Floresa.co – Menghadirkan para penyandang disabilitas merupakan hal yang langka dalam diskusi atau acara publik lainnya di Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai.
Namun, diskusi di kolektif kaum muda Rumah Baca Aksara pada 28 Februari menghadirkan suasana berbeda.
Penyandang disabilitas diundang secara khusus dalam diskusi itu yang membahas tema “Mendorong Pembuatan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kabupaten Manggarai.”
Berkumpul di salah satu titik di tenda acara, mereka dibantu pemandu bahasa isyarat Reineldis Alviana “Syair” Jaimun, yang juga Koordinator Komunitas Tuli Ruteng.
Sepanjang acara, tangan dan mulut Syair bergerak, sementara wajahnya menunjukkan mimik tertentu.
Tatapannya fokus mengarah pada tiga perempuan dan empat pemuda yang serius menyimak bahasa isyarat yang ia peragakan.
Diskusi itu bagian dari rangkaian Pameran Seni Rupa bertajuk “Aku, Karya dan Rupa” di Rumah Baca Aksara pada 26-28 Februari.
Lima narasumber diskusi adalah Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Manggarai, Edison Rihi; Aktivis Perempuan, Maria GS Ratna; Ketua Pengurus Wilayah AMAN Nusa Bunga, Maximilianus Herson Loi; Akademisi Unika St. Paulus Ruteng, Romo Inosensius Sutam; dan Ketua JPIC SVD Ruteng, Pater Simon Suban Tukan, SVD.
Pengacara publik Jimmy Ginting bertindak sebagai moderator.
Selain para tua adat dari beberapa gendang atau kampung adat di Kecamatan Langke Rembong, Cibal, Ruteng, Reok dan Satar Mese, turut hadir beberapa kaum muda, pelaku seni dan aktivis.
Ditemui usai diskusi, Syair mengaku antusias ketika mendapat ajakan dari Rumah Baca Aksara sepekan sebelumnya untuk hadir bersama anggota komunitasnya dalam rangkaian pameran.
“Saya senang karena ini menjadi saat yang penting untuk hadir bersama kawan-kawan tuli di ruang publik,” katanya.
“Saat diskusi tadi saya mula-mula tanya kawan-kawan soal kasus yang berkaitan dengan adat, misalnya tanah ulayat di kampung mereka,” lanjutnya.
Pertanyaan itu untuk memastikan ketertarikan mereka pada topik yang sedang dibahas.
Dua di antaranya kemudian memberi respons mengisahkan soal kasus tanah di kampung mereka di Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
Disabilitas Belum Punya Akses ke Ruang Publik
Syair berkata, ia jarang menemukan pemanduan bahasa isyarat dalam berbagai ruang publik formal, tidak hanya di Ruteng, tetap bahkan di NTT.
Ia hanya sempat menyaksikanya di Kupang, itupun hanya “beberapa kali.”
Di ibukota Provinsi NTT itu, di sela-sela aktivitas sebagai mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Nusa Cendana, ia belajar otodidak selama sekitar dua tahun untuk menjadi Juru Bahasa Isyarat atau JBI.
Ia berkenalan dengan JBI sejak 2022, saat ia ikut menoken untuk mendukung perjuangan aktivis lingkungan Aleta Baun melawan tambang di Pegunungan Mutis.
Menoken, yang mengadopsi semangat ‘tas noken’ khas Papua, adalah program menampung berbagai inisiatif komunitas secara kolaboratif dan inklusif di mana para peserta saling berbagi, bersolidaritas dan gotong royong.
“Teman-teman tuli juga ikut dalam program itu. Ada sekitar 26 komunitas berkumpul dari latar belakang adat, aktivis lingkungan dan disabilitas,” kata Syair yang tamat kuliah pada 2024.
Upayanya membuka ruang pemanduan bahasa isyarat di Manggarai bermula pada Januari 2025.
Kala itu ia membuat kelas Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo setiap Hari Minggu di Natas Labar, ruang publik di tengah kota Ruteng.
Namun program itu hanya bertahan enam bulan hingga Juni karena terbatasnya dukungan, termasuk operasional kegiatan.
“Acara di Rumah Baca Aksara ini baru yang pertama kali diikuti KTR sejak tahun lalu,” katanya.
Ia berkata, penyandang disabilitas tuli seringkali berniat mendapatkan berbagai informasi, “namun karena hanya menonton Youtube atau Instagram, mereka tidak paham secara utuh.”
Di sela perbincangan dengan Floresa, Syair meminta Ferdinandus Wardoyo, penyandang disabilitas tuli asal Desa Golo Munga, Kecamatan Lamba Leda, Manggarai Timur untuk ikut memberi komentar terkait kegiatan tersebut.
War, sapaannya, mengapresiasi Rumah Baca Aksara dan beberapa lembaga yang menginisiasi pameran pada 26-28 Februari karena “mengundang kami untuk menikmati karya seni.”
“Lukisan-lukisan yang dipamerkan sangat kaya makna, terutama karena berkaitan dengan warisan budaya Manggarai. Semoga inisiatif ini berumur panjang,” katanya.
Ia juga berterima kasih secara khusus karena panitia pameran tersebut “turut mempromosikan bahasa isyarat” dan berharap “ke depan kegiatan seperti ini lebih banyak lagi.”
War, 29 tahun, mengalami gangguan pendengaran level berat. Ia masih bisa mendengarkan suara berintensitas tinggi atau dengan volume besar.
Kondisi itu membuat pemuda yang selama tujuh tahun, hingga 2025, bekerja sebagai admin salah satu perusahaan asuransi di Jakarta, memerlukan panduan bahasa isyarat.
“Karena kesibukan kerja, saya jarang ikut komunitas tuli di Jakarta,” katanya yang baru empat bulan bergabung dan kini menjadi Wakil Ketua Komunitas Tuli Ruteng.
Berharap Dukungan Pemerintah dan Gereja
Kendati mengakui terbatasnya akses disabilitas tuli dalam ruang-ruang publik, War berkata, salah satu hal menarik yang kini dialaminya adalah “bekerja sama dengan Yayasan Plan Indonesia dalam program mitigasi dampak perubahan iklim.”
Dalam program yang berlangsung beberapa bulan mulai Januari 2026 itu, proposal yang diajukan War dan teman-temannya sudah diterima dan kini sedang siap dijalankan.
Program mereka adalah membuat alarm bencana dari lampu yang khusus untuk teman-teman tuli.
“Kalau pakai alarm bunyi kami tidak bisa dengar, maka kami butuh visual,” kata anak kedua dari tiga bersaudara itu.
Ia berharap pemerintah membuka akses yang lebih luas bagi partisipasi kaum disabilitas dalam ruang-ruang publik agar mereka bisa ikut terlibat aktif membahas persoalan-persoalan penting di tengah masyarakat.
Syair berkata, kaum disabilitas tuli di Manggarai sangat membutuhkan dukungan pemerintah dan Gereja “supaya mereka tahu bahwa dunia yang orang dengar itu seperti ini.”
Selama belajar bahasa isyarat di Kupang, katanya, ia menemukan banyak disabilitas tuli yang tidak terlahir dalam kondisi seperti itu, tetapi “akibat tindak kekerasan orang tuanya.”
“Jadi mereka yang sudah berumur harus belajar bahasa tuli dari nol,” katanya.
Karena itu, pemerintah perlu menyediakan sarana yang ramah disabilitas, hal yang menurutnya “belum tampak di Manggarai, khususnya Kota Ruteng.”
“Ramah disabilitas itu bukan ruang tersembunyi, bukan hanya di kantor-kantor pemerintahan, tetapi di ruang-ruang publik, komunitas dan dunia luas seperti yang dialami orang-orang lain,” katanya.
“Disabilitas itu hanya berbeda bahasa dari orang lain,” katanya, “maka perlakuan terhadap mereka juga seharusnya sama.”
Sementara kepada otoritas Gereja Katolik, ia berharap adanya fasilitas pendukung kerohanian, salah satunya panduan bahasa isyarat dalam ibadah seperti misa.
“Saya belum pernah lihat ada JBI dalam misa di Manggarai. Kalau di Jawa sudah lumayan banyak dan di Kupang sudah ada, tetapi jadwalnya tidak menentu,” katanya.
Ia juga berkata dukungan terhadap disabilitas tuli bisa dilakukan dengan memfasilitasi Juru Bahasa Isyarat yang tidak bisa terus bekerja gratis.
“Untuk standar di Manggarai mungkin Rp500-Rp700 ribu per hari, kalau Kupang bisa Rp500-Rp700 ribu per jam. Jakarta lebih tinggi lagi, sekitar Rp750-Rp800 ribu per jam,” katanya.
Kendati sudah memiliki lebih dari 30 anggota, Komunitas Tuli Ruteng “tidak memiliki sekretariat resmi”, tetapi “hadir sebagai perkumpulan di mana saja kawan-kawan mau memfasilitasi dan menerima kami.”
Anggotanya berasal dari beragam latar belakang seperti pelajar SLB hingga pekerja toko dan bengkel.
“(Perkumpulan) tidak resmi, karena itu butuh proses yang sangat panjang dan hal penting menurut kami hanya edukasi untuk siapapun yang mau belajar bahasa isyarat.”
“Saya tidak berharap banyak pada komunitas ini, hanya mau teman-teman ini memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, entah dalam profesi maupun kegiatan-kegiatan publik apapun,” kata Syair.
“Mereka punya banyak mimpi dan cita-cita.”
Editor: Ryan Dagur
