Floresa.co – Warga dari pedalaman di Kabupaten Manggarai Timur mendatangi Kantor PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk meminta akses listrik ke kampung mereka.
Enam warga Kampung Dawung, Desa Goreng Meni, Kecamatan Lamba Leda, mendatangi kantor Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UPPK) PT PLN Flores di Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai pada 15 Juni, didampingi Kepala Desa Aleksius Talis.
Mereka mengenakan pakaian adat Manggarai dan membawa seekor ayam kampung serta minuman tradisional tuak, sebagai bentuk penghargaan dan permohonan secara budaya.
Paulus Tehok, tua teno atau pemangku ulayat Dawung berkata mereka meminta perhatian PT PLN karena ”Kampung Dawung belum punya penerangan listrik, berbeda dari tiga kampung lainnya di desa kami – Rentung, Pau dan Tuwa.”
Aleksius Talis berkata, upaya Desa Goreng Meni mendapat akses listrik dimulai pada 2013, saat wilayah itu berstatus 3T – terlantar, termiskin, terdepan, yang kemudian terealisasi pada 2018.
“Tetapi itu hanya untuk tiga kampung, padahal dalam rancangan sambungannya Dawung ada dalam paket yang sama,” katanya.
Ia berkata, warga sempat meminta perluasan sambungan ke Dawung, namun petugas PLN beralasan kampung itu berjarak terlalu jauh dengan tiga kampung lainnya.
Padahal, kata Aleksius, saat desa tersebut menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMh) Wae Cacor hingga 2017, infrastruktur sambungan listrik juga menjangkau kampung itu.
“Seharusnya hanya ganti sumber listrik saja, dari PLTMh ke arus umum PLN, mengapa sampai Dawung ini tidak bisa masuk?” katanya.
Ia berkata, kunjungan mereka ke Kantor PLN merupakan yang keempat kali.
Respons PLN
Perwakilan PT PLN, Agung Harry Kurniawan yang menerima warga tersebut berkata, pihaknya “nanti pasti akan melakukan sosialisasi.”
“Ada dua sosialisasi, pertama sosialisasi pembangunan dari kami (Kantor PLN Ruteng), dan kedua sosialisasi pemasangan meteran dari ULP atau Unit Layanan Pelanggan Lamba Leda,” katanya.
Kendati tak menjelaskan detail waktunya, Harry berkata “mungkin sosialisasinya bersamaan atau setelah sosialisasi pembangunan baru yang kedua.”
Ia juga membantah pihaknya pernah menjanjikan sambungan listrik ke Dawung.
Ia menduga janji itu disampaikan secara tidak resmi oleh tim instalatir lapangan yang bermitra dengan PLN.
“Vendor instalatir yang mengatasnamakan PLN tidak berhak menentukan kapan warga desa mendapat listrik. Kami yang berhak mengatur mereka,” ujarnya.
PT PLN, kata Harry, menghimbau warga agar tak mempercayai janji pemasangan sambungan ke desa dan dusun yang tidak bersumber dari informasi resmi.
“Misal ada survei dari PLN terdekat di sana, kalau mereka ambil data pelanggan atau ambil uang dengan alasan administrasi, silahkan lapor pada kami. Karena untuk listrik masuk desa itu gratis,” lanjutnya.
Ia juga menyarankan warga menyimpan uangnya dan menghindari instalasi mandiri hingga ada sosialisasi pembangunan jaringan dan tiang induk dari PT PLN, sosialisasi pemasangan instalasi hingga meteran.
Editor: Anno Susabun
