FLORESA.CO – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Thomas Djawa mengatakan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di beberapa daerah di provinsi itu diindikasikan rawan konflik.
Kerawanan itu, katanya dikarenakan terdapat 54.546 warga yang tidak terakomodasi sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU setempat pada Minggu 29 April kemarin.
“Sebanyak 54.546 warga yang tidak masuk dalam DPT itu menyebar di 22 kabupaten dan kota, 307 kecamatan, 3.323 kelurahan dan desa serta di 9.671 tempat pemungutan suara atau TPS yang disediakan,” katanya seperti dilansir okezone.com, Senin, 30 April 2018.
Menurutnya, 54.546 warga itu, sebelumnya sudah dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas pemutakhiran data penduduk potensial pemilih yang disebar KPU selaku penyelenggara.
Namun dalam perjalanan warga sebanyak itu lalu dihapus dari daftar yang ada karena tidak ditemukan dalam data base kependudukan di sejumlah daerah.
“KPU bersama dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan penelusuran dalam data base kependudukan masing-masng daerah ternyata nama-nama itu tak ditemukan makanya dicoret,” katanya
Secara faktual dari hasil laporan data dari KPU, 54.546 warga itu tersebar di sejumlah daerah. Terbesar di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yaitu 14.201 warga, menyusul Kabupaten Timor Tengah selatan (TTS) berjumlah 9.183 orang dan di Kabupaten Manggarai 1.527 orang.
“Selebihnya menyebar di kabupaten lainnya dengan jumlah yang berfariasi,” katanya.
Dalam kondisi seperti ini, Bawaslu memprediksi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah itu pada 27 Juni nanti akan memicu konflik, terutama di daerah-daerah yang juga melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati.
“Bagaimana tidak masalah, nama terdaftar dalam DPT saja masalah apalagi tidak terdaftar,” katanya.
Dia mengatakan ada sejumlah daerah di NTT yang secara nasional di Pilkada serentak 2018 ini telah menjadi zona merah atau rawan konflik, salah satunya adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Hal inilah yang kita khawatirkan akan terjadi konflik nantinya,” katanya.
Okezone.com/FLORESA