Floresa.co – Deno Kamelus, Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) merespon keluhan warga terkait masalah pelayanan di Perusahan Listrik Negara (PLN) Rayon Ruteng yang memaksa pelanggan untuk migrasi dari meteran lama dengan sistem pascabayar ke sistem baru, meteran prabayar.
Setelah menerima perwakilan pelanggan yang mengadu pada Selasa, 19 Juli 2016, Deno memutuskan meminta asisten satu dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menangani masalah ini.
Jika keduanya menemui jalan buntu, maka, katanya, ia sendiri akan turun tangan.
Pada Senin, 18 Juli, sejumlah pelanggan mendatangi kantor PLN dan menyampaikan protes terkait kebijakan PLN.
Jefry Teping, salah satu pelanggan mengatakan kepada Floresa.co, mereka menanyakan kebijakan itu lantaran dirinya dan sejumlah warga lain yang masih menggunakan meteran lama tidak dilayani saat melakukan pembayaran tagihan listrik.
Mereka, katanya, malah diminta untuk beralih ke sistem prabayar.
Sebelumnya, menurut Jefry, mereka masih diijinkan membayar dengan bukti foto meteran terakhir. “Tetapi sekarang dilarang secara sepihak dan (meteran) ‘wajib’ diganti dengan meteran prabayar,” jelasnya.
Ia mengaku, sudah tiga kali juga petugas PLN mendatangi kediamannya dan meminta mengganti ke sistem prabayar. “Tetapi saya tolak karena mereka tidak bisa menunjukkan peraturan yang mewajibkan hal itu,” jelasnya.
Seorang pelanggan yang ia temui, kata dia, juga bercerita bahwa di Reo, Kecamatan Reok, meteran diganti secara sepihak, tanpa sepengetahuan pemilik rumah. “Tahu-tahu sudah diganti,” jelasnya.
Dalam pertemuan hari ini, kata dia, mereka meminta agar petugas PLN menunjukkan peraturan yang mendasari kebijakan itu. “Tetapi, pihak PLN tidak menunjukkan peraturan itu ‘kalo memang ada,’” tutur Jefry.
Pada Selasa kemarin, mereka kembali mendatangi PLN. Namun, mereka tidak mendapat jawaban, berhubung Kepala PLN yang sedang berada di Ende.
Pada Sabtu, 23 Juli mereka akan mendatangi kantor DPRD Manggarai mengadukan masalah ini. (ARL/Floresa)
