Floresa.co – Empat anggota Brimob Polda NTT ditikam oleh anggota TNI dari Kodim 1612/Manggarai Barat di Labuan Bajo pada dini hari 11 Juni usai mengikuti acara misa syukuran, tetapi tentang bagaimana peristiwa itu terjadi, siapa yang memulai, dan siapa sesungguhnya korbannya, kepolisian dan militer memberikan jawaban yang berlawanan.
Keempat anggota Brimob mengalami luka tusuk di dada, punggung, dan tulang rusuk. Mereka telah menjalani operasi.
Insiden itu memicu keprihatinan warga, termasuk Ketua RT 11/RW 05 Dusun Wae Mata, tempat acara berlangsung.
“Kalau dari kami pihak orang tua dan sebagai warga, kami tidak mau dua institusi ini saling beradu,” katanya kepada Floresa, meminta agar namanya hanya ditulis Stanis.
Ia memiliki seorang anak yang berdinas sebagai anggota TNI di Jawa Timur. Ia berkata, TNI dan Polri seharusnya saling bekerja sama.
“Apapun masalahnya, harus damai. Yang harus mereka kejar adalah musuh, bukan satu sama lain. Musuh di medan (tugas),” katanya.
Ia berkata, hal itu selalu ia ingatkan juga kepada anaknya.
Seorang warga lain di Labuan Bajo yang meminta Floresa tidak menulis namanya karena alasan keamanan melihat insiden ini sebagai cerminan masalah yang lebih dalam, tentang bagaimana doktrin jiwa korsa dari masing-masing institusi terbawa ke ruang publik.
“Ketika terjadi gesekan kecil, bahkan sekadar tatapan atau teguran, interaksi tidak dibaca sebagai komunikasi antar-individu, melainkan sebagai tantangan terhadap kehormatan institusi,” katanya.
Menurutnya, itulah mengapa peristiwa semacam ini kerap terjadi.
Stanis, yang berada di tenda saat kejadian, mengaku tidak mengetahui persis apa yang terjadi.
“Masalahnya di jalan, waktu mereka mau pulang. Kalau di tenda, aman,” katanya.
Beda Klaim Polisi dengan Militer
Penanganan kasus ini diwarnai perbedaan keterangan yang mencolok antara kepolisian dan militer — termasuk soal bagaimana insiden itu bermula, siapa yang memulai, dan siapa yang menjadi korban.
Dua kali konferensi pers bersama yang sedianya akan mengklarifikasi duduk perkara dibatalkan tanpa penjelasan.
Dalam keterangannya pada 11 Juni, Wakil Komandan Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda NTT, AKP Antonio Cortareal mengklaim insiden bermula dari acara misa syukuran pelantikan anggota Brimob berinisial JGR di Dusun Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo pada 10 Juni. Misa selesai pukul 20.30 Wita dan dilanjutkan acara bebas.
Usai acara, katanya, keempat anggota Brimob yang hendak pulang berpapasan dengan tiga orang yang diduga pelaku di Jalan Wae Mata sekitar pukul 01.00 Wita.
Dalam versi ini, pihak TNI-lah yang memulai: salah seorang pelaku tiba-tiba menendang Bripda Rivaldo tanpa provokasi. Anggota Brimob lainnya berupaya melerai, namun pertikaian tidak dapat dihindari.
“Salah seorang pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam dan menikam keempat Brimob tersebut,” kata Antonio.
Ketiga pelaku langsung melarikan diri, sementara keempat korban dilarikan ke RS Siloam Labuan Bajo dan menjalani operasi.
Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, menyebut insiden ini sebagai “kesalahpahaman komunikasi yang memicu gesekan spontan.”
Ia mengklaim Kapolda NTT, Pangdam IX/Udayana, dan Danrem 161/Wira Sakti sepakat bahwa insiden ini tidak perlu berkembang menjadi persoalan lebih luas.
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana, Kolonel Inf. Amrizal Nasution, membalik seluruh narasi itu.
Dalam keterangan pada 13 Juni seperti yang dilansir Pos Kupang, ia menyebut informasi yang beredar sejak 11 Juni “tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.”
Menurutnya, tiga anggota Kodim 1630/Manggarai Barat — Pratu IB, Pratu IW, dan Pratu FR — hadir atas undangan dan tiba sekitar pukul 21.00.
Ketegangan muncul saat acara masih berlangsung, ketika Pratu IB berinteraksi dengan seorang anggota Brimob, dan seluruh anggota Brimob kemudian diminta meninggalkan lokasi.
Namun sekitar 30 menit kemudian, lebih dari 15 anggota Brimob kembali datang — dan dalam versi ini, merekalah yang melancarkan serangan.
“Setibanya di lokasi, sejumlah anggota Brimob diduga langsung menarik Pratu IB ke arah jalan raya sejauh kurang lebih 40 meter sebelum kemudian terjadi tindakan pemukulan dan pengeroyokan,” kata Amrizal.
Pratu IW, kata dia, yang mencoba membantu rekannya juga dikeroyok. Dalam kondisi terdesak, ia kabur ke rumah orang tuanya, mengambil pisau kerambit, dan kembali ke lokasi.
Dalam versi ini, Pratu IW bukan penyerang, tapi korban pengeroyokan yang mempertahankan diri.
“Pratu IW mengakui melakukan penikaman. Namun berdasarkan keterangannya, tindakan tersebut dilakukan saat dirinya merasa terdesak, mengalami kekerasan fisik, dan menilai keselamatan dirinya berada dalam ancaman,” kata Amrizal.
Kontrasnya tampak mencolok: Dalam versi kepolisian, anggota Brimob adalah korban yang diserang tiba-tiba oleh tiga orang TNI, sementara dalam versi militer, anggota TNI adalah pihak yang diserang terlebih dahulu oleh lebih dari 15 anggota Brimob, dan penikaman terjadi dalam kondisi mempertahankan diri.
Floresa memperoleh informasi bahwa Kodim Labuan Bajo sempat merencanakan konferensi pers pada 12 Juni untuk mengklarifikasi kasus ini, namun dibatalkan. Dijadwalkan ulang ke 13 Juni, namun kembali batal, tanpa penjelasan.
Di tengah semua itu, keluarga korban telah membuat laporan ke Polres Manggarai Barat pada 11 Juni, bernomor LP/No 89/VI/2026/SPKT/Polres Mabar/Polda NTT.
“Pelaporan dibuat oleh korban inisial GNL,” kata Frengky Mahatata, dari bagian Humas Polres Manggarai Barat kepada Floresa.
Amrizal Nasution dari Kodam IX/Udayana menutup pernyataannya dengan imbauan agar publik “tidak terburu-buru menarik kesimpulan ataupun membangun opini yang tidak sesuai dengan fakta yang sedang didalami”
“Kodam IX/Udayana berkomitmen menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, dan profesionalisme dalam penanganan kasus ini,” katanya.
Seorang warga Labuan Bajo lainnya yang berprofesi sebagai guru berkata kepada Floresa, kasus ini memicu kecemasan warga soal keamanan.
“Betapa mudahnya aparat keamanan kita melakukan kekerasan, apalagi terjadi di jalanan,” katanya.
“Kalau saja mereka tidak bisa mengurus masalah mereka sendiri, bagaimana mereka bisa menjadi penjaga keamanan bagi warga biasa,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa “Labuan Bajo adalah kota pariwisata, apalagi dengan label super premium.”
“Kasus kekerasan seperti ini mengancam citra kota ini. Semoga ini menjadi yang terakhir. Aparat keamanan sudah semestinya ada di garda terdepan memastikan Labuan Bajo sebagai kota yang nyaman bagi semua,” katanya.
Editor: Herry Kabut
