Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, membeberkan empat alasan mengapa militerisasi Flores tidak dapat dibenarkan — dari absennya justifikasi yang jelas hingga ancaman terhadap tanah dan demokrasi. "Apa alasannya? Saya tidak melihat alasan yang cukup untuk menghadirkan kekuatan militer sebesar itu," tegasnya.
Manajemen menyebut sistem penalti sebagai pembinaan disiplin dan menyatakan siswa PKL tetap mendapat libur mingguan. Sejumlah klaim ini bertentangan dengan kesaksian langsung siswa PKL yang diperoleh Floresa dalam liputan
"Ini eksploitasi yang dikamuflasekan sebagai PKL," kata Ketua SPM Par Labuan Bajo Pokarius Mahi. "Secara usia mereka adalah anak-anak — bukan usia kerja."
Para kepala sekolah dan koordinator PKL mengakui siswa diperlakukan seperti tenaga kerja, jam kerja sering melebihi kesepakatan, dan BPJS Ketenagakerjaan ditanggung siswa sendiri — bukan industri. Namun ketika diminta menolak praktik itu, jawaban sekolah mengungkap posisi mereka yang sesungguhnya
Dua siswi PKL mengisahkan pengalaman diganggu saat pulang kerja malam. Satu sekolah mengakui siswanya pernah didorong ke kasur oleh staf kapal wisata. Penyelesaiannya: mediasi internal, tanpa proses hukum
Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, membeberkan empat alasan mengapa militerisasi Flores tidak dapat dibenarkan — dari absennya justifikasi yang jelas hingga ancaman terhadap tanah dan demokrasi. "Apa alasannya? Saya tidak melihat alasan yang cukup untuk menghadirkan kekuatan militer sebesar itu," tegasnya.
“Kalau kita rindu pemerintah menjawab semua kebutuhan, sabar dulu. Tapi [perusahaan] ini yang sudah membantu kita, mengintervensi kebutuhan warga,” kata camat tersebut.
Manajemen menyebut sistem penalti sebagai pembinaan disiplin dan menyatakan siswa PKL tetap mendapat libur mingguan. Sejumlah klaim ini bertentangan dengan kesaksian langsung siswa PKL yang diperoleh Floresa dalam liputan
