Oleh: Adriani Miming
Di sebuah kedai kopi, di sela mengejar tenggat pekerjaan, obrolan saya dengan dua kawan laki-laki bergeser menjadi adu nasib. Mulanya kami membicarakan ekstraktivisme di tanah Flores. Lalu, salah seorang menyelipkan kalimat yang membuat urusannya mendadak bersinggungan dengan urusan hati: “Jatuh cinta di negeri ini bagian dari ekstraktivisme.”
Dari urusan ruang hidup, kami berbelok ke urusan pasangan hidup. Saya sempat mengira ini sekadar keluhan asmara yang diberi istilah akademis agar terdengar lebih wah. Namun, di baliknya, ada pertanyaan yang tidak lucu-lucu amat: bagaimana membangun hidup bersama jika hidup sendiri saja sudah terasa menguras tenaga?
Kedua kawan ini masih lajang. Tentu, status itu tentu tidak membatalkan pendapat mereka. Hanya saja, batas antara analisis sosial dan curhat dalam percakapan kami memang agak tipis.
“Apa landasan Anda atas pernyataan barusan?” tanya saya.
Kami lalu membicarakan pekerjaan, pendapatan dan biaya hidup. Rupanya, punya perasaan kepada seseorang tidak sama dengan merasa sanggup merencanakan masa depan bersamanya. Yang pertama bisa datang tanpa pemberitahuan. Yang kedua sering datang bersama kalkulator.
Dari sana saya mencoba merapikan keresahan kami: apakah ketidakpastian ekonomi dan tuntutan sosial membuat sebagian anak muda kesulitan membangun hidup berpasangan? Kata “sebagian” perlu digarisbawahi. Tidak semua orang ingin menikah. Tidak semua yang menunda menanti saldo rekening membaik.
Istilah “ekstraktivisme” juga perlu dipasang pagar pembatas. Dalam kajian tentang sumber daya, istilah ini merujuk pada pengambilan sumber daya alam, seperti tambang, dalam skala besar atau berintensitas tinggi. Jadi, tidak semua pengalaman yang melelahkan otomatis bisa dimasukkan ke dalamnya, termasuk urusan cinta.
Kalimat kawan saya lebih tepat dibaca sebagai metafora. Bukan cinta yang diekstraksi, melainkan waktu, tenaga, dan pendapatan yang terus terserap hingga ruang untuk saling merawat menyempit. Pertanyaannya pun bergeser: bukan “sudah punya pasangan?”, tetapi “masih punya ruang untuk hadir?”
Namun, obrolan di kedai kopi tidak bisa melahirkan kesimpulan. Untuk memeriksa keresahan tersebut, saya menengok data perkawinan. Menikah memang bukan satu-satunya bentuk hidup berpasangan dan jumlah pernikahan bukan ukuran kadar cinta. Setidaknya, angka-angka ini bisa menahan kami agar tidak terburu-buru mengangkat curhat sebagai kesimpulan.
Angka yang Menguji Keresahan
Data pertama justru mengusik dugaan awal kami. Menurut Kementerian Agama, pencatatan nikah berjumlah 1.705.348 pada 2022, turun menjadi 1.577.255 pada 2023, lalu 1.478.302 pada 2024. Pada 2025, angkanya naik tipis menjadi 1.480.048, atau bertambah sekitar 0,12 persen.
Jadi, jumlah pencatatan nikah tidak terus merosot sampai 2025. Ada kenaikan kecil pada tahun terakhir, meski jumlahnya masih sekitar 13,21 persen lebih rendah daripada 2022. Data memberi konteks bagi keresahan kami, tapi tidak mengiyakan seluruh dugaan awal.
Ada batas yang perlu diperhatikan. Data ini hanya mencatat perkawinan Muslim dan perkawinan ulang, bukan seluruh perkawinan di Indonesia. Jumlah peristiwa nikah juga berbeda dari tingkat perkawinan yang memperhitungkan jumlah penduduk. Yang kita baca adalah banyaknya peristiwa, bukan peluang seseorang untuk menikah.
Gambaran lain datang dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diringkas laman pemerintah IndonesiaBaik menunjukkan bahwa pada 2025, sebanyak 71,04 persen pemuda usia 16–30 tahun belum kawin dan 27,92 persen berstatus kawin. Pada 2016, proporsinya masing-masing 58,10 persen dan 40,46 persen.
Proporsi pemuda yang belum kawin memang meningkat. Namun, “belum kawin” bukan berarti tidak punya pasangan, tidak ingin menikah, apalagi “tidak laku”—ungkapan yang terlalu gampang meluncur untuk urusan hidup orang lain. Kelompok usia ini juga mencakup remaja yang masih sekolah. Data tersebut menjelaskan status perkawinan, bukan alasannya; juga belum membuktikan kenaikan rata-rata usia perkawinan pertama.
Batas usia dari negara pun bukan tenggat mencari pasangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan 19 tahun sebagai batas minimum usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki, dengan mekanisme dispensasi melalui pengadilan. Itu batas minimum, bukan patokan kedaluwarsa masa lajang.
Kemenag menyebut sekitar 61 persen calon pengantin dalam pencatatan 2025 berusia 22–30 tahun. Untuk mengetahui apakah usia menikah bergeser dibandingkan generasi sebelumnya, kita tetap memerlukan data usia kawin pertama antartahun.
Sampai di sini, angka-angka tadi belum menjawab pertanyaan kami: mengapa sebagian orang menunda menikah? Untuk mendekatinya, kita perlu beranjak dari status perkawinan ke kondisi hidup.
Mapan Dulu, tapi Sampai Kapan?
“Mapan dulu baru menikah.” Nasihat ini terdengar masuk akal, sampai kita bertanya: mapan itu titik yang mana? Punya pekerjaan, tabungan, atau rumah sendiri? Ukurannya berbeda bagi setiap orang. Yang jelas kemapanan tidak hanya ditentukan oleh rajin bekerja dan pandai berhemat.
Ada kondisi ekonomi yang tidak bisa dibereskan dengan niat baik saja.
Punya pekerjaan belum tentu berarti punya pendapatan yang pasti, dana darurat, atau kemampuan menyewa tempat tinggal yang layak. Biaya pesta nikah juga bukan biaya hidup setelahnya. Pesta bisa disederhanakan, tapi makan, tempat tinggal, dan kebutuhan kesehatan tidak ikut selesai ketika tamu pulang. Yang berakhir acaranya, bukan pengeluarannya.
Sebagian anak muda mungkin sudah menopang orang tua atau saudara sambil menyiapkan kehidupan sendiri. Dua orang dengan penghasilan sama bisa punya sisa uang yang jauh berbeda. Karena itu, pengaruh tanggungan keluarga terhadap rencana hidup berpasangan perlu ditanyakan kepada mereka. Slip gaji menunjukkan penghasilan, bukan seluruh cerita.
Anggaran rumah tangga juga bisa tersentuh oleh sesuatu yang sepintas terasa jauh; nilai tukar rupiah. Pada 30 Oktober 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tercatat Rp18.138. Apa urusannya dengan dua orang yang ingin hidup bersama? Perubahan kurs dapat memengaruhi biaya barang impor dan bahan baku yang dibeli dengan mata uang asing.
Dalam laporan Oktober 2026, Bank Indonesia menyebut rupiah pada 20 Oktober melemah 0,61 persen dibandingkan akhir September. Tekanan itu dikaitkan dengan eskalasi geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter Amerika Serikat, dan sentimen investor asing. Ada pertemuan kondisi global dan domestik di sini.
Menurut Bank Indonesia, pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan harga impor, menambah biaya produksi, dan mendorong inflasi. Jalurnya tidak otomatis, tidak seragam, dan tidak selalu langsung terasa. Pasokan, distribusi, cuaca, serta kebijakan pemerintah juga berperan.
Namun, menerima gaji dalam rupiah bukan berarti hidup kita kebal terhadap perubahan kurs. Di meja rumah tangga, persoalannya menjadi lebih sederhana: jika pengeluaran naik sementara pendapatan tidak mengimbangi, berapa yang masih bisa disisihkan? Rencana tempat tinggal, dana darurat, dan kemungkinan punya anak pun dihitung ulang. Sebelum hidup bersama dimulai, rasa aman untuk merencanakannya sudah harus diperjuangkan.
Itulah mengapa “belum siap menikah” perlu didengarkan, bukan buru-buru diterjemahkan menjadi “kurang berani.” Ada yang memang belum menginginkannya. Ada pula yang ingin, tetapi belum merasa aman untuk menjanjikan kehidupan bersama. Alasannya bisa beragam, dengan keadaan di belakangnya yang berbeda-beda.
Tentu, kita tidak bisa menarik garis lurus dari pelemahan rupiah ke penundaan perkawinan. Keputusan berpasangan melibatkan banyak hal. Namun, menganggapnya murni urusan pribadi juga terlalu menyederhanakan. Pilihan dibuat oleh individu, tetapi kondisi untuk memilih tidak seluruhnya ada di tangan mereka.
Kami memang tidak sedang merencanakan bulan madu ke Amerika. Sayangnya, tidak punya rencana ke sana bukan berarti dolar tidak bisa ikut mengusik rencana di sini.
Uang baru satu bagian. Bahkan ketika anggaran bisa diatur, masih ada pertanyaan lain: setelah bekerja dan mengurus segala kebutuhan, berapa banyak waktu dan tenaga yang tersisa untuk hubungan?
Waktu dan Tenaga untuk Merawat Hubungan
Nancy Fraser memberi kerangka untuk membaca persoalan ini dalam “Contradictions of Capital and Care” (2016). Ekonomi membutuhkan manusia yang dirawat dan hubungan sosial yang dipelihara. Namun, dorongan akumulasi modal dapat melemahkan kemampuan masyarakat menjalankan kerja perawatan itu. Sistem membutuhkan orang yang siap bekerja, tetapi dapat menggerus ruang untuk merawat orang-orang tersebut. Inilah kontradiksi yang ia bahas melalui konsep reproduksi sosial.
Istilah reproduksi sosial terdengar abstrak, yang seolah-olah harus dipahami dengan membuka kamus. Namun, pekerjaannya sebetulnya akrab: mengasuh anak, mengurus rumah tangga, dan merawat keluarga. Semua itu membuat orang bisa terus hidup dan bekerja. Sebagian besar kerja ini tidak dibayar dan secara historis banyak dibebankan kepada perempuan.
Maka, kesiapan berpasangan tidak selesai pada pertanyaan “sudah punya pekerjaan?” Jam kerjanya bagaimana? Pendapatannya bisa diandalkan? Siapa yang mengurus rumah setelah keduanya pulang bekerja? Hidup bersama bukan hanya menyatukan alamat, melainkan juga membagi pekerjaan dan tanggung jawab yang ada di dalamnya.
Pembagian tanggung jawab itu tidak lepas dari harapan tentang gender. Laki-laki dapat tertekan oleh tuntutan menjadi pencari nafkah utama. Perempuan bisa menghadapi beban ganda ketika pekerjaan rumah dan pengasuhan tetap dianggap kewajibannya meski ia juga bekerja. Ongkos berkeluarga, dengan demikian, bukan cuma uang. Ada waktu, kesempatan kerja, dan kebebasan menentukan hidup yang ikut dipertaruhkan.
Sebagai konteks, BPS mencatat rata-rata upah buruh pada Mei 2026 sebesar Rp3,39 juta sebulan, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen. Upah ini bukan rata-rata pendapatan semua penduduk ataupun khusus anak muda. Angka tersebut juga belum bercerita tentang uang yang tersisa setelah kebutuhan sehari-hari dan dan tanggungan keluarga terpenuhi.
Karena itu, angka nasional perlu dipertemukan dengan pengalaman orang sungguhan: berapa yang dibawa pulang, apa yang harus ditanggung dan seberapa lelah mereka setelah bekerja. Hubungan membutuhkan perhatian, bukan hanya pendapatan. Tetapi perhatian sulit diberikan jika untuk mendengarkan cerita pasangan saja mata sudah berjuang tetap terbuka karena kelelahan bekerja.
Di sinilah, metafora tentang “cinta yang dikuras” menjadi lebih jelas. Pekerjaan menyita waktu, pengeluaran menyerap pendapatan, lalu hubungan kebagian sisanya. Ini pembacaan dengan kerangka Fraser, bukan hubungan sebab-akibat yang telah dibuktikan oleh angka perkawinan tadi. Kerangka ini membantu kita mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: jika hubungan sulit dirawat, apakah perasaannya yang berkurang, atau ruang untuk merawatnya yang makin sempit?
Pasar Ikut Duduk di Meja Kencan
Bukan hanya tenaga yang perlu diperiksa. Bayangan tentang hubungan ideal juga bisa membuat kita lelah sebelum memulai. Dalam Consuming the Romantic Utopia (1997), Eva Illouz meneliti kaitan cinta romantis di Amerika Serikat dengan kapitalisme konsumsi. Iklan, media, dan kegiatan konsumsi, dalam kajiannya, ikut membentuk gambaran tentang pengalaman romantis.
Kerangka ini mengundang pertanyaan untuk konteks kita: mengapa makan malam tertentu, hadiah tertentu, atau perjalanan tertentu mudah dianggap sebagai bukti keseriusan? Pengeluaran menjadi bahasa kasih.
Persoalannya muncul ketika harga hadiah dijadikan ukuran besarnya perasaan atau kuatnya cinta. Seseorang bisa merasa sedang diuji daya belinya, bukan cara ia memperlakukan pasangan.
Tentu, hubungan tetap punya kebutuhan material. Percakapan jarak jauh memerlukan perangkat, listrik, dan koneksi. Namun, membeli paket data agar bisa mengobrol berbeda dari merasa harus membeli sesuatu agar layak dicintai. Yang satu memungkinkan komunikasi; yang lain menjadikan belanja seolah syarat penerimaan.
Adanya ongkos untuk berhubungan dengan pasangan tidak dengan sendirinya membuktikan ekstraktivisme. Yang perlu diperiksa adalah bagaimana tuntutan pasar membentuk harapan tentang cinta: apa yang dianggap romantis, apa yang disebut serius dan berapa harga yang seolah harus dibayar untuk membuktikannya.
Cinta memang tidak bisa dibeli. Meski begitu, pesan “sudah makan?” tetap membutuhkan paket data untuk sampai. Ada ongkos untuk saling hadir. Tetapi jika kehadiran hanya dinilai dari pengeluaran, pasar sudah ikut duduk di meja kencan—bahkan mungkin paling cerewet menentukan pesanan.
Negara dan Ruang untuk Memilih
Jika uang, waktu, kerja perawatan, dan tuntutan konsumsi ikut membentuk ruang untuk berpasangan, nasihat kepada individu saja tidak cukup. Orang boleh diminta menyiapkan diri. Namun, kondisi yang membuat mereka terus kehabisan bekal juga perlu diperiksa.
Kebijakan upah, perlindungan kerja, perumahan, layanan kesehatan, dan dukungan terhadap kerja perawatan ikut membentuk kondisi itu. Ketika layanan publik atau pemberi kerja tidak menopangnya, keluarga sering kali harus mencari jalan keluar sendiri. Bagaimana beban tersebut mempengaruhi keputusan pasangan muda perlu ditelusuri melalui pengalaman mereka, bukan diasumsikan begitu saja.
Di sini, kita kembali ke Flores, tempat obrolan kami bermula. Untuk menghubungkan model pembangunan di pulau ini dengan rencana hidup berpasangan, diperlukan bukti tentang perubahan akses atas tanah atau mata pencaharian, perubahan pendapatan dan migrasi, lalu dampaknya terhadap hubungan. Dua keresahan bisa duduk di meja kopi yang sama tanpa otomatis punya hubungan sebab-akibat.
Setelah menengok data dan kerangka tadi, dugaan kami menjadi lebih terbatas, tetapi lebih layak diuji: bagi sebagian anak muda yang ingin hidup berpasangan, ketidakpastian penghidupan dan tuntutan sosial dapat mempersempit pilihan. Menunda mungkin bukan tanda keinginan yang padam, melainkan usaha mencari keadaan yang memungkinkan hidup bersama dijalani dengan lebih aman.
Sebagian yang lain mungkin menunda demi pendidikan, lebih hati-hati memilih pasangan, atau memang ingin melajang. Pilihan-pilihan itu patut dihormati. Keberhasilan negara bukan diukur dari seberapa cepat warganya menikah, melainkan dari apakah mereka punya kondisi hidup untuk memilih secara bebas dan aman—termasuk memilih tidak menikah. Negara tidak perlu menjadi mak comblang; memastikan hidup layak saja sudah pekerjaan besar.
Jadi, apakah jatuh cinta bagian dari ekstraktivisme? Sebagai istilah ilmiah, kalimat itu perlu dibatasi. Sebagai sindiran, ia punya daya sengat: perasaan tidak tumbuh di ruang hampa. Kita boleh ingin membangun hubungan, tetapi tetap membutuhkan penghidupan yang layak, waktu untuk hadir, dan pembagian tanggung jawab yang adil.
Saya pun belum menikah, jadi obrolan dengan kedua kawan di kedai kopi itu bukan percakapan orang yang sudah tahu cara menjalani rumah tangga. Kami sama-sama bertanya bagaimana membayangkan hidup bersama ketika pekerjaan dan biaya hidup sudah menyita banyak tenaga.
Pesan yang tidak dibalas tentu tidak bisa begitu saja dianggap sebagai kesalahan pemerintah. Namun, keresahan tentang upah, jam kerja, dan biaya hidup juga tidak selesai dengan jawaban “mapan dulu baru menikah.” Justru di situ pertanyaan kami: kalau kemapanan menjadi syarat, bagaimana mencapainya?
Obrolan di kedai kopi tidak memberi kami jawaban pasti. Setidaknya, kami beranjak dari soal kapan menikah ke soal yang lebih dekat dengan keseharian: setelah memenuhi kebutuhan sendiri, masih adakah uang, waktu, dan tenaga untuk berbagi hidup dengan orang lain?
Adriani Miming adalah jurnalis Floresa
Editor: Ryan Dagur