Floresa.co — Forum diskusi geotermal Flores-Lembata tetap berlangsung di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, pada 23 Juli.
Di ruang forum itu, pemerintah, PLN, pengembang, akademisi, tokoh Gereja, JPIC, dan perwakilan masyarakat duduk dalam satu agenda yang sejak awal telah menjadi bagian dari perdebatan publik.
Forum tersebut diinisiasi tiga kampus Katolik, yakni IFTK Ledalero, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, dan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
Agenda itu digelar untuk membahas persoalan geotermal Flores-Lembata, mulai dari kebutuhan listrik, energi baru terbarukan, dampak sosial-ekologis, hak masyarakat adat, hingga tata kelola dialog di wilayah yang terdampak atau direncanakan menjadi lokasi proyek.
Sebelum forum berlangsung, kritik muncul terhadap kerangka acuan awal. Sejumlah pihak menilai rumusan awal forum memberi kesan bahwa pengembangan geotermal telah diterima sebagai arah bersama, sementara penolakan warga dan sejumlah tokoh Gereja masih berlangsung di beberapa lokasi.
Di tengah kritik itu, forum tetap digelar setelah penyelenggara mengubah kerangka acuan.
Panitia menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak berada dalam posisi melegitimasi proyek dan forum tidak dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan kesepakatan pada bagian akhir.
Ruang Pertemuan Setelah Kritik
Dalam sambutan pembuka, Rektor IFTK Ledalero, Pastor Otto Gusti Madung, SVD mengatakan penyelenggara menyadari sebagian peserta datang dengan harapan, luka, kekecewaan, dan kecurigaan terkait persoalan geotermal di Flores.
“Kami menerima semua itu dengan penuh hormat. Justru karena persoalan geotermal di Flores telah menjadi persoalan yang kompleks, menyentuh kehidupan masyarakat, lingkungan hidup, hak-hak masyarakat adat, dan masa depan pembangunan di daerah ini, maka ruang untuk saling mendengar menjadi semakin penting,” kata Otto.
Otto mengatakan penyelenggaraan forum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ia juga menyebut kritik yang muncul sebelum forum sebagai bagian dari tanggung jawab publik yang harus dihormati.
Menurut Otto, kritik tersebut ikut mendorong penyelenggara memperbaiki kerangka acuan forum. Namun, ia mengatakan posisi moral dan institusional penyelenggara, terutama IFTK Ledalero, tidak berubah meski forum tetap dilaksanakan.
“Sikap kami tetap berpihak pada martabat manusia, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, perlindungan ruang hidup, keutuhan ciptaan, dan keadilan ekologis,” katanya.
Otto menegaskan forum itu bukan ruang untuk mengubah penolakan menjadi persetujuan.
Menurut dia, forum tersebut juga bukan ruang untuk menghasilkan konsensus yang dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap proyek geotermal.
Forum, kata Otto, dimaksudkan sebagai ruang akademik untuk mendengarkan pengalaman masyarakat, mempertemukan berbagai pandangan, dan menguji klaim-klaim yang muncul dalam perdebatan geotermal secara terbuka.
“Tidak ada pengalaman masyarakat yang boleh diabaikan. Tidak ada klaim yang kebal terhadap kritik,” katanya.
Menurut Otto, pengalaman warga perlu diterjemahkan menjadi pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat digunakan sebagai dasar bagi perubahan kebijakan publik.
Kritik yang Mendahului Forum
Perubahan kerangka acuan terjadi setelah forum menuai kritik dari berbagai pihak.
Acara itu semula bertajuk “Forum Komunikasi Multistakeholder Transisi Energi Baru dan Terbarukan yang Mandiri dan Berkeadilan di Pulau Flores dan Lembata”. Dalam versi perubahan, rumusannya menjadi “Forum Komunikasi Memurnikan Niat, Menjaga Ruang Demokrasi, dan Membangun Penyelesaian Konflik yang Berkeadaban dalam Persoalan Geotermal Flores–Lembata”.
Panitia menyebut revisi itu merespons masukan, kritik, bahkan kecaman atas versi sebelumnya.
Kritik datang antara lain dari surat terbuka warga terdampak yang diberitakan Floresa, tulisan Venansius Haryanto di Floresa, tanggapan Uskup Labuan Bajo Mgr. Maksimus Regus, kritik Jaringan Advokasi Tambang melalui email pada 20 Juli, surat terbuka para dosen IFTK Ledalero, serta pernyataan 76 lembaga dan organisasi dalam Jejaring Masyarakat Sipil Tolak Geothermal Flores–Lembata.
Dalam surat terbuka pada 10 Juli dan dipublikasi Floresa pada hari yang sama, warga dari sejumlah wilayah terdampak, termasuk Mataloko, Poco Leok, Sokoria, dan Atadei, menyatakan menolak hadir.
Mereka menilai forum berpotensi melemahkan gerakan penolakan dan membuka ruang kompromi terhadap proyek yang selama ini mereka tolak.
“Luka masih menyengat. Jangan ajari kami cara berkompromi,” demikian pernyataan warga dalam surat terbuka tersebut.
Warga juga meminta agar kehadiran atau suara mereka tidak dijadikan legitimasi sosial bagi proyek.
Mereka menyebut telah menanggung luka akibat kerusakan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan, ancaman terhadap kesehatan, konflik sosial, intimidasi, kriminalisasi, hingga terganggunya hubungan masyarakat dengan tanah dan wilayah adat.
Kritik lain datang dari Uskup Labuan Bajo, Mgr. Maksimus Regus. Dalam pernyataan yang diterima Floresa pada 18 Juli, ia menyatakan tidak akan menghadiri forum dan tidak mengutus perwakilan.
“Ketidakhadiran kami bukan penolakan terhadap dialog, ilmu pengetahuan, atau pembangunan,” katanya.
Maksimus menyebut sikap itu sebagai pilihan moral dan pastoral untuk berdiri bersama masyarakat, menjaga keutuhan ciptaan, serta memastikan pembangunan sungguh melayani kehidupan manusia dan bumi sebagai rumah bersama.
Kritik juga muncul dari internal IFTK Ledalero. Dalam surat terbuka pada 20 Juli yang diteken 13 dosen, mereka menegaskan bahwa sikap moral dan institusional IFTK tidak berubah, yakni menolak proyek geotermal di Flores dan berpihak kepada masyarakat terdampak.
Para dosen menyatakan forum harus ditempatkan dalam konteks penolakan warga terdampak terhadap proyek geotermal, bukan sekadar sebagai ruang komunikasi antar-pemangku kepentingan.
Mereka juga mengingatkan bahwa istilah multistakeholder berisiko mengaburkan posisi warga terdampak sebagai pihak yang menanggung risiko paling besar.
Selain itu, 76 lembaga dan organisasi yang bergabung dalam Jejaring Masyarakat Sipil Tolak Geothermal Flores–Lembata menyampaikan pernyataan sikap terbuka pada 20 Juli bertajuk “Menggugat Dialog Manipulatif dan Kedok Transisi Energi”.
Jejaring tersebut menilai forum tidak menjawab kebutuhan keadilan warga dan justru berpotensi melegitimasi kelanjutan proyek geotermal.
Konteks Proyek Geotermal Flores-Lembata
Polemik forum itu tidak dapat dilepaskan dari konteks lebih luas proyek geotermal di Flores dan Lembata.
Pada 19 Juni 2017, Kementerian ESDM menetapkan Flores sebagai “Pulau Panas Bumi” melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017.
Dalam penjelasan Kementerian ESDM, penetapan itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber listrik maupun nonlistrik. Flores disebut memiliki potensi panas bumi total 902 MW atau sekitar 65 persen dari potensi panas bumi di Provinsi NTT.
Potensi tersebut tersebar di 16 titik, yakni Waesano, Ulumbu, Wai Pesi, Gou-Inelika, Mengeruda, Mataloko, Komandaru, Ndetusoko, Sokoria, Jopu, Lesugolo, Oka Ile Ange, Atedai, Bukapiting, Roma-Ujelewung, dan Oyang Barang.
Dalam perkembangannya, proyek dan rencana pengembangan panas bumi juga menjadi polemik di sejumlah lokasi, antara lain Mataloko di Ngada, Sokoria di Ende, Poco Leok dan Ulumbu di Manggarai, Wae Sano di Manggarai Barat, serta Atadei di Lembata.
Di berbagai tempat itu, penolakan muncul karena warga menilai proyek mengancam tanah adat, sumber air, lahan pertanian, kesehatan, keselamatan, serta ikatan sosial-budaya masyarakat.
Dalam dokumen revisi forum, panitia juga mengakui proyek geotermal di Flores dan Lembata telah menimbulkan persoalan multidimensional, termasuk kekhawatiran warga mengenai martabat manusia, hak masyarakat adat, keberlanjutan ruang hidup, keutuhan ciptaan, dan keselamatan generasi mendatang.
Setelah perubahan kerangka acuan, forum tetap berlangsung dengan penyampaian pandangan dari berbagai pihak.
Pemerintah, PLN, dan pengembang menjelaskan kebutuhan listrik, energi baru terbarukan, serta rencana pengembangan panas bumi. Di sisi lain, tokoh Gereja, JPIC, akademisi, dan warga menyampaikan pengalaman serta kekhawatiran terkait dampak sosial-ekologis, hak masyarakat adat, dan keselamatan warga.
Forum tersebut tidak menghasilkan rumusan kesepakatan akhir. Penyelenggara menempatkan forum sebagai ruang untuk mendengar, memahami, dan mempertemukan perbedaan pandangan dalam persoalan geotermal Flores-Lembata.
Editor: Ryan Dagur