militerisasi Flores

Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, membeberkan empat alasan mengapa militerisasi Flores tidak dapat dibenarkan — dari absennya justifikasi yang jelas hingga ancaman terhadap tanah dan demokrasi. "Apa alasannya? Saya tidak melihat alasan yang cukup untuk menghadirkan kekuatan militer sebesar itu," tegasnya.

"Masyarakat Flores membutuhkan ruang hidup. Itulah kebutuhan paling mendasar yang harus dijamin,” kata Uskup Paulus Budi Kleden, SVD.

Dalam wawancara khusus dengan Floresa, ia menegaskan tidak melihat alasan yang cukup untuk kehadiran masif militer di Flores, memperingatkan agar "persoalan ini harus kita hadapi dengan serius.”

Dokumen rencana pembangunan oleh Pemerintah Nagekeo menunjukkan perbedaan sejarah antara versi pemerintah dan yang diakui masyarakat. Bukan hanya soal angka dan tahun yang berbeda — dokumen itu juga mencatat beberapa upaya pelepasan lahan oleh Pemda di luar Tonggurambang untuk kebutuhan TNI.

Para pastor, suster dan umat Katolik memilih berpihak kepada warga yang tanahnya terancam.

Dalam rencana ini, Nagekeo dirancang menjadi garnisun militer terbesar di Indonesia Timur.