Floresa.co – Krisis iklim di Nusa Tenggara Timur (NTT) kian nyata. Kekeringan, gagal panen, longsor, hingga cuaca ekstrem tidak lagi dipandang sebagai ancaman masa depan, melainkan situasi yang sedang dihadapi masyarakat hari ini.
Sejumlah isu tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Ecotheology bertema “Krisis Iman di Tengah Krisis Ekologi: Peran Kolaborasi Lintas Sektor dalam Menjaga Keberlanjutan Alam” yang digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang pada 7 Mei.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Donasi Sampahmu.id itu menghadirkan akademisi, perwakilan pemerintah, organisasi lingkungan, serta pegiat sosial untuk membahas dampak krisis ekologis di NTT.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT), Yuvensius Stefanus Nonga, menegaskan bahwa krisis iklim di wilayah ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan kerentanan sosial masyarakat.
“Ketika kerentanan ekonomi dan sosial masyarakat tinggi lalu bertemu dengan ancaman iklim, maka risiko bencana pasti meningkat,” katanya.
Menurutnya, dampak krisis paling terasa saat ini adalah meningkatnya kekeringan, gagal panen, longsor, serta cuaca ekstrem yang menyulitkan nelayan untuk melaut.
Sebagai provinsi kepulauan kecil, NTT juga dinilai sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut.
“Ancaman kehilangan pulau akibat perubahan iklim itu nyata,” ujarnya.
Selain krisis iklim, ia juga menyoroti ekspansi proyek geotermal di Pulau Flores yang dinilai turut memperparah krisis ekologis.
“Geotermal selalu diklaim sebagai proyek hijau, tetapi sebenarnya sarat dengan kerusakan lingkungan dan perampasan lahan masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan kondisi di Mataloko, Kabupaten Ngada, di mana “muncul semburan lumpur baru di lahan pertanian dan dekat rumah warga setelah pemboran geotermal.”
Yuvensius menambahkan, dampak proyek geotermal juga terlihat pada menurunnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Ia pun mengkritik pendekatan pemerintah dalam pengembangan proyek energi di Flores yang dinilai masih bersifat top-down tanpa melibatkan masyarakat secara memadai.
“Masyarakat tidak pernah ditanya mau model energi seperti apa untuk Flores,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mulai mempertimbangkan model energi berbasis komunitas yang lebih ramah lingkungan.
“Negara seharusnya belajar dari energi berbasis komunitas seperti mikrohidro di Sumba Timur yang lebih ramah lingkungan dan dikelola masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Donasi Sampahmu.id, Lucianos De Hefrianto Persli, menyoroti persoalan lingkungan di Kota Kupang yang juga kian mengkhawatirkan.
Ia menyebut produksi sampah di kota tersebut mencapai sekitar 250 ton per hari.
“Angka ini tergolong besar di NTT bahkan secara nasional, sehingga menjadi persoalan sosial yang perlu ditanggapi secara serius,” kata Hefri.
Ia menjelaskan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah turut memperburuk kondisi lingkungan.
Karena itu, komunitasnya mendorong edukasi dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, salah satunya melalui inovasi sofa ecobrick dan pengembangan konsep ekonomi sirkular.
Hefri menilai mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam menghadapi krisis lingkungan.
Ia berharap adanya kolaborasi antara masyarakat, komunitas, mahasiswa, dan pemerintah dalam menghadirkan solusi berkelanjutan.
“Mahasiswa harus mampu berpikir solutif, mendorong lahirnya regulasi yang relevan, serta menjadi bagian dari penyelesaian masalah,” ujarnya.
Editor: Ryan Dagur
