Oleh: Ryan Dagur
Saya ingin memulai tulisan ini dengan satu detail kecil.
Pada 31 Juli 2026 malam, berita tentang Anno Susabun, jurnalis Floresa yang terpilih mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dibagikan di sebuah grup WhatsApp beranggotakan orang-orang Manggarai.
Kabar itu seharusnya sederhana: pengakuan atas kerja seorang jurnalis media independen dari Indonesia timur, sebuah pencapaian yang jarang mendapat ruang dan perhatian publik.
Namun, salah satu anggota grup yang teridentifikasi sebagai jurnalis tidak menanggapi substansi kabar tersebut. Sebaliknya, ia mengalihkan percakapan ke Londo Ireng—frasa yang belakangan ramai setelah muncul dalam pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Ia merespons berita itu dengan bertanya: apa arti Londo Ireng yang disebut Prabowo?
Kendati tidak menyebut Anno secara eksplisit, konteks percakapan jelas: pencapaian seorang jurnalis tidak lagi dibaca sebagai kabar profesional, melainkan segera ditarik ke dalam bingkai kecurigaan politik.
Di sinilah persoalannya bermula. Detail kecil ini penting karena menunjukkan bagaimana satu label politik dapat berpindah dari panggung pidato ke percakapan sehari-hari, lalu dipakai untuk menilai kerja jurnalistik bukan dari kualitasnya, melainkan dari dugaan motif dan sumber dukungannya.
Dari Pidato Presiden ke Rekayasa Kecurigaan
Pada 23 Juli 2026, beberapa hari sebelum berita tentang Anno tersebar, Presiden Prabowo Subianto menggunakan istilah Londo Ireng dalam pidatonya: “Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain, kan? Wartawan, jurnalis apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphone-mu siapa?”
Pernyataan itu memberi kerangka delegitimasi yang mudah ditiru. Bukan menanggapi isi kritik dari jurnalis, LSM, atau pengamat, melainkan mencurigai sumber pendanaan dan motif mereka.
Mekanismenya sederhana tetapi efektif: target diidentifikasi, kemudian ditempeli label Londo Ireng—musuh dalam selimut atau pengkhianat.
Dari sana, publik diarahkan untuk mencurigai sumber pendanaan, lalu menerima kesimpulan bahwa dukungan dari luar negeri berarti tidak berpihak pada Indonesia. Dengan cara itu, kritik tidak lagi dinilai dari isinya, tetapi dari dugaan motif orang yang menyampaikannya.
Pola yang sama tampak dalam percakapan WhatsApp tentang Anno: pencapaian profesional berubah menjadi bahan kecurigaan terhadap motif dan dukungannya.
Tiga Asumsi Bermasalah dalam Logika Siapa yang Bayar
Pertanyaan Prabowo soal siapa yang bayar listrikmu terdengar sederhana. Namun, pertanyaan itu perlu dibaca secara jeli karena dibangun di atas tiga asumsi bermasalah.
Pertama, jurnalis yang mengikuti hibah, beasiswa, atau program pertukaran dari luar negeri dianggap otomatis loyal kepada pemberi dukungan. Padahal, dalam konteks IVLP—pertukaran profesional sejak 1940 yang mempertemukan pemimpin dan profesional dari berbagai negara—peserta dipilih karena kontribusinya di bidang masing-masing, bukan untuk membeli loyalitas.
Program yang diikuti Anno bertema Combating Environmental Crime, dengan fokus pada perlindungan lingkungan, penegakan hukum, masyarakat adat, dan jurnalisme lingkungan. Singkatnya, IVLP adalah pengembangan kapasitas profesional, bukan alat kooptasi.
Kedua, jurnalis yang menerima dukungan dari luar negeri dianggap tidak dapat mengkritik pemerintah dengan integritas. Ini keliru, karena banyak lembaga internasional mendukung jurnalisme investigatif sebagai bagian dari perlindungan kebebasan pers dan demokrasi.
Ketika jurnalis melaporkan konservasi di Taman Nasional Komodo, investasi pariwisata, investasi geotermal atau dampaknya terhadap masyarakat lokal, kerja itu justru melayani kepentingan publik: hak warga, lingkungan, dan generasi mendatang.
Ketiga, kepentingan nasional dipersempit menjadi kepentingan pemerintah. Siapa pun yang berbeda dengan pemerintah atau kritis terhadap setiap kebijakan mudah dicap mengkhianati kepentingan nasional.
Padahal, kepentingan masyarakat adat, nelayan, petani, komunitas lokal, investor, dan pemerintah tidak selalu identik. Kepentingan mereka juga menjadi bagian dari kepentingan nasional yang sesungguhnya.
Karena itu, jelas bahwa pertanyaan siapa yang bayar sering kali tidak dipakai untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menghindari pembahasan tentang isi kritik.
Ironi Asing: Dari Sejarah Kolonial ke Delegitimasi Personal
Secara historis, Londo Ireng merujuk pada warga pribumi pada era penjajahan yang membantu kepentingan negara-negara kolonial.
Namun, ketika ukuran yang dipakai hanya siapa yang berhubungan dengan pihak asing, pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada berbagai kebijakan negara: investasi geotermal, proyek pariwisata besar, perubahan regulasi lingkungan, atau kerja sama strategis dengan negara lain.
Jika logika Prabowo dipakai di sini: bukankah itu semua adalah bagian dari kerja sama dengan negara lain? Di Flores misalnya, proyek-proyek geotermal mengandalkan dukungan dari lembaga-lembaga pendana internasional. Mengapa label yang sama tak Prabowo sematkan pada kasus semacam ini?
Dengan kata lain, semua hubungan dengan luar negeri tidak secara otomatis membuat seseorang atau lembaga kehilangan otonomi. Atau dalam konteks jurnalis, dukungan dan kolaborasi global tidak sama dengan membeli prinsip atau integritas.
Masalahnya adalah label asing hanya dipakai untuk membungkam kritik, sementara keterhubungan negara dan korporasi dengan aktor global luput dari pemeriksaan.
Dalam kasus Anno, label politik yang semula terdengar abstrak bekerja pada tubuh konkret seorang jurnalis: reputasinya diserang, kepercayaan terhadap profesi jurnalisme ikut dilemahkan.
Jika pola ini berlanjut, jurnalis muda akan ragu mengikuti program pengembangan kapasitas internasional, LSM akan takut bekerja sama dengan organisasi global, dan pengetahuan publik justru makin terisolasi.
Ketika Media sebagai Pilar Demokrasi Ikut Dilemahkan
Dalam demokrasi, media bukan sekadar saluran informasi, melainkan salah satu pilar pengawasan publik. Ia bekerja untuk memastikan kekuasaan, kebijakan, dan investasi yang berdampak pada hidup warga dapat diperiksa secara terbuka.
Karena itu, serangan terhadap kredibilitas jurnalis tidak berhenti pada level personal; ia dapat melemahkan fungsi media sebagai penghubung antara warga, fakta lapangan, dan akuntabilitas kekuasaan.
Ketika publik diarahkan untuk terus bertanya siapa yang bayar, percakapan tentang lingkungan, konservasi, masyarakat adat, dan kebijakan publik menjadi mudah ditinggalkan.
Dampaknya jelas: perdebatan tentang substansi bergeser menjadi perdebatan tentang motif, integritas jurnalis dan LSM dijadikan pertanyaan permanen, dan ruang bagi kritik publik menyusut.
Dalam jangka panjang, pola ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap media dan organisasi masyarakat sipil, dua unsur penting dalam sistem pengawasan demokrasi.
Respons terhadap strategi delegitimasi tentu tidak cukup dengan membela satu orang atau satu program. Perdebatan harus dikembalikan pada prinsip dasar: substansi kritik tetap harus dinilai dari data, akurasi, dan kepentingan publik yang dibelanya.
Jadi, pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah isi kritiknya benar, apakah data yang disampaikan kuat, dan apakah laporan jurnalistiknya akurat? Dengan cara itu, pemerintah dan publik dipaksa kembali pada pokok persoalan: menjawab substansi, bukan menyerang motif.
Sekali lagi, jelas bahwa apa yang terjadi terhadap Anno Susabun bukan semata cerita tentang satu jurnalis dan satu program pertukaran profesional. Ia memperlihatkan bagaimana label politik, ketika dipadukan dengan kecurigaan terhadap sumber dukungan, dapat dipakai untuk melemahkan legitimasi jurnalisme independen.
Masalahnya bukan pada pertanyaan tentang pendanaan—pertanyaan itu sah. Yang berbahaya adalah ketika pertanyaan tersebut dipakai untuk menghindari substansi.
Siapa Diuntungkan saat Publik Tak Lagi Percaya Media?
Jurnalisme yang kuat membutuhkan independensi, transparansi, dan keberanian bekerja lintas batas.
Demokrasi yang sehat membutuhkan publik yang menilai karya jurnalistik berdasarkan kualitasnya, bukan berdasarkan asal program pengembangan kapasitas yang pernah diikuti jurnalisnya.
Pertanyaan akhirnya bukan siapa yang membayar Anno, melainkan: siapa yang diuntungkan ketika publik berhenti mempercayai jurnalisme independen?
Jawabannya jelas: bukan warga, melainkan mereka yang paling nyaman ketika kritik kehilangan kepercayaan publik sebelum substansinya sempat diperiksa.
Ryan Dagur adalah editor Floresa