Kejaksaan Tinggi NTT menetapkan 16 tersangka kasus dugaan penggelapan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Dari jumlah itu, 13 di antaranya ada di Labuan Bajo, dua di Kupang dan 1 di Jakarta. Sebagian besar dari tersangka di Labuan Bajo sudah dibawa ke Kupang pada hari ini, Kamis, 14 Januari 2021. Berikut adalah foto-foto saat mereka diberangkatkan dari Bandara Internasional Komodo.

Artikel TerkaitArtikel Lain

Menteri Sandiaga Uno Tanam 1.000 Pohon di Golo Mori, Labuan Bajo, Tapi Dukung Pembabatan ‘Jutaan Pohon’ untuk Proyek Parapuar di Kawasan Hutan Bowosie

BRI Cabang Ruteng Beri Penjelasan terkait Kasus Nasabah yang Protes Soal Tunggakan Pinjaman

Imam Katolik di Keuskupan Ruteng Beri Klarifikasi di Tengah Tudingan ‘Berhubungan’ dengan Perempuan Bersuami

Kritisi Wacana Pungut Iuran Pariwisata dari Tiket Pesawat, Pelaku Usaha Sebut Kontradiktif dengan Upaya Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

Warga di Lamba Leda Utara, Manggarai Timur Minta Pemerintah Perbaiki Jembatan yang Ambruk 

Antisipasi Tawuran Pelajar, Polisi di Manggarai Barat Janji Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah

Polisi di Manggarai Timur Tahan Satu Pria terkait Pemerkosaan Anak di Bawah Umur

Pelajar di Labuan Bajo Tawuran, Kejar-kejaran di Jalan Sambil Pukul Lawan dengan Kayu

Kasus Gigitan Anjing di Sikka Meningkat Drastis, Korban Tewas Bertambah Satu

Bupati Manggarai Buka Kans Ubah Keputusan Usai Nakes Minta Maaf Secara Adat, Ingatkan Mereka ‘Hati-hati’ dan ‘Jangan Bakar Rumah Sendiri’ Andai Batal Dipecat

Bantah Berutang pada PT MMI, Eks Pemegang Saham dan Komisaris Sebut Uangnya Ditarik karena Percuma Investasi

Capai Usia Tujuh Tahun, AMSI Berkomitmen Perjuangkan Kebijakan untuk Perkuat Media Siber

Kritisi Bupati Nabit, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Sebut Nakes yang Dipecat Berhak Sampaikan Pendapat dan Peroleh Perlindungan Hukum

Camat Borong di Manggarai Timur Bakal Panggil Mantan Staf Sebuah Desa yang Tuding Kades Berhentikan Mereka Sepihak

Pembentukan Koalisi Perubahan Digadang-gadang Poros Baru Partai Non-Parlemen di TTS, Pengamat: ‘Tetap Tak Bisa Usung Paslon’