Oleh: Lasarus Jehamat
Rupanya angka lebih mudah berbahagia daripada manusia. Di podium kenegaraan, kemiskinan turun, pertumbuhan naik, pengangguran menyusut, dan pembangunan bergerak maju. Dari presiden sampai kepala daerah, statistik menjadi bahasa resmi keberhasilan. Grafik menanjak disambut tepuk tangan. Di luar gedung, warga masih menghitung ongkos sekolah, harga beras, biaya perjalanan, dan peluang kerja yang tak kunjung pasti.
Dua kenyataan berjalan serentak: yang satu diumumkan dengan pengeras suara, yang lain diminta bersabar.
Dua hari setelah Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, pertanyaan yang tersisa bukan seberapa meriah peringatannya, melainkan apa yang berubah bagi pemuda. Tiga kata dalam tema peringatannya—patriotik, gigih, berempati—patut dibaca sebagai tuntutan timbal balik.
Patriotisme dan kegigihan lazim dibebankan kepada pemuda: cintailah tanah air, berjuanglah lebih keras. Empati justru menguji negara. Negara tidak cukup meminta pemuda bertahan; ia harus mendengar kenyataan yang tidak cocok dengan pidatonya.
Angka Bukan Alat Pembenaran
Kita tidak boleh menolak angka hanya karena tidak menyukai pemerintah. Menurut BPS, tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 mencapai 8,07 persen, turun dari 8,47 persen setahun sebelumnya. Itu kemajuan terukur.
Namun, penurunan persentase tidak menghapus kenyataan bahwa 22,93 juta orang masih miskin. Statistik menunjukkan arah perubahan, tetapi tidak otomatis menjelaskan kedalaman kesulitan. Angka berguna ketika membuka pertanyaan. Ia berbahaya ketika dipakai untuk menutupnya.
Lihatlah Nusa Tenggara Timur. Pada triwulan kedua 2026, ekonominya tumbuh 5,01 persen dibandingkan setahun sebelumnya. Angka itu pantas dicatat.
Namun, pada Maret tahun yang sama, kemiskinan NTT masih 17,52 persen, lebih dari dua kali angka nasional. Sekitar 1,04 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan sebesar Rp584.252 per kapita per bulan. Berada sedikit di atas ambang itu belum tentu berarti hidup aman. Di perkotaan, kemiskinan mencapai 6,71 persen; di perdesaan, 21,64 persen.
Pertumbuhan berlangsung, tetapi manfaatnya belum merata. Pertanyaan politiknya bukan hanya berapa besar ekonomi tumbuh, melainkan siapa yang ikut maju dan siapa yang tetap tertinggal.
Pemerintah provinsi mempunyai alasan untuk melaporkan kemajuan. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Maret 2026, gubernur memaparkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 69,89 pada 2025 dan turunnya kemiskinan menjadi 17,50 persen pada September 2025. Pernyataan itu bertumpu pada data resmi.
Masalahnya muncul ketika pengumuman keberhasilan menjadi titik akhir pembicaraan. Data Maret 2026 menunjukkan kemiskinan NTT naik tipis menjadi 17,52 persen. Kenaikan kecil ini bukan vonis kegagalan menyeluruh, tetapi peringatan bahwa kemajuan belum kebal terhadap kemunduran. Keberhasilan perlu dijaga, bukan sekadar dipajang.
Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, menurut BPS, proporsi penduduk miskin pada 2025 masih 24,50 persen. Di Sumba Tengah, angkanya mencapai 29,23 persen. Data kabupaten pada 2025 tidak boleh diperlakukan sebagai potret serentak dengan data provinsi pada 2026.
Meski demikian, angka tersebut memperlihatkan beratnya persoalan di sejumlah wilayah. Bagi rumah tangga yang jauh dari pusat pelayanan, pembangunan diuji melalui hal yang konkret: jalan menuju pasar, mutu sekolah, ketersediaan air, dan biaya berobat. Grafik tidak bisa menggantikan layanan yang belum sampai.
Statistik pekerjaan menyimpan ironi serupa. Pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di NTT hanya 3,16 persen. Sekilas, keadaan tampak menggembirakan. Namun BPS mencatat sekitar 75,28 persen penduduk bekerja berada di sektor informal. Status bekerja tidak dengan sendirinya menjamin pendapatan tetap, perlindungan, atau jam kerja yang memadai.
Sektor informal pun tidak seragam; yang perlu diperiksa ialah mutu penghidupan di dalamnya. Rendahnya pengangguran bukan sinonim tingginya kesejahteraan. Seorang petani dapat bekerja setiap hari dan tetap kesulitan membiayai sekolah anaknya.
Penelitian Biscione dan koleganya (2025) mengenai pemerintah daerah di Inggris menunjukkan bahwa skor kinerja tidak selalu sejalan dengan efisiensi pelayanan. Pemerintah dapat terlihat berhasil menurut ukuran penilaian, sementara persoalan lain luput dari pengukuran. Temuan itu tidak dapat langsung digeneralisasi ke Indonesia, tetapi peringatannya relevan: ukuran yang sempit dapat mendorong kebijakan mengejar skor, bukan memperbaiki kehidupan.
Sebaliknya, Shen dan koleganya (2025) menunjukkan bahwa ukuran yang transparan juga dapat memperbaiki kebijakan. Jadi, persoalannya bukan memilih antara angka dan pengalaman warga, melainkan memastikan angka mengukur hal yang sungguh berarti bagi warga.
Andriesse dan koleganya (2025), melalui penelitian petani dan nelayan di Asia Tenggara, memperlihatkan bagaimana pertumbuhan dapat berjalan bersama peminggiran. Mereka menyebutnya immiserizing growth: pertumbuhan yang tidak membebaskan kelompok rentan dari kesulitan.
Sementara itu, Yokota dan koleganya (2025) menemukan bahwa manfaat pengurangan kemiskinan dari penggunaan internet di Indonesia lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Kedua temuan ini mengingatkan bahwa pertumbuhan dan teknologi tidak otomatis meratakan peluang. Tanpa kebijakan distribusi dan akses, kemajuan dapat lebih mudah dinikmati mereka yang sejak awal sudah dekat dengan kesempatan.
Pemuda Bukan Pelengkap Upacara
Di mana pemuda dalam pertunjukan angka ini? Data BPS tahun 2025 menunjukkan 17,62 persen penduduk NTT usia 15–24 tahun tidak sedang bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan. Indikator ini tidak berarti semuanya menganggur, apalagi enggan bekerja. Ia menandai kelompok muda yang belum terhubung dengan tiga jalur utama pengembangan kapasitas.
Pada kelompok usia ini, pertanyaannya bukan mengapa mereka kurang gigih, melainkan hambatan apa yang menutup jalan mereka. Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa kehilangan daya sosial jika tempat kelahiran masih terlalu menentukan luasnya kesempatan.
Sumpah Pemuda 1928 bukan laporan kinerja. Para pemuda tidak sedang menghitung persentase persatuan; mereka mengambil keputusan politik dan moral untuk melampaui batas asal-usul. Kini, batas itu hadir dalam bentuk lain: jarak kota dan desa, pekerjaan terlindungi dan pekerjaan rapuh, akses pendidikan dan harapan yang tertahan biaya.
Persatuan bukan tuntutan agar mereka yang tertinggal berhenti mengeluh. Persatuan menuntut agar kesempatan tidak hanya terbuka bagi mereka yang beruntung sejak lahir.
Karena itu, kritik terhadap pemerintah bukan penolakan atas kemajuan, melainkan tuntutan agar kemajuan dapat diperiksa. Presiden, menteri, gubernur, dan bupati berhak menjelaskan hasil kerjanya. Warga berhak menanyakan siapa yang tertinggal, siapa yang menikmati pertumbuhan, dan mengapa fasilitas dasar belum menjangkau semua orang.
Pemuda bukan sekadar peserta upacara atau penerima nasihat untuk bekerja keras. Mereka berhak ikut menentukan masalah yang harus diselesaikan dan menilai apakah kebijakan benar-benar membuka jalan hidup.
Ukuran keberhasilan harus bergerak dari keluaran menuju manfaat: bukan hanya berapa proyek selesai, tetapi siapa yang dapat menggunakannya; bukan cuma berapa pekerjaan tercipta, tetapi apakah pekerjaan itu memberi penghidupan layak; bukan sekadar berapa orang keluar dari kemiskinan, tetapi seberapa aman mereka dari kemungkinan kembali miskin.
Data perlu dipertemukan dengan pengalaman warga di desa, pulau kecil, dan wilayah yang sering hadir dalam pidato hanya sebagai nama. Bagi pemuda, itu berarti memeriksa keterjangkauan pendidikan, akses pelatihan, dan jalan menuju pekerjaan yang layak—bukan sekadar menghitung kehadiran mereka dalam program.
Dua hari setelah 28 Oktober, yang perlu diteruskan bukan gema upacaranya, melainkan keberanian menagih makna persatuan. Negara tidak didirikan supaya grafiknya tampak indah, tetapi agar warganya dapat hidup bermartabat.
Jika pemuda terus diminta patriotik dan gigih, negara harus membuktikan empatinya melalui kebijakan yang membuka kesempatan. Ketika angka dan kenyataan belum bertemu, jangan meminta rakyat menyesuaikan hidup dengan isi pidato. Sesuaikan kebijakan dengan kebutuhan rakyat.
Sumpah Pemuda tidak selesai pada 28 Oktober. Ia diuji setelah panggung dibongkar. Salam Persatuan!
Lasarus Jehamat adalah Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang
Editor: Ryan Dagur
