Floresa.co – Rivaldo Theobaldus Jehabut baru lulus kuliah tahun ini dan tidak punya latar belakang menangani usaha kuliner.
Namun, pemuda berusia 23 tahun itu sudah mencatat namanya sebagai salah satu pemilik dapur yang dibangun dengan dana satu miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Rivaldo, lulusan Program Studi Akuntansi dari Universitas Ciputra Surabaya tersebut, berada di Kampung Mberata, Desa Macang Tanggar, sekitar tiga kilometer ke arah selatan Labuan Bajo.
Ia tidak menjelaskan sumber modalnya. Namun, privilesenya untuk bisa mengakses modal demikian tak lepas dari statusnya sebagai putra dari salah satu Anggota DPRD Manggarai Barat dari Partai Gerindra, Kanisius Jehabut.
Lokasi SPPG Macang Tanggar berada persis di samping rumah orang tuanya.
Dapur itu mulai beroperasi pada 6 Oktober, melayani 15 sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP di wilayah selatan Labuan Bajo dengan penerima manfaat 1.150 siswa.
Sekolah-sekolah tersebut menyebar di Desa Gorontalo, Desa Macang Tanggar, Desa Compang Longgo dan Desa Golo Pongkor.
Dalam waktu dekat, katanya, akan ada tambahan dua sekolah di dalam kota Labuan Bajo-SMP Loyola dan SMK Stella Maris.
SPPG Macang Tanggar tercatat sebagai SPPG keempat yang kini beroperasi di Labuan Bajo.
Kepada Floresa, Rivaldo berkata, dapurnya berada di bawah naungan Yayasan Bangkit Mulia Mabar. Ketua yayasan itu adalah Hironimus Suhardi, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Manggarai Barat periode 2022-2027.
Hironimus pernah maju, namun tidak terpilih dalam pemilihan legislatif 2024 dari daerah pemilihan II yang mencakup Kecamatan Ndoso, Kuwus, Kuwus Barat, Pacar dan Macang Pacar.
Selain menaungi SPPG Macang Tanggar, Yayasan Bangkit Mulia Mabar juga menaungi SPPG Wae Kelambu.
Pantauan Floresa, SPPG itu terletak di Golo Koe di samping rumah Fidelis Sukur, anggota DPRD Manggarai Barat dari Partai Gerindra.
Fidelis membantah sebagai pemilik dapur itu, begitu pun Kepala SPPG Wae Kelambu, Elisabet Mamita.
Tak bersedia mengungkap identitas pemiliknya, Elisabet hanya berkata, “bukan Pak Fidelis.”
SPPG Wae Kelambu melayani 3.129 siswa di Labuan Bajo yang tersebar di enam sekolah, yaitu SDK Wae Medu, TK Ade Irma, SD, SMP, SMK Yosefa, SMP Arnoldus Jansen dan SMA Ignatius Loyola.
Dapur tersebut juga melayani 300 orang kelompok B3, sebutan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Selain keduanya, SPPG lain di Labuan Bajo yang dikelola kroni kader Gerindra berlokasi di Wae Mata.
Lusia Claudia Sabrina Beni, menantu dari Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng tercatat sebagai pemilik sekaligus pengelola SPPG itu.
“Betul saya mitra sekaligus PIC-person in charge (penanggung jawab)– SPPG Wae Mata,” kata Audy-sapaannya-kepada Floresa.
SPPG itu beroperasi sejak 15 September dan melayani 2.745 siswa penerima manfaat pada 10 sekolah.
Kesepuluh sekolah itu adalah MAN Manggarai Barat, SDN 1 Labuan Bajo, MTS Negeri 2, MIN Manggarai Barat, PAUD Kanawa, R Al Ikhlas, TK Pembinan, SDK Familia, TK Familia sama SMAK Seminari St. Yohanes Paulus II.
SPPG ini juga melayani 100 orang kelompok B3 dari Posyandu Lementoro dan Posyandu Wae Mata.
SPPG lain yang terhubung ke orang Gerindra berlokasi di Desa Batu Cermin, tercatat sebagai SPPG pertama di Manggarai Barat yang beroperasi sejak 17 Februari, sebulan setelah peluncuran MBG.
SPPG ini berada di bawah naungan Yayasan Sejahtera Desaku milik Kosmas Semen Janggat. Ia merupakan kader Gerindra yang sempat maju namun tidak terpilih dalam pemilihan legislatif tahun lalu.
Tanggung Jawab Moral Sebagai Kader
Soal alasanya terjun dalam bisnis MBG, Rivaldo berkata karena “keluarga saya banyak petani.”
Dengan demikian, “secara tidak langsung dengan membangun dapur ini bisa membantu orang-orang di sekitar saya,” katanya.
Sementara terkait statusnya sebagai anak anggota DPRD dari Gerindra, ia menolak jika disebut mendapat perlakuan khusus.
Ia berkata, pemerintah telah menawarkan berbagai pihak untuk menjadi mitra MBG, namun tak ada yang tertarik.
“Susah sekali. Sudah ditawarkan, bukan hanya ke kader Gerindra, tetapi banyak yang tidak menerima tawaran itu,” katanya.
Sementara Wakil Bupati Yulianus Weng berkata, tidak ada larangan bagi orang dekat Gerindra untuk mengurus MBG.
“Yang penting sesuai ketentuan,” kata Weng, yang juga kader partai tersebut.
Senada klaim Rivaldo, ia berkata, sejak program ini diluncurkan tidak ada orang di Manggarai Barat yang mau mendaftarkan diri sebagai mitra.
Keterlibatan orang-orang Gerindra, katanya, bermula dari Kosmas Semen Janggat, “kebetulan dia kader.”
“Kenapa dia? Terus terang, presiden ini kan dari Partai Gerindra,” sehingga kader harus mendukung programnya.
Ia menambahkan, pengerahan kader juga bermula saat ditanya oleh pejabat dari Badan Gizi Nasional (BGN) saat berkunjung ke Labuan Bajo.
Karena itu “sepakatlah kami kader Gerindra, mulai saja. Kami bertiga, saya, Pak Kanis Jehabut dan Fidelis Sukur.”
“Kalau bukan kami, siapa lagi yang memulai, malu kan kita?” kata Weng.
Ia juga mengklaim, tak hanya dari Gerindra, beberapa titik dapur MBG yang akan segera beroperasi di Manggarai Barat dikelola kader dari partai lain, termasuk Nasdem.
“Di Mbuit (Kecamatan Boleng), yang bergerak Wili Syukur, di Lembor adiknya Ibu Yopi,” katanya.
Ia merujuk pada Wilhelmus Syukur, mantan anggota DPRD Manggarai Barat periode 2019-2024 dari Partai NasDem dan Yopi Widiyanti, Anggota DPRD yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang NasDem Manggarai Barat.
Weng berkata, saat ini masih ada 46 titik SPPG di Manggarai Barat yang masuk kategori terpencil.
“Kita berharap ada yang mau supaya jangan hanya empat dapur saja yang berjalan. Kalau bisa ramai-ramai, semuanya saja,” katanya.
Sementara soal keterlibatan Kosmas Semen Janggat, dalam wawancara dengan Floresa sebelumnya ia mengklaim semula tidak mau menangani proyek ini.
Ia berkata, awalnya Komando Distrik Militer (Kodim) di Labuan Bajo yang ditunjuk. Namun, karena Kodim tidak memiliki dapur sendiri dan tidak dapat memenuhi standar-standar BGN, sebagai kader “kami dipaksa untuk siap.”
“Kami ini kader militannya Pak Prabowo,” kata Kosmas, “kami tidak mau programnya Pak Prabowo dianggap program gagal.”
“Bukan Program Negara, Tapi Program Gerindra”
Keterlibatan kader Gerindra di balik dapur MBG di Labuan Bajo menjadi bahan candaan bagian anggota DPRD lain.
Salah satu anggota DPRD yang berbicara dengan Floresa menyatakan mereka kerap berkomentar “MBG ini seperti bukan program negara saja, tetapi program Partai Gerindra.”
Fidelis Sukur mengamini kerap mendengar ucapan seperti itu.
“Ada yang bilang hebat Gerindra ini. Saya bilang proses pendaftaran terbuka, siapa saja, silakan,” katanya.
Ia menyebut, kader Gerindra yang merespons cepat program ini berprinsip “tidak mau programnya Pak Prabowo gagal.”
“Kita menjaga komentar orang luar. Kalau kader saja tidak menjemput program Pak Prabowo, apalagi orang lain. Kan begitu,” katanya.
Ia mengklaim “kalau mau jujur, ada teman-teman partai lain yang mau daftar” untuk membuat dapur di Labuan Bajo, “tetapi sekarang kan kuota penuh.”
Inocentius Peni, anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional mengklaim tidak pernah diajak bicara untuk terlibat menjadi mitra MBG.
“Diundang untuk mengikuti sosialisasi belum pernah. Orang tertarik atau tidak kan tahu dulu,” katanya.
Hasanudin dari anggota DPRD dari Partai Perindo juga mengakui tidak pernah mengikuti sosialisasi secara resmi untuk menjadi mitra.
Namun ia mengaku pernah diajak oleh anggota DPRD dari Partai Gerindra untuk menjadi mitra.
“Saya tidak tertarik. Ini urus makan, hal-hal begini paling sensitif,” kata Hasan.
“Belum lagi soal steril, higienisnya, layak dan tidaknya. Salah sedikit bisa jadi viral,” tambahnya.
Anggota DPRD lainnya Ali Sehidun mengaku tidak tertarik menjadi mitra MBG, menyebutnya sebagai proyek Partai Gerindra.
“Kan kentara sekali Gerindra punya proyek,” kata politisi Partai Bulan Bintang itu.
Selain itu, kata Ali, program tersebut sangat riskan secara politik karena terus dievaluasi.
Sulitnya Persyaratan
Kesulitan untuk menjadi mitra MBG tidak hanya soal kemauan, tapi pada kesulitan persyaratan yang wajib dipenuhi.
Untuk membuat dapur MBG, butuh modal besar. Sementara Rivaldo menghabiskan satu miliar untuk memulai mengoperasikan dapurnya, Kosmas Semen Janggat mengaku menghabiskan Rp800 juta, hanya untuk penyediaan barang di dapurnya.
Selain itu, kata dia, salah satu syaratnya adalah luas lahan dapur minimal 400 meter persegi.
“Tak mudah mempersiapkan ini,” katanya, “kalau tidak punya lahan sendiri modalnya bisa sampai Rp1,2 miliar karena harus kontrak tanah.”
Hal itu belum termasuk peralatan makan, di mana Kosmas menghabiskan Rp210 juta.
Ia mencontohkan harga satu kotak makan atau ompreng berstandar stainless antibakteri dari Tugas Operasional Khusus BGN adalah Rp60 ribu.
“Harganya cukup mahal karena barang impor. Kami memesan 3.500 ompreng di vendor yang sudah bekerja sama dengan BGN,” katanya.
Laporan khusus Majalah Tempo pada edisi 20 April-di mana Floresa juga ikut berkolaborasi-mencatat pengusaha jasa boga kelas mikro sejak awal ragu terhadap skema kerja program ini, hal yang kemudian membuat mereka yang bisa menjadi vendor terbatas atau hanya yang memiliki modal besar.
Dua pebisnis yang pernah mengikuti sosialisasi kemitraan MBG, tulis Tempo, mengaku pengusaha mikro kesulitan setelah mendengar sejumlah persyaratan untuk mengelola dapur.
Menurut dua pebisnis itu, BGN meminta calon mitra membentuk badan hukum, hal yang sulit dipenuhi pelaku usaha kecil. Pebisnis di skala mikro juga merasa standar dapur yang ditetapkan BGN terlampau mahal.
Narasumber itu pernah menghitung sedikitnya butuh Rp2-3 miliar untuk membangun dapur sekaligus menyiapkan modal belanja awal, hal yang selaras pengakuan Kosmas.
Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia, Hermawati Setyorinny juga mengaku mendengar keluhan para pengusaha jasa boga mikro.
Ia berkata, calon mitra tak hanya berinvestasi pada alat dan dapur. Mereka juga menalangi biaya bahan baku karena BGN menerapkan skema reimburse. Hermawati menghitung pebisnis setidaknya harus menyiapkan Rp1 miliar.
Karena itu, “yang bisa menjadi mitra akhirnya pengusaha besar saja.”
Ajo Budi Mulia, pemilik warung makan Budi Mulia di Labuan Bajo mengakui kesulitan ini.
Ia berkata, sejak awal tidak tertarik pada program ini. Ia mengakui tidak pernah mendapat sosialisasi untuk menjadi mitra MBG dan kalaupun diajak “saya tidak mau.”
Salah satu alasannya adalah soal modal usaha yang terbilang tinggi dan harus melayani ribuan orang.
“Tidak kuat saya. Satu sekolah saja bisa sampai 500an orang, apalagi kalau banyak sekolah,” katanya kepada Floresa.
Sementara Maria Helvi Muliani dari Komunitas Nipu Laha Gami, wadah kaum muda yang mengolah pangan lokal di Labuan Bajo mengaku punya ketertarikan.
Namun, ia mengaku komunitasnya tidak mendapat informasi dan sosialisasi untuk menjadi mitra MBG.
“Sama sekali tidak pernah,” katanya.
Ketertarikan komunitasnya, kata dia, karena “kami mau berkontribusi untuk anak-anak Labuan Bajo dengan olahan pangan lokal kami.”
“Setidaknya anak sekolah bisa merasakan olahan pangan lokal tanpa pengawet,” katanya.
Namun ia juga menyadari soal modal besar untuk bisa menjadi mitra MBG.
“Memang modal itu juga yang jadi kendala,” katanya.
Dugaan Konflik Kepentingan
Kendati tak ada larangan bagi kroni orang partai menangani MBG, Ombudsman, lembaga negara independen yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik telah memberi catatan soal bahayanya.
Dalam kajian yang dirilis pada 30 September, Ombudsman menemukan empat potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan program MBG, yaitu penundaan berlarut, diskriminasi, tidak kompeten dan penyimpangan prosedur.
Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menyebut lembaganya mengidentifikasi adanya diskriminasi berupa potensi afiliasi yayasan dengan jejaring politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam penetapan mitra.
Menurut lembaga itu, hal ini berpotensi menggeser orientasi program dari fokus utama pada perbaikan gizi ke arah kepentingan yang lebih sempit.
Jika tidak diantisipasi sejak dini dengan regulasi yang jelas, mekanisme seleksi transparan serta pengawasan independen, kata Ombudsman, kondisi ini bisa melahirkan maladministrasi struktural yang menghambat efektivitas program.
Permasalahan afiliasi politik muncul bersamaan dengan carut-marut proses penetapan mitra yayasan dan SPPG.
Dari total 60.500 yayasan yang mendaftar, masih terdapat 9.632 yayasan yang menunggu kepastian.
MBG yang diluncurkan pada Januari menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp71 triliun pada tahun ini dan menempatkan BGN sebagai koordinator utama.
Hingga September 2025 Ombudsman mencatat baru 26,7 persen SPPG yang berfungsi. Kesenjangan ini, menurut lembaga itu, menimbulkan risiko besar tidak tercapainya target layanan di tahun berjalan.
Editor: Ryan Dagur
Catatan redaksi: Kader Gerindra merespons liputan ini, yang kami publikasi pada 18 Oktober. Baca selengkapnya di sini Kader Gerindra Kompak Tanggapi Laporan Floresa Soal Keterlibatan Mereka dalam Dapur MBG di Labuan Bajo
