Oleh: Felix Baghi
Di Ende, di bawah pohon sukun, Soekarno pernah merenungkan dasar negara yang hendak didirikan. Pertanyaannya tetap dekat dengan kehidupan kita kini: apakah republik memberi tempat bagi semua orang, termasuk mereka yang berbeda, miskin, dan jauh dari pusat kekuasaan?
Konferensi Republik pada 31 Oktober 2026 mengangkat kembali pertanyaan itu dari Ledalero, Maumere. Pertemuan ini mengajak kita mengukur kehadiran negara bukan hanya dari lambang dan upacara, melainkan dari kehidupan warga: apakah kebutuhan dasar terpenuhi, keluhan didengar, dan hak dilindungi? Pertanyaan itu menjadi semakin mendesak ketika angka kemajuan belum sejalan dengan pengalaman sehari-hari.
Nusa Tenggara Timur memperlihatkan jarak antara angka kemajuan dan kehidupan warga. Ekonomi tumbuh di atas lima persen, tetapi 17,52 persen warga masih hidup miskin dan hampir empat dari sepuluh balita mengalami stunting—gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi berkepanjangan dan masalah kesehatan.
Kesenjangan juga tampak pada Indeks Pembangunan Manusia—ukuran yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup—yang tertinggal sekitar seperempat abad dari Jakarta. Gambaran ini mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dengan sendirinya menjadi kesejahteraan yang dirasakan semua orang.
Angka pertumbuhan menggambarkan bertambahnya kegiatan ekonomi, bukan jaminan bahwa setiap keluarga hidup lebih baik. Ukuran kemajuan harus sampai ke dapur keluarga: apakah makanan cukup, anak sehat, dan kebutuhan dasar terpenuhi?
Statistik penting untuk membaca kenyataan dan menentukan kebijakan. Namun, angka keberhasilan tidak boleh dipakai untuk menepis pengalaman warga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Di sinilah ukuran kemajuan harus bertemu dengan kesediaan mendengar: apa yang belum terjawab oleh angka perlu diperiksa melalui kesaksian warga.
Kesaksian yang Ditepis
Kesediaan mendengar adalah bagian dari pelayanan itu sendiri. Ketika pengaduan ditolak karena dianggap “kurang data”, warga bukan hanya menghadapi layanan yang kurang, tetapi juga keraguan terhadap cerita mereka tentang penderitaan yang dialami.
Inilah yang disebut ketidakadilan kesaksian. Keluhan tentang air yang tidak mengalir atau obat yang sulit diperoleh adalah titik awal untuk memeriksa masalah, bukan sesuatu yang boleh diabaikan sampai warga membawa laporan lengkap.
Pernyataan Maumere “Republik Diuji di Tanah Ini”—pernyataan sikap yang menjadi pokok refleksi ini—menuntut agar keluhan warga didengar dan ditindaklanjuti.
Nagekeo dan kabupaten lain di Flores menjadi contoh yang menyakitkan: lebih banyak warga meninggal di pengungsian daripada akibat tertimpa bangunan saat gempa pada 15 Agustus 2026. Bencana tidak selesai ketika gempa berhenti. Penyintas masih membutuhkan air bersih, obat, tempat berlindung, dan layanan kesehatan. Mereka bukan sekadar penerima belas kasihan; mereka adalah warga yang berhak mendapat perlindungan dan penjelasan ketika perlindungan itu gagal.
Pengalaman penyintas memperlihatkan bahwa mendengar keluhan harus berujung pada tindakan, dengan tanggung jawab yang jelas. Karena itu, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah bukan sekadar urusan kantor pemerintahan. Desentralisasi memberi daerah kewenangan untuk mengurus kebutuhan setempat. Jika dana transfer dari pusat dipangkas atau keputusan terlalu dipusatkan, kemampuan daerah melayani warga dapat tertekan.
Namun, kedekatan pemerintah daerah dengan warga tidak otomatis menjamin pelayanan yang baik. Kekuasaan daerah juga harus diawasi. Mengatasi penguasa lokal yang sewenang-wenang tidak cukup dengan memindahkan seluruh kuasa ke pusat. Pusat perlu menjamin layanan dasar, sementara warga harus bisa mengawasi anggaran dan menagih perbaikan. Prinsipnya sama: warga bukan sekadar penerima keputusan, melainkan pihak yang berhak ikut menentukan dan mengawasi.
Tanah sebagai Ruang Hidup
Hak untuk ikut menentukan keputusan menjadi semakin penting ketika kebijakan menyentuh tanah dan sumber penghidupan warga. Hal ini tampak dalam pengembangan panas bumi, yaitu pemanfaatan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan energi, termasuk listrik. Penetapan Flores sebagai “Pulau Panas Bumi” pada 2017 menempatkan pulau ini dalam agenda pengembangan energi tersebut.
Namun, pengalaman Sokoria, Mataloko, Atadei, dan Poco Leok menunjukkan persoalan yang tidak boleh diabaikan: sengketa tanah, krisis air, dan masyarakat adat yang tersisih dari penyusunan peta konsesi, yakni wilayah yang diberi izin untuk dikelola. Tujuan menyediakan energi tidak membebaskan proyek dari kewajiban melindungi warga.
Bagi masyarakat Flores, tanah bukan hanya lahan yang bisa diberi harga atau dipakai untuk proyek. Di atasnya berdiri rumah adat, tersimpan makam leluhur, dan terjaga mata air. Kehilangan tanah dapat berarti kehilangan sumber penghidupan, ikatan keluarga, dan tempat merawat tradisi.
Karena itu, keputusan tentang tanah tidak cukup dibuat dari peta dan perhitungan keuntungan. Orang yang hidup di sana harus ikut menentukan masa depannya.
Itulah inti keadilan ekologis: manfaat dan risiko suatu proyek harus dibagi secara adil, dan lingkungan yang menopang kehidupan warga harus dilindungi. Warga perlu mendapat informasi yang jelas, kesempatan menyampaikan keberatan, serta ruang untuk memengaruhi keputusan.
Pengetahuan masyarakat adat tentang mata air, kebun, dan wilayahnya juga harus diperhitungkan. Persetujuan yang bebas dan sadar bukan sekadar tanda tangan, melainkan keputusan tanpa tekanan setelah warga memahami akibatnya. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya dinilai dari energi yang dihasilkan, tetapi juga dari perlindungan terhadap manusia dan ruang hidupnya.
Budaya yang Berani Dikoreksi
Perlindungan terhadap manusia tidak boleh berhenti pada tuntutan kepada negara dan perusahaan. Ukuran yang sama harus berlaku di lingkungan terdekat: keluarga, adat, dan agama. Karena itu, Konferensi Republik juga mengajak masyarakat memeriksa dirinya sendiri. Ketiganya seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan dan anak, bukan tempat kekerasan disembunyikan demi nama baik keluarga atau lembaga.
Pengampunan tidak boleh dipakai untuk memaksa korban diam. Belis—pemberian dalam perkawinan adat—juga tidak pernah memberi hak untuk menguasai atau menyakiti pasangan.
Menghormati tradisi bukan berarti membenarkan semua praktik yang mengatasnamakannya. Ketika suatu praktik melukai manusia, praktik itulah yang harus dikoreksi, bukan korban yang disalahkan.
Tradisi tetap hidup karena mampu berubah untuk menjaga martabat manusia. Baik dalam keluarga maupun dalam hubungan dengan pemerintah, perlindungan tidak boleh dijadikan alasan untuk menuntut kepatuhan tanpa kritik. Karena itu, bantuan sosial pun harus memenuhi kebutuhan warga, bukan membeli dukungan politik.
Menerima bantuan tidak berarti berutang kesetiaan kepada pejabat. Warga tetap berhak bertanya tentang anggaran, mengeluhkan layanan, dan mengkritik kebijakan. Untuk menjalankan hak itu, mereka juga memerlukan pendidikan yang membekali kemampuan berpikir dan keberanian bersuara.
Pendidikan dan Janji yang Mengikat
Di sinilah pendidikan menjadi bagian penting dari republik yang melindungi sekaligus memberdayakan warganya. Manusia, bukan tambang, adalah modal utama republik. Sekolah memang perlu membekali murid untuk bekerja, tetapi tugasnya lebih luas: membantu mereka berpikir jernih, mengambil keputusan, menghormati orang lain, dan berani bertanya.
Pendidikan kehilangan arah jika keberhasilannya hanya diukur dari kesiapan memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Murid harus diperlakukan sebagai orang yang aktif belajar, bukan sekadar penerima instruksi. Pengalaman sehari-hari dan pengetahuan setempat dapat menjadi bahan belajar yang dekat dengan kehidupan mereka.
Teknologi, termasuk kecerdasan buatan, berguna untuk membantu mencari informasi dan memahami pelajaran. Namun, alat itu tidak menggantikan guru yang mendampingi, mengenali kesulitan murid, dan mengajarkan tanggung jawab.
Kemampuan berpikir dan keberanian bertanya perlu diteruskan menjadi kerja bersama. Karena itu, Pernyataan Maumere tidak berhenti pada tuntutan kepada pemerintah. Para penyusunnya juga mengikat diri untuk menyusun rapor layanan publik dari desa, paroki, dan kampus; mengawal Dana Desa dan dana bencana; serta membangun musyawarah setara. Rapor itu dapat dipahami sebagai catatan warga tentang layanan yang berjalan, kekurangan yang ditemukan, dan perbaikan yang perlu ditagih.
Kerja bersama ini melibatkan “tiga tungku”, yakni pemerintah, adat, dan agama, bersama kampus. Musyawarah hanya bermakna jika semua pihak bersedia mendengar dan menjaga kejujuran di lembaganya sendiri. Menuntut keterbukaan dari orang lain harus dimulai dengan kesediaan membuka diri terhadap pemeriksaan. Dengan begitu, kritik bukan sekadar kecaman, melainkan jalan memperbaiki kehidupan bersama.
Peringatan, Bukan Gangguan
Kesediaan menerima kritik juga menentukan kepercayaan warga terhadap demokrasi. Kepuasan publik terhadap demokrasi merosot dari 74 persen pada awal 2024 menjadi 40 persen pada Oktober 2026. Angka kepuasan menunjukkan penilaian warga terhadap jalannya demokrasi, bukan seluruh mutu demokrasi itu sendiri.
Penurunan itu patut dibaca sebagai peringatan: ada pengalaman dan harapan warga yang perlu didengar. Tanggapannya semestinya berupa ruang dialog dan perbaikan pelayanan, bukan kecurigaan terhadap orang yang menyampaikan kritik. Komitmen warga untuk mengawasi layanan justru dapat membantu pemerintah menemukan dan memperbaiki kekurangan.
Demokrasi bukan hanya kesempatan memilih pemimpin. Ia juga memberi warga ruang untuk bertanya, mengawasi keputusan, dan menagih janji setelah pemilu selesai. Republik kehilangan kepercayaan ketika ruang itu dipersempit.
Para penyusun Pernyataan Maumere menegaskan bahwa mereka berhimpun bukan untuk merebut kekuasaan, melainkan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya: rakyat.
Dari pertumbuhan ekonomi hingga pendidikan, dari penanganan bencana hingga keputusan tentang tanah, ukuran kehadiran republik akhirnya sama: apakah kehidupan warga terlindungi dan suara mereka diperhitungkan? Pertanyaan dari Ende pun kembali dalam bentuk yang nyata: apakah warga mendapat air bersih, anak bisa belajar dengan baik, dan penyintas bencana memperoleh tempat yang aman?
Jawabannya tidak cukup berupa pidato dan lambang. Republik hadir ketika kebutuhan dasar dipenuhi, hak warga dilindungi, dan kekuasaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Pemerintah berkewajiban melayani; masyarakat, lembaga adat, agama, dan kampus ikut mengawasi serta menjaga kejujuran dalam lingkungannya sendiri.
Bendera menandai republik; pelayanan membuktikan kehadirannya.
Felix Baghi adalah Imam SVD dan Dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere
Editor: Ryan Dagur