Oleh: Vansianus Masir
Teror yang menimpa redaksi Floresa pada 5 Juni 2026 — lima telur pecah di lantai kafe yang bersebelahan dengan kantor, dan kantong plastik berisi tiga kepala ayam membusuk di depan pintu — memantik gelombang solidaritas dari berbagai kalangan.
Pesan dukungan, penyebaran berita, dan donasi finansial mengalir dari banyak pihak. Semua bentuk dukungan itu penting. Kepedulian terhadap Floresa menunjukkan bahwa masih banyak orang yang peduli pada kebebasan pers dan hak masyarakat atas informasi yang jujur.
Namun, dukungan yang paling bermakna bukan sekadar solidaritas sesaat — melainkan upaya memahami mengapa kerja jurnalisme seperti yang dilakukan Floresa menjadi begitu berarti, sekaligus begitu mengancam bagi kekuasaan yang tidak mau diawasi.
Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu kembali ke pertanyaan yang lebih mendasar: apa sebenarnya yang seharusnya dilakukan pemerintah, dan siapa yang bertugas memastikan hal itu terjadi?
Hakikat Pemerintah dan Pemerintahan
Pemerintah, dari presiden hingga kepala desa, perlu memahami bahwa kepentingan rakyat adalah nilai tertinggi yang harus menuntun seluruh praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Itulah kontrak sosial — kesepakatan yang menjadi dasar keberadaan negara sekaligus sumber legitimasi kekuasaan para pemegang jabatan publik.
Melalui pemilu, rakyat menyerahkan mandat kepada pemerintah untuk mengelola urusan bersama demi kebaikan umum. Konsekuensinya, seluruh operasi kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus terbuka terhadap kritik, koreksi, dan pengawasan publik — tanpa membedakan agama, suku, ras, gender, maupun latar belakang sosial ekonomi.
Pemerintahan yang sejati hanya dapat terjadi ketika otoritas negara digunakan untuk melayani, melindungi, dan menyejahterakan warga — bukan sebaliknya, ketika rakyat dipaksa tunduk pada kebijakan yang dirumuskan secara sepihak di ruang-ruang gelap kekuasaan tanpa partisipasi yang memadai.
Hukum, prosedur administrasi, dan mekanisme birokrasi hanyalah instrumen untuk menyalurkan kehendak politik rakyat — bukan tujuan akhir yang mengerdilkan rakyat menjadi objek kebijakan.
Namun kontrak sosial itu tidak berjalan sendiri. Ia membutuhkan mekanisme yang terus-menerus mengingatkan penguasa bahwa mandatnya berasal dari rakyat — dan bahwa ketika mandat itu dilanggar, ada yang mencatatnya, mempublikasikannya, dan memastikan publik mengetahuinya.
Di sinilah pers independen memainkan peran yang tidak bisa digantikan. Dan di sini pula kita bisa mulai memahami mengapa keberadaan Floresa bukan sekadar soal satu media lokal, melainkan soal apakah demokrasi di Flores dan NTT bekerja sebagaimana mestinya.
Floresa dan Fungsi Pengawasan Kekuasaan
Dalam negara demokrasi berbentuk republik seperti Indonesia, keberadaan pers yang bebas, kritis, dan independen menjadi sangat penting untuk mengingatkan pemerintah akan hakikat tugasnya.
Floresa melakukan itu dengan cara yang spesifik dan konsisten: merekam kenyataan yang dialami warga — bukan versi yang dipoles oleh siaran pers korporasi atau pidato pejabat.
Media ini mengangkat persoalan-persoalan yang kerap luput dari perhatian media nasional maupun sebagian media lokal lainnya di NTT. Kalau pun ada yang meliput, biasanya baru datang ketika isu sudah viral dan ramai dibahas — ketika momentum politik sudah bergeser dan korban sudah terlanjur kehilangan banyak hal.
Floresa hadir jauh sebelum itu. Ia merekam kenyataan warga Golo Mori di selatan Labuan Bajo yang belum memperoleh keadilan terkait ganti rugi proyek jalan menuju kawasan yang dipersiapkan untuk KTT ASEAN pada 2023 — ketika kasus itu belum menjadi isu nasional.
Ia mendokumentasikan secara konsisten perlawanan masyarakat adat Poco Leok yang menolak perluasan proyek geotermal demi mempertahankan ruang hidup mereka — jauh sebelum investigasi bersama Forbidden Stories menarik perhatian internasional.
Dengan cara itu, Floresa secara tidak langsung menyampaikan sesuatu yang mendasar kepada para pemimpin politik yang dipilih langsung oleh rakyat — kepada Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit yang belum mencabut izin proyek geotermal di Poco Leok, maupun kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena yang mendatangi Poco Leok dengan pengawalan polisi bersenjata laras panjang pada 16 Juli 2025: bahwa mereka bukan teknokrat yang ditunjuk pusat, melainkan pemimpin politik yang mandatnya berasal dari rakyat Manggarai dan NTT — termasuk warga adat Poco Leok yang menjadi pihak paling terdampak.
Pertanyaannya kemudian: siapa sebenarnya warga yang paling sering diabaikan itu? Mereka bukan kelompok yang homogen.
Memahami siapa mereka adalah kunci untuk memahami mengapa jurnalisme yang berpihak pada publik harus bekerja dengan cara yang spesifik, berlapis, dan tidak berhenti hanya pada permukaan peristiwa.
Membela Kelompok Rentan
Jurnalisme yang berpihak pada kepentingan publik cenderung memberi perhatian pada dua kelompok yang paling rentan terhadap ketimpangan kekuasaan — dan Floresa, secara konsisten, menempatkan perhatiannya di sana.
Pertama, mereka yang memiliki keterbatasan akses atas tanah, kebun, hutan dan laut, sekaligus tidak punya modal dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Kelompok ini hampir tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi secara setara dengan negara maupun korporasi, sehingga rentan menjadi sasaran bantuan sesaat atau korban politik uang menjelang kontestasi elektoral.
Tanpa liputan yang konsisten, nasib mereka mudah hilang dari agenda publik begitu siklus berita berputar ke isu berikutnya.
Kedua, mereka yang memiliki aset tetapi tidak punya akses terhadap pasar, modal, teknologi, regulasi, dan proses pengambilan kebijakan.
Akibatnya, mereka tidak dapat menikmati manfaat penuh dari sumber daya yang mereka miliki — dan kerap berakhir sebagai tenaga kerja murah di atas tanah yang secara formal masih milik mereka sendiri.
Warga Poco Leok yang bertani kopi dan menyadap tuak di kebun leluhur, sementara di saat yang sama harus menghadang alat berat proyek, adalah gambaran konkret dari kelompok ini.
Kedua kelompok ini menjadi rentan bukan karena kelemahan mereka sendiri, melainkan karena ada pihak-pihak yang secara aktif memelihara ketimpangan itu demi keuntungan mereka sendiri.
Di sinilah fungsi pengawasan jurnalisme menemukan dimensi keduanya yang tak kalah penting: bukan hanya merekam penderitaan korban, tetapi juga mengungkap siapa yang sesungguhnya diuntungkan olehnya — dan bagaimana mekanisme keuntungan itu bekerja.
Mengungkap Aktor-Aktor Ketimpangan
Floresa tidak berhenti pada dokumentasi korban. Ia juga menelusuri dan mengungkap pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari ketimpangan itu — dan inilah yang membuat kerja jurnalistiknya terasa mengancam bagi mereka yang selama ini beroperasi dalam kegelapan.
Pertama adalah para perantara — broker, tengkulak, rentenir — yang memanfaatkan kedekatan dengan penguasa dan pengusaha untuk mengaburkan kenyataan dan memecah solidaritas warga. Termasuk di sini para buzzer dan jurnalis yang dipekerjakan untuk memproduksi disinformasi.
Modal utama mereka bukan aset, melainkan akses — dan akses itu mereka gunakan bukan untuk memampukan masyarakat, melainkan untuk memanipulasinya.
Dalam kasus proyek geotermal di Flores, Floresa dan Forbidden Stories mendokumentasikan dengan rinci bagaimana mekanisme ini bekerja: siapa yang membayar wartawan, berapa nilainya, dan artikel apa yang dihasilkan.
Kedua adalah elit dan oligarki yang menguasai sumber daya, modal, dan akses terhadap kekuasaan, sehingga mampu memengaruhi arah kebijakan publik demi kepentingan sendiri.
Ketika kepentingannya terganggu, mereka jarang tampil terbuka — melainkan mengerahkan aparat keamanan atau membayar orang lain untuk melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan terhadap mereka yang berani mengungkap kebenaran.
Bahkan oligarki bekerja melalui tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perantara untuk melanggengkan hegemoni secara lebih halus dan sulit diidentifikasi.
Pola ini berulang dengan wajah yang berbeda-beda di banyak wilayah. Dan karena ia berulang, Floresa pun bekerja secara konsisten dan akumulatif — membangun rekam jejak liputan yang tidak mudah dibantah, tidak mudah dilupakan, dan tidak mudah dihapus meski teror datang dalam berbagai rupa.
Kepala ayam membusuk di depan pintu kantor adalah pesan intimidasi. Tapi ia juga, tanpa disadari pengirimnya, merupakan pengakuan bahwa kerja jurnalisme yang berpihak pada publik itu nyata pengaruhnya — cukup nyata untuk ditakuti.
Ancaman terhadap pers independen seperti Floresa, dengan kata lain, bukan sekadar ancaman terhadap satu institusi media. Ia adalah ancaman terhadap mekanisme yang selama ini menjaga agar kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah tidak sepenuhnya runtuh — dan terhadap hak publik yang paling mendasar: hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di wilayah mereka sendiri.
Vansianus Masir adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) ‘APMD’ Yogyakarta.
Editor: Ryan Dagur