Oleh: Wilfridus Fon
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale membuka tabir bagaimana akselerasi proyek strategis negara di Papua Selatan—melalui pembukaan lahan skala besar—mengancam keutuhan ekologis dan menghancurkan ruang hidup masyarakat adat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu.
Film ini menyingkap bahwa apa yang disebut “pembangunan” di Papua bekerja sebagai bentuk kolonialisme baru.
Dalam kerangka memoria passionis Johann Baptist Metz, Pesta Babi dapat dibaca sebagai “ingatan berbahaya” (dangerous memory) yang menghadirkan kembali penderitaan korban untuk menggugat struktur sosial-politik yang melahirkannya.
Ingatan semacam ini tidak bersifat sentimental; ia adalah interupsi moral terhadap narasi besar pembangunan yang kerap menyingkirkan manusia dari pusat perhatian.
Film ini memperlihatkan bagaimana proyek-proyek negara menghadirkan deforestasi, privatisasi tanah adat, penghancuran ruang hidup, dan marginalisasi masyarakat Papua dari tanah serta identitas kultural mereka.
Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekadar ruang ekologis, tetapi ruang eksistensial yang menopang pangan, spiritualitas, memori kolektif, dan keberlangsungan budaya. Karena itu, pembabatan hutan bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi pemutusan sejarah dan kearifan hidup.
Lebih jauh, film ini menunjukkan bahwa persetujuan atas proyek sering diperoleh melalui intimidasi dan kekerasan, bukan melalui proses deliberatif yang bebas dan setara.
Pesta Babi bekerja sebagai counter-memory, ingatan tandingan terhadap narasi resmi negara yang mempresentasikan pembangunan Papua sebagai keberhasilan investasi dan stabilitas nasional.
Sebagai memoria passionis, film ini menolak pembungkaman. Ia mengembalikan suara korban ke ruang publik Indonesia agar penderitaan mereka tidak dinormalisasi.
Tujuannya bukan menumbuhkan kebencian, tetapi memanggil negara dan masyarakat untuk mengakui ketidakadilan yang berlangsung.
Negara yang Melupakan: Politik Penghapusan Ingatan
Dalam perspektif memoria passionis, persoalan utama bukan hanya adanya penderitaan, tetapi bagaimana penderitaan itu dihapus atau dinormalisasi oleh kekuasaan.
Negara sering membangun narasi tunggal tentang Papua—narasi stabilitas, integrasi, dan pembangunan—yang membuat kritik mudah dicurigai sebagai ancaman terhadap persatuan nasional.
Akibatnya, pengalaman konkret masyarakat adat Papua disubordinasikan di bawah kepentingan politik negara.
Pelarangan dan intimidasi terhadap pemutaran Pesta Babi menunjukkan bagaimana negara tidak hanya mengatur ruang politik, tetapi juga berusaha mengontrol ingatan publik. Yang ditakutkan bukan filmnya, tetapi kesadaran kritis yang mungkin lahir darinya.
Ketika film memperlihatkan sisi gelap pembangunan—perampasan ruang hidup, ketakutan warga, kerusakan ekologis, dan marginalisasi masyarakat adat—respons negara bukan refleksi, tetapi penyangkalan.
Kebenaran diperlakukan sebagai ancaman politik. Intimidasi menjadi instrumen untuk menciptakan ketakutan kolektif: masyarakat dibuat takut menonton, berdiskusi, dan menyatakan solidaritas.
Di sinilah memoria passionis bekerja secara radikal: ia menolak penderitaan direduksi menjadi statistik pembangunan.
Pesta Babi menjadi interupsi moral terhadap cara negara memahami pembangunan dan mengelola Papua.
Melampaui Politik Tuna-Empati: Menuju Politik Compassio
Pembangunan di Papua sering digerakkan oleh kepentingan ekonomi dan akumulasi modal, bukan kesejahteraan masyarakat adat.
Situasi ini melahirkan politik tuna‑empati—praktik kekuasaan yang kehilangan kepekaan terhadap penderitaan rakyat.
Dalam politik semacam ini, penderitaan masyarakat Papua direduksi menjadi hambatan bagi agenda pembangunan nasional.
Johann Baptist Metz menawarkan alternatif: compassio sebagai dasar etika politik yang berpihak pada korban.
Compassio bukan sekadar rasa iba, tetapi keterlibatan aktif dalam membela mereka yang tertindas. Ia menuntut keberanian untuk mendengar pengalaman korban dan membangun solidaritas konkret.
Dalam konteks Papua, compassio hadir dalam dua bentuk. Pertama, con-solidaritas: solidaritas dari mereka yang hidup bersama para korban—masyarakat adat yang mempertahankan tanah, hutan, dan martabat hidup mereka.
Kedua, pro-solidaritas: solidaritas dari mereka yang tidak mengalami penderitaan secara langsung—akademisi, jurnalis, mahasiswa, aktivis, tokoh agama, dan publik Indonesia yang menolak ketidakadilan.
Keduanya penting karena masyarakat Papua tidak dapat melawan ketidakadilan struktural sendirian. Solidaritas lintas komunitas dibutuhkan agar suara korban tidak terus dibungkam oleh dominasi kekuasaan.
Karena itu, kritik terhadap negara tidak boleh berhenti pada kecaman moral. Ia harus diarahkan pada pembangunan politik compassio—politik yang menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek utama pembangunan, bukan objek eksploitasi.
Politik compassio menuntut negara membuka ruang deliberasi yang adil, menghormati hak ulayat, dan memastikan pembangunan tidak berlangsung di atas penderitaan manusia.
Di titik inilah Pesta Babi memperoleh relevansi etis dan politisnya. Film ini mengingatkan bahwa penderitaan masyarakat Papua bukan sesuatu yang jauh dan asing, tetapi kenyataan kemanusiaan yang menuntut keberpihakan moral.
Tanpa compassio sebagai fondasi politik, spiral kekerasan dan ketidakadilan di Papua akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Wilfridus Fon adalah Mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.
Editor: Dominiko Djaga