Bahkan, pada 16 Januari lalu, mereka sudah menulis surat resmi kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Bupati Mabar Agustinus Ch Dula, yang berisi keberatan dengan rencana pembangunan hotel oleh PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM).
“Kami mendesak Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Barat untuk menghentikan privatisasi Pantai Pede untuk pembangunan hotel dan resort oleh investor,” demikian isi surat tersebut.
Sebagai alternatifnya, pihak keuskupan menyatakan mendorong pemerintah untuk membangun dan mengembangkan Pantai Pede dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sebagai pantai dan taman untuk kepentingan publik.
“Dengan fasilitas dasar antara lain pantai rekreasi, ruang terbuka untuk interaksi masyarakat, museum budaya, miniatur rumah adat NTT, pusat tenun, pusat kuliner, tempat pendidikan populer, perpustakaan publik, pusat ekonomi kreatif, dll.”
Ada dua hal yang menjadi pertimbangan mereka, termasuk kebutuhan masyarakat akan ruang interaksi dan pantai publik yang mudah diakses, di tengah gencarnya pembangunan yang menggerus ruang dan pantai publik di Manggarai Barat.
“Model pembangunan yang mendahulukan kepentingan masyarakat dan bukan mengorbankannya demi kepentingan investor,” demikian menurut surat tersebut. (Ari D/ARL/Floresa)
