Di Tengah Perintah Bupati Ende Gusur Lapak Warga di Ndao, Seorang Anak Bertanya: “Masihkah Kami Bisa Sekolah?”

Floresa.co – Suara Dini terdengar lirih, namun tegas.

Anak Kelas VI SD itu berdiri di antara orang-orang dewasa di depan kantor Bupati Ende pada 8 April.

Ia memegang selembar kertas dan berbicara tentang hal yang tidak seharusnya ia pikirkan: masa depan.

“Apa dampak penggusuran ini bagi kami anak-anak?,” tanyanya saat aksi itu dan terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial.

Hari itu, Dini berdiri bersama puluhan warga Kelurahan Ndao, Kecamatan Ende menolak rencana Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda menggusur lapak-lapak di pinggir Jalan Trans Flores, yang selama ini menjadi sandaran hidup keluarga mereka.

Pemerintah telah membuat peringatan agar mereka membongkarnya mandiri pada 7-15 April, Jika tidak, lapak-lapak itu akan digusur.

Dini bukan satu-satunya anak yang hadir hari itu. Belasan pelajar SD hingga SMA ikut berdiri di tengah aksi.

Mereka khawatir jika orang tua kehilangan tempat mencari nafkah, maka sekolah bisa menjadi kemewahan yang mustahil dijangkau.

“Bagaimana kami membeli seragam? Membayar uang sekolah? Membeli buku? Bahkan bekal ke sekolah?” kata Dini.

“Melihat orang tua stres, pusing memikirkan apakah kami masih bisa makan besok atau tidak, itu menghancurkan hati kami,” ujarnya lirih.

Dalam aksi itu, mereka didampingi oleh aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Kecewa dengan Bupati

Bagi 51 warga pemilik lapak, itu adalah satu-satunya tempat mereka mencari nafkah.

Leny Aryani, 42 tahu, ibu tiga anak, yang ikut dalam aksi pada 8 April mengaku menggantungkan seluruh hidupnya dari jualan makanan ringan di tempat itu.

Suaminya meninggalkannya beberapa tahun lalu. Sejak itu, ia berjuang sendiri membesarkan anak-anak.

Anak sulungnya kini kuliah, sementara anak keduanya yang berusia 17 tahun memilih berhenti sekolah.

“Dia merasa masa depannya sudah suram. Dia lihat saya terus menghadapi surat-surat penggusuran. Dia kasihan sama saya,” katanya.

“Dia mengkhawatirkan saya. Saya bekerja sendiri cari uang untuk biaya kuliah kakaknya, tambah urus adiknya yang masih berusia tiga tahun,” tambahnya.

Tak jarang, Leny harus meminjam uang di koperasi harian dan mingguan demi membayar biaya sekolah.

“Kami berjualan hari ini, untuk makan hari ini,” katanya.

Beras pun sering dipinjam antarsesama warga. Jika satu keluarga mendapat rezeki lebih, mereka berbagi dengan yang lain.

Ia berkata, hal yang paling melukai warga bukan hanya rencana penggusuran, melainkan perasaan tak pernah didengar.

Ia berkata, rencana pembongkaran lapak sudah muncul sejak 2022, kala Ende dipimpin Bupati Achmad DJafar.

Mereka terus menolaknya hingga menggelar tujuh kali Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Ende.

Namun, hingga kini, kata dia, bupati tak pernah menemui mereka langsung, tetapi hanya ditemui wakil bupati, Dominikus Minggu Mere dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Mustaqim Mberu.

Saat aksi pada 8 April, kata Leny, mereka hanya bertemu dengan Penjabat Sekretaris Daerah atau Sekda, Gabriel Dala.

“Tapi Sekda juga tidak bisa memberi jawaban yang jelas. Dia hanya berjanji akan menghubungi warga ketika sudah ada respons dari bupati yang pada saat itu tidak ada di kantor,” katanya. 

Leny berkata, saat audiens dengan Wakil Bupati Ende pada 23 Februari, pemerintah sempat memberi mereka solusi.

Sebagian dari mereka akan ditempatkan di dalam Terminal Ndao, dengan ukuran lapak masing-masing satu kali satu setengah meter.

“Selebihnya dibagi ke Pasar Mbongawani dan Pasar Wolowona,” katanya. 

“Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah di sana bisa muat semua, sementara di sana saja berdesakan,” katanya.

Ia juga beralasan, barang jualan mereka tidak akan laku karena sama dengan yang dijual pedagang lain di pasar.

Dicap Penduduk Liar

Leny menambahkan, setelah aksi lanjutan pada 26 Maret, Bupati Yosef sempat datang ke Ndao, namun tidak menemui warga.

“Saat itu dia bilang ke beberapa wartawan bahwa lapak-lapak akan digusur semua,” katanya.

Leny juga berkata, Yosef mengatakan bahwa lapak-lapak itu liar dan “menyebut kami sebagai penduduk liar.”

“Kalimat itu membuat hati kami sakit. Pernyataannya sempat dimuat di media, tetapi beritanya telah dihapus,” katanya. 

Leny tidak menyebut media yang menulis pernyataan tersebut.

Padahal, kata dia, bagi warga dan tua adat setempat lahan tersebut merupakan bekas lahan ulayat Kampung Ndao.

Sebagian warga telah tinggal di sana sejak 1993, sementara ia menempatinya pada 2017.

“Menurut tua adat, dulunya tanah milik Kampung Ndao yang sebagiannya adalah kebun,” katanya.

Ketika Jalan Trans Flores dibangun, pemilik lahan menghibahkan sebagiannya sehingga sekarang mereka hanya menempati yang masih tersisa.

“Kami ini warga kampung asli Ndao, bukan pendatang,” katanya. 

“Jangan Rusak Masa Depan Kami”

Berbicara kepada Floresa pada 8 April, Ketua PMKRI Ende, Daniel Turot berkata, aksi pada 8 April merupakan ketiga di mana mereka terlibat.

Menurutnya, pemerintah semestinya hadir mengayomi masyarakat.

Ia berkata, penggusuran sama dengan “membunuh warga yang menggantungkan nasibnya di tempat itu.”

Leny berkata, “kami tidak menolak rencana pemerintah membangun kota Ende, tetapi jangan sampai menghilangkan hak warga.”

“Ini pembangunan yang tidak berdampak positif bagi masyarakat, malah merugikan. Jangan merampas hak-hak masyarakat,” katanya.

Dalam pernyataannya yang dibacakan di tengah terik Kota Ende, Dini berkata, “kami bercita-cita jadi guru, dokter, polisi, tapi bagaimana caranya jika sumber hidup orang tua kami dirampas?” 

Di akhir orasinya, ia menegaskan, “masa depan bangsa ada di tangan anak-anak.” 

“Jangan rusak masa depan kami.”

Editor: Ryan Dagur