Floresa.co – Untuk mengenang peristiwa pembantaian massal pada 1965 terhadap warga yang dituding sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI), Kaum muda dan pelajar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT menggelar nobar dan diskusi dua film dokumenter.
Salah satunya adalah “Tida Lupa,” dokumenter yang secara khusus mengangkat kesaksian keluarga korban pembantaian massal di wilayah Manggarai.
Film itu menghadirkan kesaksian keluarga korban yang berasal dari Rekas, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat dan warga sekitar Puni di Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai yang menjadi lokasi eksekusi para korban.
Film lainnya adalah Senyap karya Joshua Oppenheimer yang menyoroti gambaran kehidupan keluarga korban pembunuhan massal di beberapa wilayah di Indonesia antara tahun 1965-1966.
Acara yang berlangsung di Rumah Kopi Kebun Kota pada 1 Oktober itu menghadirkan secara daring Asrida Elisabet, sutradara Tida Lupa sebagai pemantik diskusi.
Venansius Darung, jurnalis Floresa menjadi moderator dalam acara yang diinisiasi Forum Titik Temu Masyarakat Sipil Flores itu.
Bagaimana Pembantaian Berlangsung di Manggarai?
Pembantaian massal pada 1965 yang berlanjut ke 1966 terjadi usai tragedi yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30S. Dalam peristiwa itu, enam jenderal TNI Angkatan Darat dibunuh.
Pemerintah pada masa itu menuding PKI sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut, hal yang kemudian memicu pembantaian massal terhadap mereka yang dituding sebagai anggota atau simpatisan PKI.
Pembantain itu yang beriringan dengan stigmatisasi terhadap PKI menjalar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah di Manggarai, hal yang kemudian dilukiskan dalam Tida Lupa, dokumenter berdurasi 20 menit yang digarap Asrida pada 2015.
Dalam sesi diskusi, Asrida berkata, idenya membuat film itu muncul dari pengalaman masa kecil yang kemudian membuatnya penasaran.
Ia mengaku kerap mendengar ungkapan haed ata PKI, Bahasa Manggarai yang berarti “seperti orang PKI.”
“Kalau ada yang berbeda pendapat, selalu dibilang seperti itu. PKI juga dipakai untuk orang-orang yang melakukan tindakan kriminal,” katanya.
Saat beranjak remaja hingga dewasa, ia kemudian mendengar kisah bahwa salah satu lokasi pembantaian adalah di Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai, yaitu di Lapangan Motang Rua dan di Pasar Puni.
“Orang bilang noos danong ongga ata PKI (di sini tempat orang PKI dipukul). Itu tertanam dalam pikiran saya,” katanya.
Lapangan Motang Rua terletak di pusat Kota Ruteng, tepat di depan Kantor Bupati Manggarai yang kini berubah nama menjadi Natas Labar Motang Rua.
Sementara Pasar Puni terletak sekitar dua kilometer di sebelah barat, kini bagian dari Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong.
Ketika pada 2014 mendapat lebih banyak informasi tentang peristiwa 1965 dan mengetahui ada program advokasi isu 1965 dari Filmmaker Indonesia, ingatannya soal stigmatisasi PKI di Manggarai dan cerita tentang pembantaian di Ruteng membuat mulai berpikir untuk membuat film.
“Lalu saya mengelilingi daerah yang banyak diceritakan soal PKI,” katanya.
Namun, tantangan utama adalah ketiadaan arsip khusus mengenai orang-orang di Manggarai yang pernah dituduh terlibat dalam PKI.
“Saya datang dengan tangan kosong karena belum memiliki arsip. Sama sekali tidak ada dokumen yang bisa dibaca, selain dokumen di daerah lain di Indonesia,” katanya.
Ia mendatangi Komando Distrik Militer, Kejaksaan, Rumah Tahanan, dan Pengadilan di Ruteng untuk menelusuri arsip terkait peristiwa tersebut.
Namun, seluruh instansi menyatakan “tidak tahu,” hal yang berbeda dari dokumentasi yang cukup lengkap di wilayah lain seperti Pulau Jawa.
“Keluarga korban (di Jawa) bahkan ikut mengadvokasi. Kalau di Manggarai ketinggalan sekali, bahkan pendokumentasian peristiwa ini masih kulit luarnya saja, apalagi untuk bergerak maju,” katanya.
Ia pun datang ke Rekas usai mendengar cerita bahwa salah satu tokoh penting PKI di Manggarai berasal dari wilayah tersebut.
“Sesampai di Rekas, bertemu dengan dewan stasi (pengurus gereja). Dia ternyata masih kerabat dengan korban,” katanya.
Ia menyebut memori tentang peristiwa itu masih diingat dalam memori keluarga korban.
“Termasuk saksi-saksi yang mengalami langsung peristiwa itu,” katanya.
Meksi tidak mengetahui jumlah pasti korban jiwa dalam tragedi itu, Asrida berkata, “banyak orang tidak bersalah di Manggarai yang dibunuh tanpa proses hukum.”
“Itu kejahatan negara dan itu persis yang diadvokasi, bagaimana negara mengakui kejahatan itu dan meminta maaf. Di Manggarai, itu belum terjadi,” katanya.
Menurut Asrida, pendokumentasian kisah itu sangat penting untuk konteks Manggarai yang menganggap persoalan tersebut disederhanakan sebagai perang melawan PKI, hal yang membuatnya hanya dianggap sebagai masa lalu oleh sebagian besar masyarakat.
Padahal, kata dia, ada hal yang paling krusial, “menyangkut ekonomi politik yang terjadi pada masa itu, tetapi kepada kita disederhanakan masalahnya.”
Ia menyebut dalam konteks Manggarai, persoalan itu disebabkan oleh tuduhan bahwa “orang-orang komunis di masa itu tidak mengakui adanya Tuhan.”
Selain itu, PKI dicap sebagai mereka yang bisa seenaknya merampas harta orang lain.
“Itu propaganda negara yang terus ditanamkan hingga sekarang. Padahal, bukan itu soalnya, tetapi jauh melampaui itu,” katanya.
Efek pembantaian massal pada masa itu, kata dia, membuat orang jadi takut membicarakan hal-hal yang terkait ketidakadilan yang mereka alami.
“Saya melihat peristiwa 65 itu membentuk ketakutan kita secara kolektif, yang disebar pada masa itu. Bahkan sampai sekarang kita langsung takut mempelajari ide tentang komunis,” katanya.
Alwi Johan, konten kreator asal Temanggung di Jawa Tengah yang ikut dalam diskusi itu menanyakan motif di balik pembantaian di Manggarai.
“Kalau di Jawa karena memang pusat pemerintahan, jadi orang-orang kiri dibantai semua agar militer bisa berkuasa. Di Manggarai apa yang memicu orang-orang itu mulai membantai?”
Merespons itu, Asrida menjelaskan “kondisi tersebut yang masih menjadi pertanyaan.”
Namun, katanya, hal yang terjadi di Manggarai merupakan bagian dari rangkaian peristiwa global dan nasional bahwa PKI menjadi kekuatan politik besar.
“Dalam konteks global, paham komunis menguat dan di Indonesia PKI menjadi salah satu partai terbesar. Ada konteksnya masing-masing, termasuk di tingkat lokal,” katanya.
Namun, belum ada yang melakukan kajian tentang motif pembantaian itu di Manggarai, kata Asrida.
“Yang masih menjadi catatan adalah apakah memang waktu itu PKI adalah partai yang kuat di Manggarai atau sayapnya Barisan Tani Indonesia.”
Merawat Ingatan
Arif Harmi Hidayatullah, peserta diskusi lainnya berkata, film Senyap dan Tida Lupa menjadi pengingat bahwa negara melakukan genosida terbesar dalam sejarah.
“Melalui dua fim ini, kita tahu sebetulnya ada kejanggalan negara pada tahun itu,” katanya.
Sementara Dio Aswad Addhauly, pemuda asal Pontianak yang kini bekerja di Labuan Bajo berharap tragedi 1965 tidak dilupakan begitu saja.
“Awal mula nonton Senyap dan Tida Lupa tegang bercampur haru. Di Manggarai orang terbuka dan saya pun baru menonton masih ada dokumenter untuk peristiwa genosida pada masa itu,” katanya.
Ia mengaku terkejut ada orang-orang Manggarai yang terkena imbas dari kejadian itu.
“Jarak Lubang Buaya (lokasi pembantaian tentara dalam G30S) ke Manggarai itu ribuan kilometer. Saya kira pada zaman itu simpatisan PKI di Manggarai tidak ada yang fanatik. Sekadar orang ikut di dalam suatu partai terbantai juga,” katanya.
“Mungkin kita bisa merefleksikan lagi bahwa kasus pembunuhan ini tidak terangkat seperti pembunuhan para jenderal, tetapi semoga kisah-kisah kelam seperti ini tidak terlupakan,” tambahnya.
Editor: Anno Susabun
