Floresa.co – Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) mempertanyakan status darurat perdagangan manusia (human trafficking) di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena mininmnya tindak lanjut atas status tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan praktik perdagangan manusia dari kawasan tersebut ditengarai masih marak.
“Semua ramai-ramai mengatakan NTT darurathuman trafficking, setelah itu tidak ada tindak lanjut. Pengiriman TKI ilegal pun tetap marak,” kata Koordinator Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) Gabriel GS di Jakarta, seperti dilansir Beritasatu.com, Sabtu (8/8/2015).
Menurut data Pokja MPM, tercatat sejumlah tokoh masyarakat dan lembaga pemerintah yang sepakat menyebutkan NTT darurat perdagangan manusia, seperti Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (Menaker RI) Hanif Dhakiri, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, serta lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Organisasi Migrasi Internasional (International Organization for Migration/IOM).
Seharusnya penetapan status darurat perdagangan manusia itu, kata Gabriel, harus ditindaklanjuti oleh berbagai pihak terkait untuk menekan praktik ilegal tersebut. Sayangnya, berbagai pernyataan oleh tokoh masyarakat dan pimpinan pemerintahan saat ini tidak disertai dengan gagasan yang jelas.
“Sebagian hanya ikut ramai saja supaya dilihat peduli terhadap perdagangan manusia. Ada yang menindaklanjuti dengan satu dua kegiatan setelah itu tidak ada lagi,” tegasnya.
Pada pertengahan Februrai 2015 lalu, Menaker Hanif Dakiri mengatakan, kasus perdagangan manusia di NTT sudah masuk kategori darurat sehingga harus menjadi perhatian untuk segera diatasi dengan tegas. (Armand Suparman/ARS/Floresa)
