Floresa.co – Hujan deras pada Desember tahun lalu membuat Crossway Wae Musur yang menghubungkan Borong, ibukota Kabupaten Manggarai Timur dengan sebagian wilayah di Kecamatan Rana Mese ambruk diterjang banjir.
Berlokasi di perbatasan sisi barat Desa Compang Ndejing, crossway yang berjarak sekitar 300 meter dari perairan Laut Sawu itu terletak di jalur transportasi lintas pantai selatan Pulau Flores yang membentang hingga wilayah Kabupaten Manggarai dan sebagian Kabupaten Manggarai Barat.
“Kalau crossway rubuh, warga tidak bisa bawa hasil kebun. Tunggu perbaikan lagi, mau sampai kapan?” kata Petrus Jehadur, warga asal Kampung Bea Kawu, Desa Bea Ngencung.
Selain desa itu, dua wilayah lainnya di sebelah barat yang bergantung pada crossway Wae Musur adalah Desa Satar Lenda dan Lidi.
Menurut Data Badan Pusat Statistik pada 2024, dari 33.275 jumlah jiwa di Kecamatan Rana Mese, 5.051 atau sekitar 15 persennya berdomisili di tiga desa tersebut.
Petrus berkata, jalur tersebut menjadi sangat vital karena merupakan satu-satunya pintu akses mereka menuju Borong, terutama untuk pengangkutan hasil pertanian.
“Kalau Bea Ngencung itu padi dan jagung. Kakao banyak dari Lidi dan Satar Lenda,” katanya pada 16 Januari.
Sempat mangkrak pada akhir masa jabatan Bupati Yoseph Tote tahun 2018, proyek Crossway Wae Musur kembali dibangun Pemda Manggarai Timur pada Desember 2019. Anggarannya pada 2018 mencapai Rp7 miliar.
Bupati Andreas Agas berkata pada 2019 bahwa dana pembangunannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, tetapi urunan dari berbagai pihak. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Yos Marto menjelaskan dana tersebut berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) sektor swasta, termasuk murni sumbangan dari para pegawai Dinas PU, bupati dan wakil bupati.
“Crossway memberi kita peluang investasi lain. Misalnya bisa dimanfaatkan untuk menampung air untuk pertanian, pengembangan spot pariwisata dan masih banyak lagi. Ini peluang baru yang bisa dimanfaatkan masyarakat “, kata Agas, seperti dikutip dari laman resmi Pemda.
Terus Rusak dari Tahun ke Tahun
Sempat dijanjikan akan rampung dan diresmikan pada 2020, hingga 2022 crossway tersebut belum difungsikan karena terkendala pembayaran ganti rugi lahan warga.
Seperti dilansir Congkasae.com, warga di seberang sungai itu masih menggotong jenazah dengan berjalan kaki melewati aliran air yang cukup deras pada Januari 2021. Selain itu, warga yang melintas dengan sepeda motor harus membayar biaya penggotongan kendaraan minimal Rp10 ribu.
Proyek fasilitas itu kembali dilakukan pada 2023 dalam kerjasama Pemda dan Komando Distrik Militer (Kodim) 1612 Manggarai bersama warga setempat, melalui program TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-116.
Pembangunannya saat itu bersamaan dengan proyek ruas jalan Sok-Wae Care dengan sumber anggaran dari dana pinjaman Bank NTT.
Namun baru setahun peresmiannya, crossway itu ambruk pada Juni 2024.
Setelah sempat diperbaiki, fasilitas itu kembali ambruk pada Desember 2025.
Pantauan Floresa pada 16 Januari, kendati sudah kembali digunakan dan bisa dilalui kendaraan, pasir dan bebatuan sisa perbaikan masih menumpuk di atas crossway. Beberapa titik berlubang juga belum diperbaiki.
Di sisi kiri dan kanan jalur itu, hamparan sawah terbentang, yang ikut terendam ketika debit air sungai meningkat.
Jembatan Hanya Jadi Janji Menahun
Petrus Jehadur berkata, “Kami butuh jembatan permanen yang besar,” sebab “crossway sudah beberapa kali direnovasi, tapi kalau banjir tetap roboh.”
Efaristus Indrano, Kepala Desa Bea Ngencung yang berbicara kepada Floresa pada 16 Januari mengaku frustasi dengan kondisi infrastruktur tersebut.
Ia menyebut persoalan akses di Wae Musur sudah ada “sejak Indonesia merdeka”, namun tak pernah benar-benar tuntas.
Menurut Efaristus, pembangunan crossway itu oleh TNI pada 2023 hanya bersifat tanggap darurat.
“Setiap hujan dari arah gunung, warga sudah ramai di sungai. Seperti tempat wisata, nonton, menunggu kapan crossway tumbang,” katanya kesal.
Ia berkata, kendati warga di wilayah itu tetap bersyukur karena adanya crossway, pembangunan jembatan permanen jauh lebih penting demi mengantisipasi kerusakan terus-menerus saat musim hujan.
Merespons permintaan warga itu, kata dia, berbagai pihak datang ke lokasi tersebut untuk meninjau persiapan pelaksanaan proyek. Ia tak menjelaskan pihak-pihak yang dimaksud.
“Usul terus, ukur terus, foto terus. Kadang mereka datang tanpa tunjuk identitas, tiba-tiba ukur sungai pakai meteran,” katanya, “begitu terus dari dulu mungkin untuk kepentingan politik atau apa.”
Seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan mengaku sudah tidak lagi percaya pada berbagai janji pembangunan jembatan
“Setiap mau Pemilu atau Pilkada, orang-orang berpakaian rapi datang foto-foto sungai. Mereka bilang jembatan segera dibangun. Setelah itu hilang,” katanya.
Menurutnya, warga di wilayah itu merasa hanya dijadikan objek politik.
“Kami ini seolah cuma bahan janji. Keselamatan orang menyeberang tidak pernah benar-benar dipikirkan,” ujarnya.
Efaristus menambahkan, pembangunan jembatan di lokasi itu harus disertai dengan normalisasi sungai.
“Tidak apa-apa panjang jembatan hanya 300 meter, tapi harus ada normalisasi. Aliran sungai diarahkan ke satu jalur,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat tiga aliran sungai di hilir Wae Musur yang membuat bentangan menjadi panjang dan rawan. Panjang bentangannya hampir mencapai satu kilometer.
“Ini juga sejalan dengan arahan Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur,” kata Efaristus.
Apa Kata Pemda?
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Manggarai Timur, Ferdinandus Membok, mengakui pembangunan jembatan permanen di Wae Musur belum masuk dalam anggaran.
“Untuk tahun anggaran 2026 memang belum ada alokasi khusus. Ada kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan pembangunan fisik melalui APBD,” kata Ferdinandus kepada Floresa pada 14 Januari.
Meski demikian, ia mengklaim pemerintah daerah masih berupaya mencari sumber pendanaan lain.
“Kami terus mengupayakan dana di luar APBD, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD),” ujarnya.
Editor: Anno Susabun
