Hampir Rp1 miliar habis, 22 rumah tangga tetap tanpa air. Sementara Sekda mengaku tak tahu data dan DPRD berlindung di balik dalih “urusan teknis”, warga yang menanggung akibatnya justru yang paling setia menagih jawaban.
Bagi pemerintah, pengembangan panas bumi perlu dinilai melalui teknologi, perlindungan lingkungan, dan jaminan hak adat. Bagi warga yang menolak, Gereja, serta aktivis lingkungan, persoalannya juga menyangkut ruang hidup, tanggung jawab atas risiko, dan hak menentukan masa depan wilayah mereka.
Ia memimpin gerakan warga Nangahale sejak 1996. Kini, para imam pimpinan korporasi Keuskupan Maumere menjadikannya tameng untuk menghadapi klaim warga. Floresa menelusuri jejak dan menyandingkan klaimnya dulu dan sekarang.
Setelah menggusur 120 rumah dan memidanakan warga, PT Krisrama menyatakan dalam pertemuan dengan Floresa di Maumere bahwa tidak ada konflik agraria di Nangahale, dan akan mengolah seluruh 325 hektare lahan HGU, termasuk yang masih ditempati warga.
Di Poco Leok dan Atadei, warga menolak menyerahkan tanah adat untuk proyek panas bumi. Pemerintah, PLN, dan pendana proyek menawarkan dialog, sementara pengadaan lahan tetap diupayakan.
Jahit kembali metabolisme alam dengan tangan kita sendiri, sebelum laut benar-benar menelan kampungmu, dan sebelum hutan maha lebat di Papua atau Sulawesi hanya tinggal cerita pengantar tidur yang getir buat anak cucu kelak.
Hampir Rp1 miliar habis, 22 rumah tangga tetap tanpa air. Sementara Sekda mengaku tak tahu data dan DPRD berlindung di balik dalih “urusan teknis”, warga yang menanggung akibatnya justru yang paling setia menagih jawaban.
Bagi pemerintah, pengembangan panas bumi perlu dinilai melalui teknologi, perlindungan lingkungan, dan jaminan hak adat. Bagi warga yang menolak, Gereja, serta aktivis lingkungan, persoalannya juga menyangkut ruang hidup, tanggung jawab atas risiko, dan hak menentukan masa depan wilayah mereka.