Tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan di NTT, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang mengandalkan teknologi dan akses informasi yang memadai.
Bernada rasis, pernyataan pejabat tersebut merupakan bagian dari praktik pembungkaman aspirasi publik, hal yang seharusnya dilindungi dalam negara demokrasi
