Pernyataan sikap Keuskupan Ruteng muncul sepekan usai sosialisasi publik perusahaan tambang mangan yang hendak beroperasi di dekat pesisir utara Flores.
Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, membeberkan empat alasan mengapa militerisasi Flores tidak dapat dibenarkan — dari absennya justifikasi yang jelas hingga ancaman terhadap tanah dan demokrasi. "Apa alasannya? Saya tidak melihat alasan yang cukup untuk menghadirkan kekuatan militer sebesar itu," tegasnya.
Manajemen menyebut sistem penalti sebagai pembinaan disiplin dan menyatakan siswa PKL tetap mendapat libur mingguan. Sejumlah klaim ini bertentangan dengan kesaksian langsung siswa PKL yang diperoleh Floresa dalam liputan
"Ini eksploitasi yang dikamuflasekan sebagai PKL," kata Ketua SPM Par Labuan Bajo Pokarius Mahi. "Secara usia mereka adalah anak-anak — bukan usia kerja."
Para kepala sekolah dan koordinator PKL mengakui siswa diperlakukan seperti tenaga kerja, jam kerja sering melebihi kesepakatan, dan BPJS Ketenagakerjaan ditanggung siswa sendiri — bukan industri. Namun ketika diminta menolak praktik itu, jawaban sekolah mengungkap posisi mereka yang sesungguhnya
Melihat kontras antara reaksi umat Katolik di Flores atas penunjukkan Uskup Budi Kleden sebagai anggota dikasteri di Vatikan dengan respons atas pernyataannya yang mengkritik militerisasi, artikel ini mengajukan pertanyaan: apakah kita hanya bangga memiliki uskup yang dihormati di Roma, ataukah kita juga siap berdiri bersama uskup ketika ia menyuarakan kebenaran yang mungkin tidak popular?
Floresa.co – Sebuah poster berwarna biru belakangan viral di media sosial dengan tulisan tebal: Pergub NTT No. 3 Tahun 2025.
Isinya sederhana, tapi memicu kegemparan publik — kendaraan yang menunggak pajak atau memakai pelat luar daerah dilarang mengisi pertalite dan solar subsidi di wilayah NTT.
Peraturan bertajuk Pemberian...
