Untuk Siapa Listrik dari Proyek Geotermal di Flores-Lembata?

Floresa.co — Flores membutuhkan listrik untuk rumah tangga, usaha, dan layanan sehari-hari. Namun, membangun lebih banyak pembangkit belum tentu menjawab seluruh kebutuhan itu. Rencana pembangunan perlu menjelaskan siapa yang akan menggunakan listriknya dan bagaimana warga di sekitar proyek dilindungi.

Salah satu dokumen untuk menilai rencana tersebut adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Dokumen ini memuat proyeksi kebutuhan listrik dan rencana pembangunan pembangkit selama sepuluh tahun.

PLN memperkirakan konsumsi listrik Flores akan meningkat. Namun, tambahan pembangkit panas bumi Nage di Ngada dan Wae Sano di Manggarai Barat juga dapat membuat cadangan daya jauh lebih besar.

Karena itu, rencana pembangunan pembangkit perlu ditimbang berdasarkan kebutuhan listrik, bukan semata-mata besarnya potensi panas bumi.

Laporan ini membandingkan proyeksi kebutuhan listrik dengan rencana pasokan, lalu menelusuri manfaat ekonomi dan persoalan ruang hidup warga. Angka perencanaan dibedakan dari kondisi yang sudah terjadi.

Berapa Listrik yang Dibutuhkan Flores?

Dalam RUPTL, PLN memperkirakan penjualan listrik Flores naik dari 522 gigawatt-jam (GWh) pada 2025 menjadi 1.113 GWh pada 2034.

PLN memproyeksikan rata-rata pertumbuhan sekitar 9 persen per tahun. Tabel berikut memuat proyeksi, bukan realisasi penjualan listrik.

GWh berbeda dengan MW. GWh menunjukkan jumlah energi listrik yang digunakan atau terjual selama suatu periode. MW, singkatan dari megawatt, menunjukkan besarnya daya pada suatu saat. Keduanya tidak dapat dibandingkan langsung.

Untuk menilai daya yang harus tersedia, PLN memperhitungkan kebutuhan pada saat penggunaan listrik mencapai titik tertinggi. Ukuran ini disebut beban puncak.

Dalam RUPTL, beban puncak neto Flores diperkirakan naik dari 113 MW pada 2025 menjadi 225 MW pada 2034.

Apakah proyeksi tersebut sejalan dengan perkembangan beberapa tahun terakhir?

Statistik PLN mencatat penjualan listrik NTT meningkat dari 1.206,91 GWh pada 2022 menjadi 1.333,25 GWh pada 2023 dan 1.454,14 GWh pada 2024.

Namun, data NTT juga mencakup Timor dan pulau-pulau lain. Kenaikan penjualan listrik di seluruh provinsi belum cukup untuk menilai ketepatan proyeksi khusus Flores.

Salah satu pendorong konsumsi adalah perluasan akses. Pada Februari 2023, PLN menyebut 94 desa di Flores belum memperoleh listrik PLN. Setahun sebelumnya, perusahaan itu telah melistriki 33 desa dan 34 dusun dengan calon pelanggan sekitar 13.766 rumah tangga.

Angka tersebut menggambarkan kondisi pada saat itu, bukan jumlah desa yang belum mendapat listrik PLN saat ini.

Mengapa Potensi Besar Belum Tentu Harus Dibangun?

Publikasi ESDM pada 2017 menyebut potensi panas bumi 902 MW dalam cakupan program Flores Geothermal Island, sementara kapasitas terpasang Ulumbu dan Mataloko saat itu 12,5 MW.

Angka historis tersebut bukan gambaran kapasitas operasional pada 2026.

Potensi, kapasitas terpasang, dan daya mampu bukan hal yang sama. Potensi adalah perkiraan sumber energi yang mungkin dimanfaatkan, bukan listrik yang sudah tersedia. 

Kapasitas terpasang menunjukkan ukuran pembangkit, sedangkan daya mampu adalah daya yang diperhitungkan tersedia untuk memasok sistem listrik. Potensi besar tidak serta-merta berarti seluruhnya perlu dikembangkan menjadi pembangkit.

Proyek yang dibahas tersebar di Flores dan Lembata.  WKP adalah wilayah yang ditetapkan untuk pengembangan panas bumi, bukan luas lahan yang seluruhnya akan digunakan untuk pembangkit, jalan, atau fasilitas lain.

Keputusan Menteri ESDM pada 27 September 2012 tentang WKP Oka Ile Ange mencantumkan koordinat dan peta batas wilayah dalam lampirannya.

Daftar lokasi saja belum cukup untuk memeriksa tumpang tindih wilayah proyek dengan hutan, tanah adat, permukiman, atau zona tata ruang. Diperlukan peta batas wilayah dan lokasi fasilitas yang dapat dibandingkan dengan kondisi di lapangan.

Pembangkit Apa Saja yang Direncanakan?

Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) bukan satu-satunya tambahan pasokan yang direncanakan untuk Flores. RUPTL juga memuat pembangkit gas, tenaga surya, tenaga air, dan arus laut.

Untuk panas bumi, PLN merencanakan enam tahap penambahan kapasitas pada 2028–2033, dengan total 92 MW. Angka ini belum memasukkan Nage dan Wae Sano.

Tahun dalam tabel merupakan jadwal rencana, bukan kepastian waktu mulai beroperasi. RUPTL mencantumkan status on going dan committed untuk Sokoria, yakni sedang berjalan dan memiliki komitmen pengembangan. Ulumbu Unit 5 dan 6, Mataloko, serta Oka Ile Ange tercantum sebagai rencana tambahan yang dikembangkan PLN.

Untuk pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), PLN merencanakan Rangko 2 dan Flores masing-masing 30 MW pada 2027. PLTMG Flores 2 sebesar 30 MW direncanakan pada 2028.

Rencana pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dilengkapi sistem penyimpanan energi berbasis baterai, atau BESS. Kapasitas yang tercantum adalah 10 MW pada 2026, 20 MW pada 2027, 10 MW pada 2030, dan 10 MW pada 2034.

Tambahan lain adalah pembangkit tenaga arus laut 20 MW pada 2028, tenaga air 16 MW pada 2029, dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Wae Rancang 3 MW pada 2028.

Dengan beragam sumber pasokan tersebut, kebutuhan terhadap satu proyek harus dinilai bersama rencana pembangkit lainnya.

Apa yang Berubah Jika Nage dan Wae Sano Dibangun?

RUPTL membandingkan dua skenario perencanaan.

Skenario pertama tidak memasukkan Nage dan Wae Sano. Skenario kedua memasukkan tambahan Nage 40 MW pada 2032 dan Wae Sano 30 MW pada 2033. Total tambahan dari kedua proyek itu adalah 70 MW.

Pada 2033, daya mampu diperkirakan sebesar 298 MW tanpa kedua proyek dan 368 MW dengan keduanya.

Dalam dua skenario tersebut, perkiraan beban puncak tetap sama: 210 MW.

Cadangan daya adalah daya yang tersedia di atas kebutuhan saat beban puncak. Persentasenya menunjukkan besarnya cadangan dibandingkan dengan beban puncak.

Pada 2033, cadangan daya diperkirakan sebesar 42,0 persen tanpa Nage dan Wae Sano. Jika keduanya masuk, cadangan menjadi 75,3 persen. Perbedaannya adalah 33,3 poin persentase.

Pada 2034, cadangan dalam dua skenario itu sebesar 32,9 persen dan 64,1 persen, dengan selisih 31,2 poin persentase.

“Poin persentase” adalah selisih langsung antara dua persentase, bukan persentase pertumbuhan.

Cadangan diperlukan agar listrik tetap tersedia ketika pembangkit terganggu atau menjalani pemeliharaan, maupun ketika kebutuhan meningkat. Cadangan tinggi tidak otomatis berarti listrik terbuang.

---

Namun, PLN mengingatkan bahwa listrik dari pembangkit panas bumi dapat sulit terserap jika tambahan kebutuhan tidak cukup besar. Keluaran pembangkit ini tidak mudah diubah dengan cepat, dan pengoperasiannya memiliki keterbatasan untuk dinyalakan atau dimatikan.

Ada pula risiko pembayaran. Dalam kontrak tertentu, pembeli tetap wajib membayar meskipun tidak menggunakan seluruh listrik yang disepakati. Skema ini disebut Take or Pay.

RUPTL tidak merinci nilai kewajiban tersebut untuk setiap proyek. Karena itu, laporan ini belum dapat menyebut nilai kerugian yang pasti.

Materi diseminasi RUPTL mencatat cadangan daya aktual Flores pada 2024 sebesar 3 persen. Angka ini menggambarkan kondisi pada tahun tersebut, bukan proyeksi, dan tidak dapat disamakan dengan simulasi 2033 yang menggunakan tahun serta asumsi berbeda.

Perbandingan ini menegaskan perlunya penjelasan PLN tentang kesesuaian jadwal pembangunan pembangkit dengan kebutuhan penggunanya. Di lokasi proyek, pertanyaan warga juga menyangkut tanah, air, dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan.

Mengapa Warga Mempertanyakan Proyek?

Bagi warga di sekitar proyek, pembangunan berkaitan langsung dengan kebun, rumah, dan sumber air yang digunakan sehari-hari.

Mereka juga mempertanyakan sejauh mana suara warga didengar sebelum keputusan diambil.

Keberatan muncul pada berbagai tahap, mulai dari penetapan wilayah proyek dan pengadaan tanah hingga proses hukum.

Ulumbu/Poco Leok. Warga menolak rencana perluasan Unit 5–6 karena persoalan tanah, sosialisasi, dan tindakan aparat. Persoalan juga dicatat pada pembangkit Ulumbu yang telah beroperasi sejak 2011.

Satuan tugas (Satgas) bentukan Pemerintah Provinsi NTT mencatat persoalan limbah dan belum tersedianya sumur injeksi. Menurut Satgas, kondisi tersebut berpotensi mencemari aliran sungai di sekitar pembangkit.

Wae Sano. Warga mengkhawatirkan dampak pengeboran terhadap rumah, lahan pertanian, dan sumber air. Satgas mencatat rencana titik pengeboran berjarak sekitar 85 meter dari rumah terdekat. Penjelasan mengenai pengaruh pengeboran terhadap mata air masih berbeda. Kedekatan jarak saja belum membuktikan terjadinya pencemaran.

Mataloko. Warga melaporkan lumpur dan uap panas, bau belerang, serta korosi pada atap rumah. Satgas juga mencatat kemunculan panas bumi di permukaan, gas H2S, dan persoalan hasil pertanian. Catatan tersebut belum memastikan penyebab maupun besarnya dampak; keduanya masih memerlukan pemeriksaan teknis.

Sokoria. Pembangkit beroperasi sejak 2022 dengan kapasitas tahap awal sekitar 8 MW. Satgas mencatat persoalan mata air Lowo Tonggo, penyediaan air bersih, pembagian kesempatan kerja, dan pengadaan tanah.

Nage. Warga mengkhawatirkan keretakan dan pergerakan tanah di Nua Olo, Desa Bowaru. Satgas mencatat keterangan bahwa keretakan telah terjadi sebelum pengeboran. Penyebabnya masih diperdebatkan dan perlu diperiksa secara terbuka.

Atadei dan Oka Ile Ange. Di Atadei, sebagian warga berharap proyek membawa akses listrik dan manfaat ekonomi. Sebagian lain meminta penjelasan tentang air, tanah, dan hak ulayat atau hak masyarakat adat atas wilayahnya. Di Oka Ile Ange, warga mengkhawatirkan hutan serta sumber air Wai Onge, Wai Uran, dan Leto Wai Matan. Oka Ile Ange tidak termasuk enam lokasi yang diperiksa Satgas pada 2025.

Apa yang Berubah pada Tanah dan Ruang Hidup?

Dalam persoalan tanah, perubahan penggunaan lahan di lapangan perlu dibedakan dari perubahan aturan peruntukan wilayah. Pembangunan jalan atau fasilitas proyek merupakan perubahan penggunaan lahan.

Pembebasan tanah atau pembangunan fasilitas belum membuktikan adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Contohnya adalah Ulumbu. PLN menyebut luas WKP Ulumbu 18.280 hektare. Sekitar 10,3 hektare telah dibebaskan untuk fasilitas proyek D, E, F, dan J. Sekitar 8 hektare tambahan masih diproses untuk jalan dan fasilitas lain.

Luas WKP, lahan yang telah dibebaskan, dan lahan yang masih diproses merupakan ukuran berbeda. Data pengadaan tanah juga belum menunjukkan bahwa seluruh lahan tersebut telah dibuka.

PLN menyatakan sebagian besar lahan yang didata bukan pertanian aktif. Di sisi lain, warga menolak proyek karena persoalan tanah dan penghidupan.Matriks merangkum persoalan yang dilaporkan, bukan hasil pengukuran spasial. Data pengadaan tanah Ulumbu mengikuti laporan Juni 2025; luas WKP Oka Ile Ange mengikuti keputusan ESDM 2012.

Untuk memastikan perubahan aturan tata ruang, diperlukan dokumen dan peta sebelum serta sesudah perubahan.

Peta tersebut perlu dibandingkan dengan batas WKP, lokasi fasilitas, permukiman, sumber air, dan tanah adat. Tanpa data ini, laporan ini belum dapat menyimpulkan luas lahan yang berubah fungsi atau wilayah yang bertumpang tindih.

Apakah Manfaat Ekonomi Sampai kepada Warga?

Manfaat proyek tidak cukup dinilai dari jumlah listrik yang dihasilkan. Bagi warga, tanah dan air juga menopang penghidupan. Karena itu, perlu ditelusuri siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dan siapa yang menanggung risikonya.

Sejak penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi pada 2017, pemerintah menghubungkan pengembangan energi dengan investasi dan penciptaan pasar.

Agenda pada 2019 mencakup penyusunan rencana induk atau masterplan dan enam kelompok kerja. Bidangnya adalah sumber daya panas bumi, perencanaan ekonomi, kebutuhan energi, penyediaan energi, lingkungan–sosial–pertanahan, serta pembiayaan.

Dalam siaran pers ESDM pada Februari 2019, kebutuhan listrik pada 2027 diperkirakan sebesar 383 MW dan kapasitas pembangkit baru 629 MW. Pariwisata, pertambangan, smelter, perkebunan, dan perikanan diharapkan memakai energi tersebut. Namun, angka dari 2019 ini tidak bisa langsung dibandingkan dengan RUPTL 2025–2034. Cakupan dan dasar perhitungannya belum disamakan.

CELIOS dan WALHI mengkaji pembagian manfaat dalam laporan Geothermal di Indonesia: Dilema Potensi dan Eksploitasi atas Nama Transisi Energi. Kajian ini menghitung kemungkinan dampak ekonomi Wae Sano, Sokoria, dan Ulumbu menggunakan model. Dasarnya adalah data input-output BPS 2016 dan asumsi investasi sekitar Rp3 triliun pada tahun pertama. Jadi, hasilnya adalah perkiraan berdasarkan data dan asumsi, bukan catatan kerugian yang sudah terjadi.

Model tersebut memperkirakan nilai output, atau hasil kegiatan ekonomi daerah, turun sekitar Rp1,09 triliun pada tahun kedua ekstraksi. Aktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan turun sekitar Rp972 miliar.

Kajian tersebut juga memperkirakan pengurangan tenaga kerja sebesar 20.456 orang pada tahun pertama dan 50.608 orang pada tahun kedua. Angka ini merupakan hasil model untuk proyek yang dikaji, bukan jumlah kehilangan pekerjaan yang telah tercatat, dan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh Flores.

Dalam model yang sama, Wae Sano diperkirakan menambah produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar Rp530 miliar pada tahun pertama, terutama dari konstruksi. Namun, nilai tambah pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan turun. Peningkatan kegiatan pembangunan, dengan demikian, belum tentu memberikan manfaat yang merata bagi sektor penghidupan warga.

Laporan CELIOS–WALHI juga menyebut risiko terhadap air, tanah, kesehatan, dan keanekaragaman hayati, termasuk aktivitas seismik atau gempa, longsor, pencemaran, dan gas beracun.

Daftar risiko tersebut bukan bukti bahwa seluruh dampak telah terjadi di setiap lokasi. Kondisi sebenarnya perlu diperiksa melalui data sebelum proyek, hasil pemantauan, dan kajian lingkungan yang terbuka.

Untuk Siapa Tambahan Listrik Itu?

Siapa yang akan menggunakan tambahan listrik itu masih perlu diperjelas. Rincian kebutuhan rumah tangga dan desa yang baru terhubung perlu dipisahkan dari kebutuhan pariwisata, hotel, dan industri. Proyeksi tersebut juga perlu disertai kejelasan tentang kegiatan ekonomi yang akan berjalan.

Tanpa rincian pengguna listrik dan bukti perlindungan ruang hidup warga, besarnya kapasitas pembangkit belum cukup untuk menilai manfaat proyek. Keterbukaan data diperlukan agar publik dapat memeriksa dasar rencana pembangunan, bukan sekadar menerima janji manfaatnya.

Laporan ini disusun Floresa berdasarkan RUPTL PLN dan sumber terkait lainnya. Dikerjakan oleh Elkelvin Wuran dan Adriani Miming.

Editor: Ryan Dagur