Oleh: Moch Lukman Hakim
Kasus kekerasan seksual terhadap 14 murid sekolah dasar di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, bukan sekadar tindak pidana individual. Seorang guru dilaporkan memanfaatkan ruang kelas dan jam les privat untuk mencabuli murid-muridnya, sehingga relasi pedagogis dan tempat belajar justru menjadi sarana kekerasan.
Peristiwa ini meruntuhkan rasa aman korban sekaligus fungsi paling mendasar sekolah sebagai ruang perlindungan. Dampaknya lebih berat di wilayah terpencil, tempat akses anak terhadap layanan pengaduan dan pemulihan sangat terbatas.
Pemerintah sejatinya tidak kekurangan regulasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Regulasi itu kemudian diperkuat melalui aturan tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman pada 2026. Kerangka kebijakan tersebut mewajibkan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
Namun, kasus di Sumba Barat menyingkap jurang antara ketentuan regulasi dan pelaksanaannya, terutama di daerah. Tanpa personel terlatih, kanal pengaduan yang aman, pengawasan independen, dan tindak lanjut yang terukur, regulasi mudah menyusut menjadi kelengkapan administratif yang tidak memberi perlindungan nyata kepada anak.
Relasi Kuasa dan Formalitas Daerah
Kekerasan di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Kota Waikabubak itu berlangsung berulang dari Oktober 2025 hingga Juni 2026. Kasus terungkap setelah sejumlah murid bersama orang tua mereka melaporkan perbuatan tersangka.
Laporan resmi disampaikan kepada Polres Sumba Barat pada 29 Agustus 2026. Jumlah korban yang sudah melapor menjadi 14, namun polisi membuka posko pengaduan untuk menjangkau kemungkinan korban lain.
Kasus ini mudah terjadi dan berulang karena ditopang relasi kuasa yang sangat timpang. Anak usia sekolah dasar belum selalu memiliki pengetahuan yang memadai tentang batas aman, kedaulatan tubuh, dan cara melaporkan tindakan yang melanggar. Pada saat yang sama, mereka dididik untuk mematuhi orang dewasa dan otoritas sekolah.
Ketika pelaku adalah guru—figur yang dihormati sekaligus memiliki kuasa atas proses belajar dan penilaian—ruang anak untuk menolak, menghindar, atau berbicara menjadi sangat sempit. Manipulasi kedekatan, ancaman terhadap nilai, dan penyalahgunaan posisi sebagai pendidik dapat digunakan untuk membungkam korban.
Kerentanan itu diperparah oleh pendekatan birokrasi daerah yang berhenti pada formalitas. Di banyak tempat, pembentukan TPPK masih diperlakukan sebagai kewajiban administratif: papan nama dipasang dan surat keputusan diterbitkan. Namun, anggota tim tidak dibekali perspektif perlindungan anak, pemahaman tentang kekerasan berbasis gender, prosedur penanganan korban, atau kanal pelaporan yang aman dari intimidasi.
Dalam kondisi demikian, TPPK berisiko lebih sibuk melindungi citra sekolah dan kolega daripada kepentingan terbaik anak. Kasus pun rawan diarahkan ke penyelesaian “kekeluargaan”, yakni kompromi yang mengaburkan pertanggungjawaban pelaku dan memindahkan beban kepada korban.
Hambatan geografis dan budaya bungkam di tengah masyarakat turut memperpanjang rantai kekerasan. Di daerah terpencil, jarak menuju layanan perlindungan, keterbatasan informasi, dan ketergantungan pada otoritas lokal membuat anak sulit mencari bantuan di luar sekolah. Ketakutan terhadap stigma serta dorongan menjaga nama baik lembaga dapat mendorong pengelola satuan pendidikan menutup-nutupi kasus.
Ketika reputasi sekolah ditempatkan di atas keselamatan murid, korban bukan hanya kehilangan akses terhadap keadilan, tetapi juga berisiko menanggung dampak psikologis dan sosial dalam jangka panjang.
Membangun Sistem Perlindungan Nyata
Kasus di Sumba Barat menegaskan bahwa pencegahan kekerasan di sekolah tidak boleh baru bergerak setelah korban berjatuhan. Perlindungan harus dibangun sebagai sistem yang bekerja sebelum, saat, dan setelah laporan muncul: mencegah risiko, mendeteksi tanda bahaya, menerima pengaduan dengan aman, melindungi korban dan saksi, serta memastikan pelaku diproses melalui mekanisme yang akuntabel.
Tujuannya ialah mengganti respons insidental dengan tata kelola yang konsisten dari tingkat sekolah hingga pemerintah daerah.
Langkah pertama ialah mengakhiri ketergantungan pada jalur pengaduan internal. Negara harus menyediakan beberapa saluran yang mudah dijangkau anak, menjamin kerahasiaan identitas, dan bebas dari konflik kepentingan.
Saluran tersebut perlu terhubung langsung dengan lembaga di luar sekolah, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau unsur pengawasan perlindungan anak setempat. Dengan desain ini, korban dan saksi memiliki pilihan untuk melapor tanpa takut mengalami intimidasi, disalahkan, atau dikenai sanksi balasan oleh pihak sekolah.
Selain itu, diperlukan mekanisme pelaporan rahasia (whistleblower) yang cepat, responsif, dan dapat diaudit. Kebijakan tanpa toleransi harus menutup kemungkinan penyelesaian damai yang menekan korban.
Tata tertib dan sanksi perlu dirumuskan secara eksplisit, tertulis, dan dipahami seluruh warga sekolah. Prosedur juga harus menetapkan siapa yang menerima laporan, batas waktu respons, bentuk perlindungan sementara, dan jalur rujukan. Tanpa standar yang jelas, penanganan kasus akan mudah ditentukan oleh subjektivitas pengelola sekolah dan solidaritas sempit terhadap rekan sejawat.
Perlindungan yang kuat juga harus melibatkan orang tua dan masyarakat lokal tanpa mengalihkan tanggung jawab negara dan sekolah. Komunitas sekolah perlu dilibatkan sejak awal dalam penyusunan aturan, pendidikan keamanan tubuh yang sesuai usia, pengenalan tanda-tanda kekerasan, dan pemanfaatan layanan konseling psikologis.
Keterlibatan ini penting agar anak mengenali tempat aman untuk meminta bantuan dan orang dewasa mampu merespons tanpa menyalahkan korban. Jika ada upaya menyembunyikan kasus demi reputasi lembaga, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap tindakan yang merintangi proses hukum, sebagaimana diatur dalam U Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Kasus Sumba Barat harus menjadi titik balik bagi tata kelola perlindungan anak, terutama di sekolah-sekolah daerah terpencil. Fungsi pendidikan yang aman, melindungi dan dan bebas dari segala bentuk kekerasan hanya dapat berjalan jika keselamatan murid ditempatkan di atas kepentingan birokrasi, citra lembaga, dan solidaritas terhadap pelaku.
Negara perlu memastikan bahwa kebijakan benar-benar hadir dalam bentuk petugas yang kompeten, saluran pengaduan yang independen, layanan pemulihan, serta pengawasan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Jika anak-anak di pelosok tetap dibiarkan menghadapi ancaman kekerasan sendirian, gagasan Generasi Emas 2045 akan kehilangan landasan moralnya dan tinggal menjadi retorika.
Moch Lukman Hakim adalah Pemerhati Pendidikan dan Program Officer (PO) Gender Responsive Inclusive and Public Service- Sekolah Aman -YAPPIKA ActionAid.
Editor: Ryan Dagur