Floresa.co – Siswa SD Inpres Macang Tanggar di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, belum mendapat jatah Makan Bergizi Gratis (MBG), meski dapur program itu beroperasi di desa yang sama.
Kepala SDI Macang Tanggar, Saifulrahman, mengatakan dapur itu yang sudah beroperasi hampir setahun justru melayani sejumlah sekolah di Kota Labuan Bajo.
“Padahal, anak-anak [sekolah kami] berhak menerima karena program Presiden Prabowo ini memang untuk mereka,” kata Saiful kepada Floresa pada 3 Agustus.
Menurut Saiful, banyak murid berjalan kaki cukup jauh ke sekolah dan tetap harus membawa bekal sendiri.
Ia mengatakan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Macang Tanggar pernah melakukan survei, tetapi menilai jarak dan kondisi jalan menuju sekolah tidak mendukung distribusi makanan.
“Penjelasan mereka, jarak dari dapur ke sekolah itu minimal 20 menit. Kalau lebih, tidak bisa. Jalur ke sekolah juga dianggap tidak mendukung,” kata Saiful.
Ia mengaku sekolah pernah menawarkan opsi menjemput makanan ke dapur, tetapi belum ada tindak lanjut.
Saiful meminta pengelola MBG meninjau ulang daftar penerima manfaat.
“Alangkah baiknya disalurkan ke sekolah yang sangat membutuhkan, dengan mempertimbangkan juga keadaan ekonomi orang tua siswa,” katanya.
Frederikus Ponce, salah satu orang tua siswa, menyoroti belum terlayaninya SDI Macang Tanggar lewat unggahan di akun Facebook-nya pada 23 Juli.
Ia menyebut sekolah yang berdiri sejak 1978 itu berada di kawasan transmigrasi dan masih luput dari layanan MBG.
“Sekolah ini tidak termasuk dalam jangkauan pelayanan MBG, meski letaknya di samping dapur MBG,” tulis Ponce.
Ia menilai alasan akses jalan tidak sepenuhnya dapat diterima karena kendaraan pejabat kerap berkunjung ke wilayah itu.
Satgas Janji Evaluasi
Ketua Satgas MBG Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, mengatakan belum terlayaninya SDI Macang “akan menjadi bagian dari proses evaluasi.”
Ia mengatakan hasil pemetaan menunjukkan kendala utama berada pada akses distribusi menuju sekolah.
Fransiskus, yang juga menjabat Sekda Manggarai Barat mengakui kondisi jalan yang rusak membuat kendaraan operasional belum dapat melintas secara aman. Hal ini berpotensi memengaruhi ketepatan waktu, mutu, serta keamanan makanan.
Menurut Fransiskus, keamanan pangan, mutu makanan, dan ketepatan waktu distribusi menjadi standar operasional yang harus dipenuhi sebelum sebuah sekolah dilayani.
Kendati demikian, kata dia, Satgas akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kendala serupa di sekolah lain yang belum terlayani.
Kondisi akses menuju SDI Macang Tanggar, katanya, juga akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan peningkatan infrastruktur jalan.
“Satgas berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan, serta memastikan penyelenggaraan MBG berjalan secara aman, tepat sasaran, dan semakin merata bagi seluruh peserta didik,” katanya.
Cakupan MBG Belum Separuh Kecamatan
Dalam koordinasi Pemda Manggarai Barat bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 30 Juli, Wakil Bupati Yulianus Weng mengatakan MBG telah melayani 25.328 penerima manfaat di lima dari 12 kecamatan.
Dari 35 SPPG yang direncanakan beroperasi, kata dia, baru 11 yang beroperasi.
Weng mengatakan tujuh satuan pelayanan di wilayah 3T akan menjangkau 2.625 penerima manfaat di Pulau Komodo, Pulau Mesah, Lembor Selatan, Pulau Longos, Pulau Medang, dan Papagarang.
“Dari total 56 target titik sebaran, 15 titik selesai dibangun, 7 titik siap beroperasi, 3 titik perbaikan, dan 6 titik status rollback,” kata Weng.
Siapa yang Kuasai Dapur MBG di Manggarai Barat?
Selain cakupan penerima manfaat yang belum merata, pelaksanaan MBG di Manggarai Barat dikritik lantaran program tersebut dikuasai para kader Partai Gerindra.
Laporan Floresa pada 16 Oktober 2025 berjudul “Anak Anggota DPRD hingga Menantu Wakil Bupati; Kroni Partai Gerindra dalam Dapur MBG di Labuan Bajo” mengungkap fakta soal empat SPPG di Labuan Bajo yang sudah beroperasi dan semuanya dikelola kroni partai itu.
Rivaldo Theobaldus Jehabut, anak Kanisius Jehabut, Anggota DPRD Manggarai Barat dan kader Gerindra tercatat mengelola SPPG Macang Tanggar.
Dapurnya bernaung di bawah Yayasan Bangkit Mulia Mabar. Ketua yayasan itu adalah Hironimus Suhardi, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Manggarai Barat periode 2022-2027.
Hironimus pernah maju, namun tidak terpilih dalam pemilihan legislatif 2024 dari daerah pemilihan II yang mencakup Kecamatan Ndoso, Kuwus, Kuwus Barat, Pacar dan Macang Pacar.
Yayasan itu juga menaungi SPPG lainnya di Golo Koe yang berada di rumah Fidelis Sukur, juga Anggota DPRD Manggarai dari Gerindra.
Selain SPPG Macang Tanggar dan SPPG Golo Koe, laporan itu juga menyebut soal SPPG Wae Mata yang dikelola Lusia Claudia Sabrina Beni, menantu dari Wakil Bupati Yulianus Weng dan SPPG Batu Cermin yang dikelola oleh Kosmas Semen Janggat. Weng dan Janggat juga sama-sama kader Gerindra.
Selain di Labuan Bajo, pelibatan kader partai terjadi di wilayah kecamatan lain di Manggarai Barat.
Yayasan Bangkit Mulia Mabar juga mengelola SPPG Nao Kolang melayani beberapa sekolah di Kecamatan Kuwus dan Kuwus Barat.
SPPG ini sempat dihentikan sementara, imbas kasus keracunan massal.
SPPG Pacar Compang di Kecamatan Pacar dikelola oleh Marselinus Kenanu. Ia pernah maju namun tidak terpilih dalam pemilihan legislatif 2024 dari daerah pemilihan II yang mencakup Kecamatan Ndoso, Kuwus, Kuwus Barat, Pacar dan Macang Pacar.
Dalam sebuah wawancara dengan Floresa, Weng berkata, tak hanya dari Gerindra, beberapa titik dapur MBG yang akan segera beroperasi di Manggarai Barat dikelola kader dari partai lain, termasuk Nasdem.
SPPG Mbuit di Kecamatan Boleng dikelola oleh Wilhelmus Syukur, mantan anggota DPRD Manggarai Barat periode 2019-2024 dari Partai NasDem.
Pantauan Floresa, SPPG ini belum mulai beroperasi kendati fisik dapur sudah dibangun.
Di Kecamatan Lembor, SPPG dikelola oleh adik dari Yopi Widiyanti, anggota DPRD yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang NasDem Manggarai Barat.
Editor: Ryan Dagur
