Floresa.co – Setelah sempat ambruk saat hujan deras lima bulan lalu, kini crosssway atau jembatan penyeberangan Wae Musur di dekat ibukota Kabupaten Manggarai Timur kembali rusak usai hujan lebat mengguyur wilayah di pesisir selatan Flores itu pada 13 Mei dini hari.
Pantauan Floresa, crossway penghubung Borong – ibukota kabupaten – dengan sebagian wilayah di sebelah baratnya itu jebol tepat di bagian tengah sepanjang sekitar 30 meter.
Selain jalur akses tiga desa di Kecamatan Rana Mese – Desa Bea Ngencung, Lidi, dan Satar Lenda, fasilitas tersebut juga penghubung utama ke wilayah di pesisir selatan Kabupaten Manggarai dan sebagian Manggarai Barat.
Menurut Data Badan Pusat Statistik pada 2024, dari 33.275 jumlah jiwa di Kecamatan Rana Mese, 5.051 atau sekitar 15 persennya berdomisili di tiga desa tersebut.
Tak hanya menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian, jebolnya crossway itu juga berdampak pada kerusakan lahan sawah serta menghanyutkan ternak sapi.
Fridus, salah satu warga yang ditemui Floresa berkata, mereka awalnya tidak menyangka banjir akan merusak crossway karena hujan yang turun tidak terlalu lebat.
“Sekitar jam tiga pagi masyarakat dengar gemuruh besar di sekitar kali. Awalnya banjir biasa saja, air hanya meluap di atas crossway,” katanya.
Kondisi mulai berubah sekitar pukul 07.00 Wita ketika badan crossway tiba-tiba jebol karena arus air terkonsentrasi di satu titik.
“Sawah di sebelah timur crossway kena semua. Ada juga ternak yang terbawa banjir,” katanya.
Fridus mengaku sempat membantu menyelamatkan lima ekor sapi dari arus banjir, namun satu lainnya terbawa arus hingga ke laut.
Kades Sudah Bosan Buat Laporan Bencana
Kepala Desa Bea Ngencung, Efaristus Indrano berkata, kerusakan crossway kali ini tergolong paling parah ketimbang sebelumnya.
“Sekitar 30 meter badan crossway jebol. Sebelah timurnya juga rusak dan sawah warga ikut terdampak,” katanya.
Ia menyebut kerusakan itu hampir terjadi setiap musim hujan, hal yang membuat masyarakat terus mendesak solusi permanen dari pemerintah daerah.
“Ini akses kunci. Kami juga sudah bosan bikin surat laporan bencana ke pemerintah daerah,” katanya.
“Harus alokasikan anggaran tahun ini untuk bikin jembatan permanen,” tambahnya dengan tegas.
Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, yang meninjau lokasi itu pada 13 Mei siang berkata, pemerintah akan membuka akses darurat agar kendaraan dan warga bisa melintas sementara waktu.
Pantauan Floresa, rombongan Tarsisius bersama sejumlah pejabat berada di lokasi sekitar 15 menit, lalu meninggalkan crossway setelah mengambil berfoto bersama.
“Langkah awal pemerintah adalah menguruk kembali bagian yang rusak dan membuka beberapa lubang besar agar aliran air masuk ke bagian crossway yang masih utuh,” katanya.
Menurut dia, setelah aliran air diarahkan, pemerintah akan menimbun kembali bagian yang rusak agar masyarakat bisa kembali melintas.
Selain penanganan darurat, pemerintah daerah juga berencana melakukan normalisasi kali di sekitar lokasi.
“Kami minta PUPR – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – membuat rencana pembangunan lanjutan dan kemungkinan pembangunan tembok penahan di kiri-kanan sungai, karena ini tergantung dari kondisi fiskal atau keuangan daerah,” katanya.
Tarsisius juga berkata, pemerintah daerah masih menghitung kerugian masyarakat akibat bencana tersebut.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR, Ferdinandus Mbembok mengakui pembangunan jembatan permanen di Wae Musur belum masuk dalam anggaran tahun 2026.
“Untuk tahun anggaran 2026 memang belum ada alokasi khusus. Ada kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan pembangunan fisik melalui APBD,” kata Ferdinandus kepada Floresa pada Januari.
Meski demikian, pemerintah daerah mengklaim masih berupaya mencari sumber pendanaan lain di luar APBD.
“Kami terus mengupayakan dana seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD),” ujarnya.
Crossway Wae Musur hilir ini sebelumnya sempat mangkrak pada akhir masa jabatan Bupati Yoseph Tote pada 2018. Kala itu, anggarannya mencapai Rp7 miliar.
Proyek kemudian dilanjutkan pada Desember 2019 dengan janji akan rampung pada 2020. Namun hingga 2022 fasilitas tersebut belum difungsikan karena persoalan ganti rugi lahan warga.
Pada 2023, proyek itu dilanjutkan melalui program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-116 bekerja sama dengan Kodim 1612 Manggarai dan warga setempat.
Pembangunannya saat itu bersamaan dengan ruas jalan Sok-Wae Care dengan sumber anggaran dari dana pinjaman Bank NTT.
Baru setahun diresmikan, crossway itu ambruk pada Juni 2024.
Seperti desakan warga lainnya, Fridus berharap pemerintah segera membangun jembatan permanen.
“Kalau putus, otomatis masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan baik,” katanya.
Editor: Anno Susabun
