Tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan di NTT, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang mengandalkan teknologi dan akses informasi yang memadai.
Sosialisasi publik pertama itu dikawal aparat TNI, perwakilan perusahaan merupakan warga Reok yang mengklaim bersedia menjadi “kaki tangan” karena kasihan dengan kondisi masyarakat.
NTT punya ribuan ruang kelas rusak, sementara pemerintah pusat justru memangkas anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk membenahi infrastruktur pendidikan
