Mikael Nunang dalam rangka ulang tahun paroki ke-60. Paroki di bawah Keuskupan Labuan Bajo tersebut memiliki 2.689 umat.
Selama 30 menit, panggung menampilkan kehidupan sebuah kampung yang bergantung pada alam: petani menimba air, menumbuk padi dan menampi beras; warga menganyam tikar; sementara tua golo menjaga tradisi.
“Air mengalir dari mata air, membawa kehidupan ke rumah-rumah kita,” kata pemeran petani yang sedang menimba air.
Seorang pemeran lain masuk dari sisi kanan sambil memanggul cangkul. “Tanah kita memberi kehidupan,” katanya.
Ketenangan itu pecah ketika pemerintah, pengusaha tambang, dan tokoh agama datang membawa janji: emas dan nikel di bawah tanah akan membuka jalan menuju kemajuan.
“Kami datang membawa kesempatan. Ada lapangan kerja, pembangunan jalan, dan bantuan pendidikan,” kata pengusaha tambang.
Pemerintah dan tokoh agama mendukungnya. Mereka kompak menyatakan, “Ini demi kemajuan.”
Para petani tidak serta-merta percaya. Mereka mengajukan pertanyaan paling mendasar: “Bagaimana dengan mata air kami?”
Pada akhir pertunjukan, para petani dan tua golo membentuk lingkaran. Bersama-sama mereka melafalkan pepatah Manggarai:
“Mori agu ngaran. Ca mbaru, ca natas, ca uma, ca wae, ca compang! Neka hemong kuni agu kalo.” Ungkapan itu menegaskan kesatuan ruang hidup—rumah, halaman, kebun, air, tempat adat, dan tanah leluhur—yang tidak dapat dipisahkan dari manusia.
Panggung untuk Mempertahankan Ruang Hidup
Yoseph Freinademetz Raden, sutradara sekaligus pendamping Kelompok Teater Daleng, mengatakan lakon tersebut lahir dari kegelisahan terhadap proyek-proyek industri ekstraktif yang mengintai Flores, termasuk rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Wae Sano.
Pementasan itu mengajak warga mempertahankan ruang hidup yang tercermin dalam golo lonto, mbaru kaeng, natas labar (perkampungan adat), uma duat (lahan pertanian dan perkebunan), wae teku (sumber air), compang takung, lepah boa (tempat adat), puar (hutan), dan sano (danau).
“Teater itu berbicara soal menjaga lingkungan dan tanah. Menjaga tanah berarti menjaga kehidupan, identitas, dan masa depan masyarakat,” kata Frein, sapaannya.
Bagi masyarakat Flores, kata Frein, tanah bukan hanya tempat berpijak atau sumber penghasilan, “melainkan tempat kita hidup, membangun keluarga, dan mewariskan kehidupan kepada anak cucu”.
Hubungan manusia, tanah, alam, dan leluhur, katanya, begitu dekat sehingga “tidak bisa kita lihat hanya dari nilai ekonomi”.
Karena itu, teater tersebut mengajak penonton memeriksa secara kritis kepentingan di balik setiap rencana pembangunan dan investasi.
Pesannya bukan semata-mata menolak tambang atau pembangunan yang berpotensi merusak ruang hidup, melainkan mempertanyakan bagaimana pembangunan dijalankan.
“Apakah masyarakat dilibatkan? Apakah suara mereka didengarkan? Apakah alam tetap dijaga? Dan apakah generasi mendatang masih memiliki ruang hidup yang layak?” katanya.
“Melalui gerak, dialog, dan ekspresi para pemain, kami ingin menghadirkan kenyataan yang dekat dengan kehidupan masyarakat,” katanya.
“Tanah menjadi simbol kehidupan, tambang menggambarkan pertarungan kepentingan, sedangkan penolakan menjadi simbol keberanian masyarakat untuk menjaga hak, martabat, dan masa depan mereka,” katanya.
Warda Nurbuati Ningsi, salah satu pemeran, melihat teater sebagai medium untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Melalui “Tragedi Tanah Kita”, kata dia, para pelajar ingin menegaskan pentingnya menjaga budaya dan identitas.
“Sebagai anak Flores, kami memaknai tema ini sebagai pengingat bahwa tanah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan juga bagian dari identitas sejarah,” tambahnya.
Karena itu, kata Warda, pembangunan tidak seharusnya hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kehidupan warga, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan budaya lokal.
“Isu pertambangan mengajarkan kami untuk lebih peduli terhadap dampak pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat adat,” katanya.
Valeria Desi Sarni, siswi kelas XII yang menari sepanjang pertunjukan, mengatakan lakon tersebut berangkat dari kenyataan di Wae Sano: orang-orang dari luar hendak mengalihfungsikan ruang hidup warga, termasuk kawasan Danau Sano Nggoang, untuk proyek geotermal.
“Sangat disayangkan jika Danau Sano Nggoang dijadikan tempat tambang,” kata Ketua OSIS tersebut.
Proyek geotermal Wae Sano ditargetkan menghasilkan listrik berkapasitas 30 megawatt. Proyek tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4330 K/30/MEM/2017, tak lama setelah Flores ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017.
Proyek itu semula hendak digarap PT Sarana Multi Infrastruktur, lalu dialihkan kepada PT Geo Dipa Energy. Keduanya merupakan badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan.
Sejak awal, warga menolak proyek tersebut karena dinilai mengancam tanah ulayat, sumber mata air, dan tatanan sosial-budaya yang diwariskan leluhur.
Penolakan itu kemudian mendapat dukungan berbagai lembaga pendamping dan jaringan solidaritas.
Bank Dunia, yang semula mendanai proyek bersama New Zealand Foreign Affairs and Trade Aid Programme, mengundurkan diri pada 2023. Pendanaan kemudian dialihkan ke skema Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi oleh Pemerintah Indonesia.
Di tengah riwayat panjang penolakan tersebut, para pelajar membawa kegelisahan warga ke atas panggung.
Bagi Warda, pesan “Tragedi Tanah Kita” kembali pada hubungan masyarakat dengan tanah yang membentuk kehidupan dan jati diri mereka.
“Kami ingin mengingatkan bahwa ketika budaya dan tanah leluhur kehilangan maknanya, masyarakat juga berisiko kehilangan bagian penting dari jati dirinya,” katanya.
Editor: Herry Kabut
