Tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan di NTT, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang mengandalkan teknologi dan akses informasi yang memadai.
Deklarasi sikap "politis" kepala desa yang menyetujui proyek tidak selalu mencerminkan aspirasi warga, melainkan produk negosiasi akibat ketidakberdayaan struktural.
