Floresa.co – Para aktivis di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) mempertanyakan agenda Penjabat Bupati Mabar Tini Thadeus yang memfasilitasi pertemuan terkait Pantai Pede pada Jumat esok (9/10/2015).
Pertemuan itu yang bakal digelar di kantor bupati Mabar dan mengundang banyak pejabat daerah akan dimulai pada pukul 14.00 Wita.
Dalam surat undangan rapat yang ditandatangani Tadeus, dijelaskan, agendanya adalah untuk menyamakan persepsi membangun taman rekreasi di Pantai Pede oleh PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM).
PT SIM merupakan perusahan yang disebut-sebut milik Ketua DPR RI Setya Novanto dan sudah mendapat izin mengelolah Pantai Pede dari pihak Pemerintah Provinsi NTT lewat sebuah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU).
Berbeda dari pertemuan sebelumnya, tatap muka esok mempertemukan berbagai elemen masyarakat dengan investor.
Selama ini, para aktivis di Mabar gencar menolak privatitasi pantai itu, yang dikabarkan akan menjadi lokasi pembangunan hotel berbintang.
Sejumlah cara dilakukan oleh para aktivis, termasuk dengan menggelar festival di Pantai Pede pada Agustus lalu.
Terkait undangan tatap muka esok, Icha Tulis dari Komunitas Bolo Lobo – salah satu kelompok kaum muda yang konsisten mempertahankan Pantai Pede – menaruh curiga.
“Hasilnya bisa ditebak. Investor hanya mau menghendaki win-win solution,” katanya kepada Floresa.co, Jumat malam di Labuan Bajo.
Menurutnya, persoalan Panai Pede tidak boleh menghasilkan win-win solution, mengingat pantai itu satu-satunya ruang publik terakhir di Labuan Bajo.
“Ini di-desain supaya persoalannya hanya bagaimana PT SIM mengelolah Pede dengan baik,” jelasnya.
Padahal, kata Icha, isu utama dalam penolakan pembangunan hotel di Pantai Pede adalah soal privatisasi sumber daya publik.
Pede, kata dia, hanyalah salah satu dari sekian banyak isu pencaplokan sumber daya publik di Mabar, di samping sejumlah kasus lainnya, seperti yang terjadi baru-baru ini terhadap Pulau Padar oleh PT. KWE.
“Kalau win-win solution dengan Pede, begitu juga yang terjadi dengan pulau-pulau lain. Kami tolak Privatisasi Pede, sebagai bahasa untuk menolak segala bentuk privatisasi lain di Mabar,” jelasnya.
Sementara itu, peneliti Sunspirit for Justice and Peace, Cypri Jehan Paju Dale yang diundang sebagai tokoh masyarakat dalam pertemuan esok, mengaku kecewa.
“Undangannya dari Tini Tadeus. Tapi, yang mengantar surat tersebut adalah pihak investor dan diantar malam H-1. Lalu apa peran yang ingin dimainkan oleh Tadeus dalam tatap muka ini?,” katanya.
Kabar terkait pertemuan itu, juga ramai dibicarakan di media sosial Facebook.
Hasil penelusuran Floresa.co, di akun Facebook Kris da Somerpes, sejumlah netizen juga ikut mencurigai pertemuan itu.
“Yang diundang kok kebanyakan instansi pemerintah saja? Jangan2 ini sebuah upaya untuk memberikan kesan kepada investor, bahwa mayoritas masyarakat mabar setuju pada pembangunan pantai pede. Undangan dibagikan malam hari, untuk persempit waktu diskusi bagi yang tidak setuju agenda pembangunan hotel itu,” tulis pemilik akun Doni Parera.
Namun, ada juga yang menganjurkan untuk ikut saja pertemuan tersebut. “Hehehehe..memang keliatan agak “lucu”..kalo bisa ikut saja abang..namax juga menyamakan persepsi..sapa tau lebih banyak persepsi dr abang dan tokoh madyarskat lainnya yg diundang…yg justru diterima…hargai saja dulu undangan ini..mgkn saja hasil tatap muka dpt memberi rasa keadilan dan kebaikan buat semua.. tabe,” demikian menurut pemilik akun Amed Chesy.
Netizen lain, Mariana Risna Murti, menulis singkat. “Hati hati jebakan e.”
Pertemuan itu tampaknya akan dihadiri oleh kalangan terbatas, mengingat lokasinya di ruangan bupati, yang kapasitasnya hanya untuk 20-an orang. (Greg/ARL/Floresa)
