Floresa.co – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menuai kritik keras dari warga dan sejumlah aktivis terkait pertemuannya dengan petinggi hotel mewah yang memprivatisasi pantai di Rote.
Warga Rote mengingatkan Melki agar ia berpihak pada rakyat, bukan pada investasi tak berkeadilan.
Melki bertemu rekan pendiri (co-founder) sekaligus Chief Executive Officer NIHI Sumba, James McBride di Kupang pada 25 Maret.
Dalam unggahan di Instagram, ia memaparkan ekspansi NIHI Sumba ke Rote sebagai “potensi besar yang harus kita kelola dengan serius dan terarah.”
NiHI Sumba berada di Kabupaten Sumba Barat, dengan harga terendah untuk satu kamar sekitar Rp22 juta per malam. Hotel itu memiliki cabang, NIHI Rote, berlokasi di sekitar Pantai Oemau–yang kerap disebut Pantai Bo’a–di pesisir barat Rote.
NIHI ROTE, yang dikembangkan PT Bo’a Development, sedang menuai sorotan karena memproses hukum Erasmus Frans Mandato, warga Rote memprotes langkah perusahaan menutup dua jalan publik menuju pantai.
Erasmus menghadapi sidang pembacaan tuntutan pada 30 Maret, dalam kasus yang dipicu unggahan via Facebooknya pada Januari tahun lalu. Sidang itu merupakan penundaan sesudah pada 12 Maret jaksa beralasan “tuntutan belum siap.”
Melki menyebut, dalam pertemuan itu, McBride “menyampaikan sejumlah tantangan,” termasuk infrastruktur dasar.
Ia menjawab akan menghadirkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTT untuk “mengidentifikasi dan mempercepat penanganan infrastruktur jalan menuju lokasi pengembangan.”
“Bagi saya, inilah arah pembangunan pariwisata NTT ke depan—inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tulisnya.
Unggahan itu dibanjiri komentar warga pada tiga hari kemudian.
Akun lestari marsyana mengeluhkan Melki yang “sangat cepat merespons keluhan NIHI tentang infrastruktur.”
Sedangkan rakyat, tulisnya, “terus berteriak karena akses jalan kami diambil. Pantai, yang adalah jiwa kami, telah diprivatisasi dan tidak bapak pedulikan.”
Kedua putri Erasmus turut meninggalkan komentar. Menyebut Melki “telah menutup mata terhadap nasib rakyat,” mereka mendesak pemimpin NTT itu tak menjalin kerja sama dengan “investor yang sudah menginjak-injak warga.”
Sementara Save Bo’a Now, akun gerakan kolektif di Rote menulis: “Turunlah langsung ke Bo’a. Dengarkan kami. Lihat sendiri ketidakadilan ini. Karena hari ini, yang kami rasakan bukan kemajuan tapi kehilangan.”
Komentar masyarakat setempat pada unggahan Melki memantik solidaritas warga di luar NTT.
Menangkap layar beberapa komentar warga sembari menyebut akun Instagram Melki pada takarirnya, Khariq Anhar menulis: “Jangan tinggal di istana Anda saja, tetapi jumpai dan diskusi dengan masyarakat.”
Khariq merupakan korban kriminalisasi pascademonstrasi Agustus tahun lalu. Ia sempat didakwa pasal penghasutan dan pelanggaran terhadap UU ITE setelah menimpa teks berita hasil tangkapan layar yang lalu ia unggah lewat story Instagram.
Dalam putusan pada 6 Maret, ia divonis bebas, namun jaksa mengajukan kasasi pada 10 hari kemudian.
Khariq mengaku tetap berusaha mengikuti perkembangan persidangan Erasmus sejak mulai bergulir di Pengadilan Negeri Rote Ndao pada September 2025.
“Saya paham bagaimana rasanya dilukai dan dibungkam oleh kekuasaan,” kata Khariq soal solidaritasnya, tak hanya bagi Erasmus, melainkan warga Rote yang sedang memperjuangkan hak kolektif.
“Mengapa Gubernur NTT tak berempati pada rakyatnya sendiri?” katanya kepada Floresa pada 28 Maret malam.
Floresa menghubungi Melki melalui pesan WhatsApp pada 28 Maret sore.
Ditanya apakah akan menindaklanjuti puluhan komentar warga Rote pada unggahannya, ia menjawab: “Pak Kadis Pariwisata akan follow up pertemuan kemarin dengan berbagai agenda.”
Ia kemudian mengirim kontak Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Doris Alexander Rihi.
Floresa kembali menanyakan soal tindak lanjut atas keluhan warga, bukannya pertemuan dengan McBride, ia tak lagi merespons.
Berbicara via telepon, Doris berkata akan membahas dengan gubernur soal langkah pemerintah provinsi terhadap serentetan kasus di Rote pada waktu belakangan.
Mantan Penjabat Bupati Flores Timur itu mengaku baru selesai bertemu Melki sebelum menerima wawancara dari Floresa.
Ia berkata, dalam pertemuan gubernur dengan bos NIHI pada 25 Maret, yang dibahas hanya “hal-hal sesuai fokus pertemuan, tidak yang lain.”
Ia mengklaim “infrastruktur” yang disebutkan Melki dalam unggahannya bukan di Rote, melainkan di Lamboya di Sumba Barat.
Perbukitan Lamboya merupakan salah satu tujuan wisata dalam paket perjalanan yang ditawarkan NIHI Sumba bagi pengunjungnya.
“Ruas jalan di Lamboya banyak yang longsor, sehingga harus dibenahi,” kata Doris.
Ditanya ihwal yang sebelumnya tak direspons Melki, ia menjawab: “Itu ada jalurnya sendiri,” meminta Floresa untuk konfirmasi lebih dulu ke pemerintah kabupaten.”
Setidaknya lima warga Rote menemukan unggahan pertemuan Melki dan McBride menghilang dari laman Instagram pemimpin NTT itu pada 28 Maret sore.
Unggahan tersebut kembali muncul sekitar pukul 20.00 Wita.
“Saya menduga Melki mengarsipkan (archived) unggahan itu sebelum dimunculkan kembali. Untuk apa ia lakukan itu?,” kata Richal Elia, seorang pegiat Gerakan Masyarakat Pesisir, wadah perjuangan kolektif Rote.
Richal menyesalkan Melki yang “seolah menutup mata terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan tanah dan laut.”
Laut, katanya, tak sekadar soal rekreasi. Lebih dari itu, “laut-lah yang menghidupi warga secara turun-temurun.”
Selain rumput laut, perairan di sekitar Pantai Oemau juga tempat tumbuhnya pandan yang biasa digunakan kaum perempuan untuk membuat anyaman tikar, sumber pendapatan keluarga.
“Apa jadinya bila kami tak bisa mengakses itu semua?,” kata Richal, mengingatkan Melki agar “jangan lagi berpihak pada perampas ruang hidup warga.”
Editor: Ryan Dagur
