Oleh: Frederikus M. Kurniawan Anse
Pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2 Oktober 2026 memunculkan pertanyaan penting tentang hubungan intelektual dan kekuasaan.
Selama ini, Rocky dikenal sebagai intelektual publik dengan kritik tajam terhadap pemerintah. Keputusannya masuk ke institusi kepresidenan karena itu memantik kekhawatiran: apakah kedekatan dengan pusat kekuasaan akan mengikis independensi yang selama ini menjadi ciri suaranya?
Dalam tulisannya di Floresa pada 8 Oktober 2026, Otto Gusti Madung, Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, membahas peristiwa yang sama dengan memakai gagasan Plato dan Jürgen Habermas. Menurut Plato, pemikiran filsafat perlu hadir dalam politik agar kekuasaan diarahkan pada kebenaran dan kesejahteraan bersama. Habermas menambahkan bahwa kebijakan harus diuji melalui percakapan publik yang terbuka, masuk akal, dan setara.
Dari sudut pandang ini, seorang filsuf boleh terlibat dalam pemerintahan jika kehadirannya membantu menghasilkan kebijakan yang masuk akal, dapat dipertanggungjawabkan, dan membela kepentingan masyarakat.
Pandangan Otto memberi ukuran tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Namun, kasus Rocky juga perlu dilihat dari sisi lain: apa yang terjadi pada sikap kritis seseorang setelah ia masuk ke lembaga yang dekat dengan pusat kekuasaan?
Di sinilah gagasan Michel Foucault berguna. Foucault adalah pemikir Prancis yang meneliti cara kekuasaan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kekuasaan bukan hanya soal perintah dan larangan; ia juga memengaruhi apa yang dianggap penting, benar, dan layak didengar.
Masuknya Rocky ke pemerintahan karena itu tidak langsung membuktikan bahwa ia kehilangan kebebasan berpikir. Namun, kedekatan baru tersebut menjadi ujian: apakah kritiknya masih mampu mengoreksi pemerintah?
Pengetahuan Tidak Pernah Jauh dari Kekuasaan
Dalam pandangan Foucault, pengetahuan tidak berdiri di luar kekuasaan. Pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan para ahli ikut membentuk persoalan yang dibicarakan serta cara masyarakat memahaminya.
Bergabung dengan Dewan Pertimbangan Presiden mengubah tempat Rocky menyampaikan kritik. Ia kini memiliki kesempatan untuk memberi masukan langsung dalam proses penyusunan kebijakan.
Kesempatan itu belum tentu menghasilkan perubahan karena keputusan akhir tetap berada di tangan pemegang kekuasaan. Pengetahuan Rocky bisa membantu memperbaiki kebijakan dari dalam, tetapi tekanan lembaga juga dapat membuat kritiknya lebih lunak atau terbatas.
Karena itu, kebebasan berpikir Rocky perlu dinilai dari tindakannya: apakah ia menunjukkan kelemahan kebijakan, menguji anggapan pemerintah, dan membela masyarakat yang terkena dampaknya?
Jabatan Tidak Membuat Pendapat Menjadi Benar
Foucault memakai istilah “rezim kebenaran” untuk menjelaskan bahwa lembaga dan kebiasaan sosial ikut menentukan pendapat mana yang dipercaya. Siapa yang berbicara dan dari posisi apa dapat memengaruhi penerimaan publik, tetapi jabatan tidak otomatis membuat sebuah pendapat benar.
Ucapan Rocky mungkin mendapat perhatian lebih besar setelah ia berada di lingkungan kepresidenan. Namun, pendapatnya tetap harus dinilai berdasarkan bukti, jalan pikir yang masuk akal, dan kesediaan menerima koreksi. Ukuran yang sama berlaku bagi pengkritik dari luar pemerintahan.
Di sini Foucault melengkapi Habermas. Habermas menekankan percakapan yang terbuka dan setara, sedangkan Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan dapat membuat sebagian suara lebih mudah didengar dan suara lain tersisih.
Jabatan Rocky karena itu tidak boleh dipakai untuk membenarkan setiap kebijakan dengan bahasa filsafat. Ia perlu menjaga ruang bagi pendapat berbeda, bukti yang dapat diperiksa, dan koreksi terhadap keputusan yang lemah.
Berani Berkata Benar di Hadapan Penguasa
Foucault juga membahas parrhesia: keberanian mengatakan apa yang dianggap benar meskipun ada risiko. Ini bukan sekadar berbicara keras, tetapi menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan siap menghadapi akibatnya.
Ujian bagi Rocky bukan seberapa sering ia mengkritik pemerintah di media, melainkan apakah ia berani menentang kebijakan bermasalah yang lahir dari lingkungan tempat ia bekerja. Kritik dari dalam harus mengoreksi keputusan, bukan sekadar menjadi pajangan bahwa pemerintah menerima suara berbeda.
Keberanian itu tidak berarti selalu menentang pemerintah. Mendukung kebijakan berbasis bukti tetap dapat menunjukkan kemandirian, sebagaimana penolakan tanpa alasan bukanlah keberanian.
Janji untuk tetap kritis baru terbukti jika Rocky bersedia menunjukkan kelemahan kebijakan, mendengar pandangan ahli yang independen, dan mengoreksi pemerintah ketika bukti menunjukkan masalah. Sebelum itu, penilaian tentang kebebasan berpikirnya masih terlalu dini.
Ketika Kritik Berhadapan dengan Kekuasaan
Kehadiran pemikir kritis di dalam pemerintahan dapat membantu melahirkan kebijakan yang masuk akal dan bermanfaat. Namun, kedekatan dengan kekuasaan juga membawa risiko penjinakan.
Masuknya Rocky Gerung ke pemerintahan bukan bukti bahwa ia telah kehilangan kebebasan berpikir. Sebaliknya, janji untuk tetap kritis juga belum membuktikan apa-apa. Tindakannya kelak akan menjadi ukuran.
Jika kedekatannya membuat pemerintah lebih terbuka terhadap pengetahuan dan koreksi, jabatan itu dapat menjadi jalan perubahan. Jika kritiknya berubah menjadi pembenaran, sindiran tentang “makanan beracun” menemukan maknanya.
Bukan jabatan yang meracuni seorang intelektual, melainkan kedekatan dengan kekuasaan yang perlahan menghilangkan keberanian untuk menggugatnya.
Frederikus M. Kurniawan Anse adalah dosen di STIPAS St. Sirilus Ruteng & UNIKA St. Paulus, Ruteng
Editor: Ryan Dagur