Floresa.co – Para kader Gerindra merespons laporan Floresa yang membahas keterlibatan kroni partai itu dalam menangani dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Labuan Bajo.
Mereka membela keterlibatan kader sebagai bagian dari upaya mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra dan mempersoalkan istilah kroni yang dipakai Floresa dalam judul laporan.
Dua di antara kader yang merespons terbuka adalah Kanisius Jehabut, anggota DPRD Manggarai Barat dan Hironimus Suhardi, Ketua Yayasan Bangkit Mulia Mabar sekaligus Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Manggarai Barat.
Kanisius merupakan ayah dari Rivaldo Theobaldus Jehabut yang mengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Macang Tanggar.
Dapurnya bernaung di bawah Yayasan Bangkit Mulia Mabar. Yayasan itu juga menaungi SPPG lainnya di Golo Koe yang berada di rumah Fidelis Sukur, Anggota DPRD Manggarai dari Gerindra.
Laporan Floresa pada 16 Oktober berjudul “Anak Anggota DPRD hingga Menantu Wakil Bupati; Kroni Partai Gerindra dalam Dapur MBG di Labuan Bajo” mengungkap fakta soal empat SPPG di Kabupaten Manggarai Barat yang sudah beroperasi, yang semuanya dikelola kroni Partai Gerindra dan berlokasi di Labuan Bajo.
Selain SPPG Macang Tanggar dan SPPG Golo Koe, laporan itu juga menyebut soal SPPG Wae Mata yang dikelola Lusia Claudia Sabrina Beni, menantu dari Wakil Bupati Yulianus Weng dan SPPG Batu Cermin yang dikelola oleh Kosmas Semen Janggat.
Weng dan Janggat juga sama-sama kader Gerindra.
Kanisius mengunggah responsnya terhadap laporan itu di akun Facebook Gerindra Manggarai Barat pada 18 Oktober.
Dalam tulisannya yang berjudul “Antara Narasi dan Fakta dalam Program MBG,” ia menyebut laporan Floresa telah menimbulkan kesan bahwa Program MBG di Manggarai Barat “hanya dikelola oleh kelompok tertentu yang memiliki kedekatan politik.”
“Kritik seperti ini sah-sah saja dalam ruang demokrasi. Namun, agar publik mendapat gambaran utuh, perlu dilihat konteks dan fakta sebenarnya di lapangan,” tulis Kanisius.
Menyinggung informasi dari Satgas Badan Gizi Nasional (BGN) Manggarai Barat bahwa ada 40 dapur MBG yang direncanakan dibuka di kabupaten, namun hingga kini baru empat dapur yang beroperasi, ia menulis, “artinya, ruang partisipasi masih sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin berkontribusi.”
Bagi masyarakat yang ingin ikut terlibat, tambahnya, “seluruh persyaratan dan mekanisme pendaftaran bisa diakses secara terbuka, bahkan dapat dibaca langsung melalui laman resmi BGN RI di internet.”
Menurutnya, MBG adalah program nasional dan “pelaksanaannya terbuka bagi semua pihak yang memenuhi syarat teknis, administratif dan kesehatan pangan.”
“Jadi, keterlibatan siapapun, termasuk warga yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik tidak otomatis berarti nepotisme jika mereka mengikuti prosedur dan memenuhi standar yang ditetapkan,” katanya.
Ia juga menyinggung perbedaan antara hubungan kekerabatan dan penyalahgunaan kewenangan.
Jika seseorang menjalani proses seleksi resmi, membangun dapur dengan standar yang ditentukan dan beroperasi dengan transparan, “maka keterlibatan itu adalah bentuk partisipasi warga negara, bukan praktik kronisme.”
“Yang penting adalah transparansi dan pengawasan, bukan siapa yang terlibat,” tulis Kanisius.
Ia mengklaim program MBG di Manggarai Barat mulai menunjukkan dampak positif, di mana “permintaan bahan pangan lokal meningkat, petani dan UMKM kuliner mulai mendapatkan pasar baru serta muncul lapangan kerja di sekitar dapur MBG.”
Sebagai lembaga pengawasan, kata dia, DPRD Manggarai Barat terus mendorong agar program MBG berjalan sesuai tujuan awal, “bukan hanya memberi makan gratis, tetapi juga memperkuat rantai ekonomi lokal dari petani hingga sekolah.”
“Kami juga terbuka terhadap kritik dan masukan, selama didasarkan pada data yang benar dan konteks yang lengkap, bukan persepsi politik yang menyempitkan makna program,” kata Kanisius
Ia juga mengajak menghindari “generalisasi yang menyesatkan.”
“Jangan sampai niat baik membangun generasi sehat justru terhambat oleh narasi yang belum utuh,” katanya.
“Kebenaran yang tidak lengkap bisa menjadi kebohongan yang sempurna,” tulisnya, menambahkan “mari kita jaga keseimbangan antara nurani, data dan tanggung jawab demi anak-anak Manggarai Barat yang tumbuh sehat, cerdas dan berdaya.”
Sementara itu, dalam tulisan tanggapan yang dikirim ke Floresa, Hironimus Suhardi mengakui bahwa laporan Floresa “sudah memantik beragam reaksi, antara lain rasa ingin tahu, cibiran, senyum sinis, kepuasan batin dan bisa juga umpatan spontan dari pihak pembaca.”
“Kami akui, penulis telah cukup baik mengulas persoalan MBG di Manggarai Barat, dengan melakukan wawancara terbuka kepada berbagai pihak terkait,” tulisnya.
Ia menjabarkan sejumlah intisari laporan itu yang menyebut bahwa empat dapur MBG telah beroperasi di Manggarai Barat, masih ada yang akan segera beroperasi “dan pengelolanya bukanlah kader Gerindra.”
Ia mengafirmasi bahwa keterlibatan kader Gerindra dalam empat dapur di Labuan Bajo “sebagai bentuk dukungan kepada program nasional pemerintah Presiden Prabowo.”
MBG, kata dia, “bukanlah program partai tetapi program nasional, tetapi yang berani menjemput program ini di Manggarai Barat di awal ini adalah kader Gerindra.”
“Banyak pihak yang mendengar dan mengetahui namun tidak tertarik dan juga tidak mampu, tapi pada saat yang sama mengeluarkan cibiran bahwa MBG seakan-akan program Partai Gerindra. Sinis karena tidak mampu?” tulisnya.
“Anda sendiri sudah mewawancarai beberapa pihak dan responsnya adalah tidak tertarik dan tidak mampu. Jika semua merespons seperti itu, apakah untuk orang yang berani menjalankannya dianggap sebagai tidak benar?”
Hironimus pun mempersoalkan penggunaan istilah kroni dalam laporan itu, menyebutnya sebagai kata yang “selalu memiliki nuansa negatif, padahal Anda telah melakukan wawancara dan mendapatkan jawaban objektif dari narasumber yang Anda wawancarai.”
“Judul tulisan itu mendistorsi kebenaran bahwa proses untuk mendirikan dapur MBG selalu melalui prosedur yang ketat dan memakan biaya besar,” tulisnya.
“Apakah karena kebetulan keluarga kader Gerindra yang menjalankan dapur MBG maka itu dianggap sebagai kroni yang dimudahkan?” tambahnya.
Ia menambahkan, tidak pernah ada nuansa nepotisme dalam pendirian sebuah dapur.
“Yang ada adalah ketaatan total terhadap persyaratan ketat sesuai ketentuan BGN,” katanya, termasuk untuk memperoleh predikat layak beroperasi.
“Perlu waktu, tenaga, dan dana, juga keberanian untuk memulai,” katanya.
Ia menambahkan, “tidak ada kemudahan, tidak ada keringanan.”
Respons Floresa
Laporan Floresa mewawancarai berbagai pihak. Selain kader-kader Gerindra yang terlibat dalam penanganan dapur, wawancara juga dilakukan terhadap pelaku usaha di Labuan Bajo, anggota DPRD dari partai lainnya dan catatan Ombudsman yang mengevaluasi implementasi MBG.
Dalam laporan itu, para kader partai lain menyindir program ini sebagai milik Gerindra, hal yang juga diakui oleh Fidelis Sukur kepada Floresa. Ia menyebut mendengar sindiran demikian.
Ryan Dagur, editor Floresa yang mengedit laporan itu menyebut tanggapan Kanisius dan Hironimus mengafirmasi substansi liputan Floresa bahwa memang benar para kader Gerindra dan kerabat mereka berada dalam dapur MBG di Labuan Bajo.
“Kami berterima kasih atas respons keduanya yang bersifat afirmatif. Hal itu juga sejalan dari pengakuan berbagai narasumber dalam laporan itu, termasuk anak dari Kanisius Jehabut sendiri dan Wakil Bupati Yulainus Weng. Itu artinya fakta yang kami sampaikan benar adanya,” katanya.
Ia menjelaskan, Floresa tidak menulis bahwa semua dapur MBG di Manggarai Barat dikelola kader Gerindra sehingga sama sekali tak ada generalisasi dalam liputan itu, sebagaimana tudingan Kanisius.
“Yang disebut hanya empat dapur di Labuan Bajo yang sudah terkonfirmasi dikelola kroni Gerindra,” katanya.
Selain itu, tambah Ryan, tudingan Kanisius soal generalisasi justru dibantah rekannya Hironimus yang mengakui bahwa laporan Floresa menyebut masih ada dapur yang akan segera beroperasi di Manggarai “dan pengelolanya bukanlah kader Gerindra.”
Ia menjelaskan soal istilah kroni pada judul laporan itu yang ikut dipersoalkan adalah sah-sah saja.
“Liputan itu adalah karya jurnalistik yang berupaya merangkum berbagai fakta yang ditemukan selama peliputan. Istilah kroni terbuka untuk banyak tafsir. Kami menggunakannya untuk menggambarkan bagaimana proyek ini-yang diinisiasi presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra-dinikmati oleh para kader Gerindra, setidaknya dalam emat dapur di Labuan Bajo, baik secara langsung maupun lewat kerabat mereka,” katanya.
Ia menambahkan, benar bahwa program ini terbuka bagi siapapun yang ingin mendirikan dapur.
Namun, kata Ryan, liputan Floresa juga menghadirkan perspektif lain soal kesulitan bagi pelaku usaha mikro untuk bisa mengakses program ini karena persyaratan yang tidak mudah.
“Selain itu, kami juga menyertakan catatan Ombudsman bahwa afiliasi pengelola program ini dengan jejaring politik bisa menimbulkan konflik kepentingan, termasuk dalam penetapan mitra,” katanya.
Ia berkata, liputan itu adalah bagian dari cara Floresa menjalankan peran sebagai media independen yang melayani kepentingan publik.
“Salah satunya dengan membuka kepada publik pola dan praktik kekuasaan, termasuk dalam program-program populis yang diklaim membawa kemaslahatan, namun cara kerjanya tidak steril dari pola-pola lama penyelewengan yang bisa bekerja dalam berbagai bentuk, termasuk yang paling halus sekalipun” katanya.
Editor: Herry Kabut
