Floresa.co — Jembatan Wae Impor yang menghubungkan Kecamatan Kuwus dan Kuwus Barat berhenti dikerjakan. Jalan hotmix Hita–Bari hanya sampai di Kampung Nangka, sekitar tujuh kilometer dari tujuan akhirnya.
Bagi warga Manggarai Barat, proyek-proyek yang tersendat itu memperlihatkan dampak nyata pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik “Menakar Dampak Kebijakan Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Manggarai Barat”, yang diinisiasi Komunitas Pemuda Anti Radikalisme (Kopearad), komunitas orang muda yang berbasis di Labuan Bajo.
Diskusi yang berlangsung di Aula Youth Center, Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo, pada 20 Oktober itu menghadirkan tiga pembicara: Kanisius Jehabut, anggota DPRD dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); I Nengah Desi Astawa, guru besar bidang ilmu manajemen di Universitas Pendidikan Nasional Bali sekaligus Direktur Politeknik eLBajo Commodus; dan Theresia Primadona Asmon, Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat.
Sergius Tri Dedy, salah satu peserta diskusi, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran membawa Indonesia kembali ke corak Orde Baru: kekuasaan tersentralisasi dan pengelolaan APBN diatur serta ditentukan dari Jakarta.
Padahal, kata dia, sejak reformasi daerah memperoleh otonomi dan dana transfer untuk mengurus kebutuhannya secara mandiri.
Menurut Sergius, sentralisasi itu terlihat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, “yang semuanya diatur oleh pemerintah pusat”.
Ia menilai, daerah menjadi korban kebijakan efisiensi anggaran yang digunakan untuk menopang pelaksanaan kedua program tersebut.
“Rezim Prabowo-Gibran menitikberatkan pada kebijakan yang populis untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan bagaimana melihat masyarakat yang terkoyak-koyak,” kata Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Manggarai Barat itu.
MBG merupakan salah satu program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu berjalan bertahap sejak Januari 2025 dengan menyasar anak-anak PAUD hingga SMA/SMK, ibu hamil dan menyusui, serta balita di seluruh Indonesia.
Prabowo menyebut MBG sebagai jawaban negara atas persoalan gizi anak dan mengklaim program tersebut telah menjangkau 55 juta penerima manfaat per Januari 2026.
Dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 30 Juli, Wakil Bupati Yulianus Weng mengatakan MBG telah melayani 25.328 penerima manfaat di lima dari 12 kecamatan.
Dari 35 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direncanakan, kata Yulianus, baru 11 yang beroperasi.
Namun, pelaksanaannya menuai kritik. Sejumlah siswa belum juga menerima manfaat meski sekolah mereka berada dekat dengan SPPG.
Siswa SD Inpres Macang Tanggar di Kecamatan Komodo, misalnya, belum mendapat jatah MBG meski dapur program tersebut beroperasi di desa yang sama.
SPPG Macang Tanggar, yang telah beroperasi hampir setahun, justru melayani sejumlah sekolah di Kota Labuan Bajo.
SPPG tersebut dikelola Rivaldo Theobaldus Jehabut, anak Kanisius Jehabut. Pengelola pernah melakukan survei, tetapi menilai jarak dan kondisi jalan menuju sekolah tidak mendukung distribusi makanan.
Selain cakupannya belum merata, pelaksanaan MBG di Manggarai Barat dikritik karena pengelolaan dapurnya didominasi kader dan orang-orang yang terhubung dengan Partai Gerindra.
Laporan Floresa pada 16 Oktober 2025, “Anak Anggota DPRD hingga Menantu Wakil Bupati; Kroni Partai Gerindra dalam Dapur MBG di Labuan Bajo”, menemukan empat SPPG yang telah beroperasi di Labuan Bajo seluruhnya dikelola orang-orang yang terhubung dengan partai tersebut.
Program Koperasi Merah Putih juga menuai sorotan sejak awal.
Prabowo mengumumkannya dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, dengan target membentuk 80.000 koperasi desa yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Program itu diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, serta sejumlah peraturan menteri keuangan mengenai skema pembiayaan.
Pemerintah mengklaim Koperasi Merah Putih akan menciptakan dua juta lapangan kerja dan menghasilkan keuntungan hingga Rp1 miliar per tahun bagi setiap koperasi.
Di Manggarai Barat, kenyataannya jauh dari target tersebut. Sejumlah koperasi kesulitan dibangun karena pemerintah desa dan kelurahan tidak memiliki lahan strategis.
Berbicara kepada Floresa pada 14 Oktober, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Barat, Fatinci Reynilda, mengatakan baru tujuh gerai koperasi yang rampung dan lolos verifikasi faktual dari total 164 desa dan lima kelurahan.
Ketujuh gerai itu berada di Kelurahan Wae Kelambu serta Desa Golo Bilas dan Desa Nggorang di Kecamatan Komodo; juga di Kelurahan Tangge serta Desa Poco Rutang, Pondo, dan Wae Bangka di Kecamatan Lembor.
Sebanyak 46 gerai lainnya masih dalam proses. Sisanya belum dibangun karena “tidak tersedia lahan”.
Sirilus Ladur, peserta diskusi lainnya, mengatakan sentralisasi kebijakan berdampak pada pemotongan TKD.
Menurutnya, pemotongan tersebut menghambat berbagai agenda pembangunan daerah.
Ia menunjuk proyek pembangunan Jembatan Wae Impor, penghubung Kecamatan Kuwus dan Kuwus Barat, yang terhenti karena kekurangan anggaran.
Proyek senilai Rp1.499.989.000 dari APBD 2025 itu dikerjakan CV Karya Muda Indah, kontraktor yang berbasis di Jalan Mbaumuku, Ruteng, Kabupaten Manggarai.
Proyek tersebut mulai dikerjakan pada September 2025, tetapi terhenti sejak Februari 2026. Kontraktor baru memperlebar dan membuka jalan di atas lahan sawah warga, lalu menyusun batu di atasnya.
Kontraktor juga baru membangun struktur bawah jembatan berupa dua tiang penyangga. Pemerintah daerah mengklaim pembangunan akan dilanjutkan pada 2027.
Sirilus juga menyinggung mandeknya proyek jalan hotmix Hita–Bari yang menghubungkan Kecamatan Pacar dan Macang Pacar akibat pemangkasan anggaran.
Menurutnya, proyek yang semula dianggarkan Rp14 miliar hanya memperoleh realisasi Rp7 miliar. Pembangunan berhenti di Kampung Nangka, Desa Rokap, Kecamatan Macang Pacar—sekitar tujuh kilometer dari Desa Bari.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Pius Baut, membenarkan bahwa pemotongan TKD sejak 2025 menghambat pembangunan karena “sekitar 60–70% APBD masih bersumber dari dana pusat”.
Ia mengatakan transfer pemerintah pusat untuk Manggarai Barat pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp1.083.107.243.145. Pada 2025, nilainya turun menjadi Rp1.076.361.278.000.
Tahun ini, TKD kembali menyusut menjadi Rp839.869.273.000—turun sekitar 17,21 persen atau Rp177 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Pius, dampaknya terlihat langsung pada program-program pemerintah daerah yang tidak dapat dijalankan.
“Hal tersebut dapat dilihat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena rencana pembangunan kita mengacu pada dokumen tersebut, termasuk target-target pembangunan apa yang harus dibangun pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya,” katanya kepada Floresa pada 14 Oktober.
Pius mengatakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah merancang berbagai program pembangunan berdasarkan RPJMD.
Namun, setelah menerima surat edaran tentang pengurangan TKD, kata dia, “kami melakukan rasionalisasi lagi dan mengurangi semuanya”.
Kendati demikian, pemerintah dan DPRD tetap menyusun program pembangunan serta membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran karena “kami harus taat pada RPJMD”.
“Kami tetap merencanakannya meskipun kebijakan pusat terus berubah,” katanya.
Berbeda dengan warga dan Pius, Kanisius Jehabut mengklaim efisiensi anggaran tidak berdampak pada masyarakat.
“Yang paling merasakan dampak dari efisiensi ini adalah ASN. Coba cek gaji ASN atau DPRD,” katanya.
Ia mengatakan efisiensi dilakukan pada pos-pos yang dinilai tidak diperlukan, seperti belanja alat tulis kantor.
Editor: Herry Kabut
