Floresa.co – Berita terkait moratorium aktivitas perusahan tambang di Kampung Tumbak bukanlah kabar baik di mata Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT).
Bahkan, Melky Nahar, Manager Kampanye Tambang dan Energi Walhi NTT menyebut moratorium ini hanyalah ‘permainan’ Bupati Tote.
“Ini hanya untuk meredam gejolak perlawanan dari masyarakat dan kelompok tolak tambang saja”, katanya, Kamis (25/9/2014).
Ia menegaskan, kebijakan moratorium bisa dianggap sebagai kabar baik bila itu muncul dari kesadaran diri Bupati Tote melihat upaya perlawanan selama ini.
“Ini kok baru muncul pasca ada rekomendasi Komnas HAM. Memang selama ini, dia melihat bagaimana rintihan warga di lingkar tambang”, tegasnya.
Ia mengatakan, seharusnya Pemkab Matim sadar bahwa masyarakat adat Tumbak sudah bersusah payah berjuang bahkan berujung pada kurungan penjara.
“Kami menghimbau kepada warga Tumbak dan para pendukung tolak tambang di wilayah itu, jangan terlena dan merasa bangga dengan kebijakan moratoium itu”, katanya.
“Kita kawal dan lawan terhadap segala bentuk ketidakadilan di Manggarai Timur yang dilegitimasi oleh Bupati dan Wakil Bupati sendiri”, ungkap Melky.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun Floresa, Rabu (24/9/2014), surat dari bupati diantar oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Sekertaris Daerah Manggarai Timur pada Selasa lalu.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa, permintaan untuk berhenti sementara atau melakukan moratorium merupakan respon terhadap rekomendasi Komnas HAM, yang telah melakukan investigasi terkait konflik tambang di Tumbak.
“Berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM RI yang secara lisan supaya tidak ada aktivitas tambang di Lingko Roga Tumbak, maka pemerintah memerintahkan Aditya untuk menghentikan aktivitas tambang sampai ada pemberitahuan lanjutan”, demikian isi surat tersebut.
Hadirnya Komnas HAM di Tumbak setelah ada laporan terkait upaya perusahaan yang diduga dibekingi aparat berusaha memasuki lokasi yang diklaim milik warga.
Hal ini mengundang reaksi keras terhadap perusahan, polisi dan Pemerintah Manggarai Timur.
Di Jakarta, sejumlah LSM melapor kasus ini ke sejumlah lembaga, termasuk Ombudsman. Sementara di Kupang, pasa Senin lalu, para mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa dengan mengusung peti mati, sebagai simbolisasi matinya nurai Bupati Tote.
