Floresa.co – Sebuah berita yang pernah dipublikasi di situs resmi RCA Carbon, perusahaan pengembang proyek kredit karbon, mengumumkan kerja sama dengan PT Krisrama untuk proyek di lahan konflik Nangahale, Kabupaten Sikka.
Berita itu memuat rencana besar: mengubah lanskap pertanian menjadi wanatani penghilang karbon, mengoptimalkan ribuan hektare lahan, dan menanam ratusan ribu pohon kelapa.
Namun, ketika ditelusuri, berita tersebut sudah lenyap, demikian pun dengan web RCA Carbon yang kini nonaktif. Profilnya di Linkedin mencatat RCA Carbon berdiri pada 2021 dan berbasis di Ubud, Bali.
Floresa kemudian menggunakan situs pengarsip halaman web, yang menyimpan rekaman tampilan laman pada waktu tertentu. Melalui jejak digital itu, berita yang telah dihapus beserta rincian rencana proyeknya berhasil diperoleh kembali.
Jejak yang tersisa menunjukkan kesepakatan itu telah dibicarakan setidaknya sejak 2021, ketika proses penyelesaian konflik antara perusahaan milik Keuskupan Maumere itu dengan masyarakat adat Soge Natarmage dan Goban Runut masih berjalan.
Proyek memang batal, tetapi rencana Keuskupan Maumere menggaet investor ke Nangahale belum sepenuhnya berhenti.
Uskup Ewaldus Martinus Sedu menyatakan kepada Floresa baru-baru ini bahwa pihaknya masih berkomunikasi dengan calon investor lain.
Jejak Rencana yang Dihapus
Penelusuran soal kerja sama dengan RCA Carbon itu bermula dari sambutan Uskup Ewaldus pada 15 Januari 2025, saat demonstrasi mesin tepat guna produksi PT Langit Laut Biru, perusahaan lain milik Keuskupan Maumere.
Floresa memperoleh rekaman sambutan itu dari seorang jurnalis di Maumere. Dalam rekaman tersebut, uskup mengatakan manajemen sejumlah usaha gereja telah diperbaiki dan kerja sama dengan beberapa investor mulai dibangun.
PT Langit Laut Biru, kata dia dalam rekaman itu, bekerja sama dengan PT Indomobil melalui kontrak senilai Rp2 miliar untuk membangun bengkel dan menyediakan peralatan mesin.
Ia juga menyinggung rencana pengembangan perkebunan kelapa di Nangahale “karena akan ada kerja sama dengan investor.”
Pernyataan itu mendorong pertanyaan lebih jauh: seperti apa rencana investasinya, siapa yang terlibat, dan mengapa pengumuman kerja samanya dihapus?
Petunjuk lain muncul dalam artikel Dialogue Earth pada 2023 berjudul “Revitalising Coconut Farming in Southeast Asia”. Liputan itu mengulas bisnis kelapa di Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Nangahale disebut sebagai salah satu lokasi rencana pengembangan perkebunan kelapa.
Artikel tersebut menyebut perkebunan Nangahale sebagai bagian dari “proyek RCA Carbon, yang bertujuan mengubah perkebunan kelapa monokultur tua dengan menerapkan teknik regeneratif dan agroforestri”.
Kepada Floresa, Haigan Murray, pemimpin RCA Carbon, mengatakan proyek tersebut telah “gagal,” hingga berujung penghapusan berita.
“Saya sudah meminta staf saya untuk menghapus artikel tersebut dari situs web RCA,” katanya.
Menurut dia, konflik lahan di Nangahale membuat keadaan tidak kondusif sehingga perusahaan memutuskan mundur dari Flores.
Dalam wawancara khusus dengan Floresa pada 30 September 2026, Uskup Maumere mengafirmasi gagalnya kerja sama itu.
Ia mengakui pemicunya adalah konflik yang belum usai sehingga “bisa jadi masalah bagi mereka.”
“Kelihatannya dengan mereka sudah tidak ada [peluang] lagi,” ujarnya.
Sebelum mendirikan RCA Carbon, Haigan juga dikenal sebagai salah satu pendiri dan CEO Coconut Knowledge Center (CKC). Berdiri pada tahun 2014, CKC berfokus pada peningkatan produktivitas perkebunan dan kesejahteraan petani kelapa skala kecil. Proyek karbon di bawah RCA Carbon merupakan perpanjangan dari visi ekologisnya di sektor agroforestri ini.
Di Nangahale, selain memproduksi minyak kelapa, RCA Carbon semula berencana mengolah kelapa menjadi biochar dan kredit karbon. Dialogue Earth juga menyebut rencana perusahaan itu menyewa 500–800 hektare lahan.
Menurut Haigan, semula proyek tersebut menggunakan skema NES atau Nucleus Estate System dengan pola inti-plasma dan tidak bergantung pada luas HGU.
Dalam pola itu, perusahaan mengelola kebun inti dan membina petani atau masyarakat yang mengelola kebun plasma.
Rilis itu mengungkap target perusahaan menanam 500.000 pohon kelapa, dari sekitar 120.000 pohon yang telah ada, kendati tidak menjelaskan kapan kesepakatan dibuat atau berapa lama proyek akan berjalan.
Foto yang menyertai berita itu memperlihatkan Uskup Maumere bersama Direktur Utama PT Krisrama, Romo Alyosius Ndate; Direktur sekaligus tim hukum Romo Ephivanus Markus Nale Rimo atau Epy Rimo; serta dua perwakilan RCA Carbon, Dominika Alyosia dan Haigan Murray.
Sumber Floresa menyebut proyek tersebut juga melibatkan sejumlah tokoh dari Maumere, termasuk Yofani Maria Renya Rosari Francis atau Vonny Francis.
Vonny adalah direktur lembaga pelatihan kerja yang menghubungkan lulusan pelatihan dengan perusahaan mitra. Ia juga dikenal sebagai politisi di Sikka dan sempat mendaftarkan diri melalui Partai NasDem untuk Pilkada Sikka 2024, tetapi pencalonannya tidak berlanjut.
Kepada Floresa, Vonny menyebut Haigan “yang membawa RCA masuk ke Maumere.”
Kesepakatan di Tengah Konflik
Kesepakatan RCA Carbon dan PT Krisrama berlangsung ketika penyelesaian konflik tanah dengan masyarakat adat Soge Natarmage dan Goban Runut belum tuntas.
Upaya penyelesaian telah dimulai pada 2016, ketika Komnas HAM memfasilitasi dialog antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sikka, dan PT Krisrama.
Pada November tahun itu, bupati menerbitkan SK Nomor 444/HK/2016 tentang tim terpadu untuk mengidentifikasi dan memverifikasi masyarakat yang menduduki lahan. Menurut masyarakat, keputusan tersebut tidak pernah dijalankan.
Pada 6 April 2020, Bupati Sikka menerbitkan SK Nomor 134/HK/2020 tentang Tim Terpadu Penyelesaian Tanah Eks HGU Nangahale. Masyarakat baru mengetahui keputusan itu melalui sosialisasi pada September dan Oktober 2020. Kepala Kantor Pertanahan Sikka ketika itu menjelaskan tahapan penyelesaian, dari pemetaan lahan hingga penetapan hasil perundingan melalui keputusan bupati.
Menurut masyarakat, proses tersebut kembali tidak tuntas. Pada 22 Januari 2021, bupati mengundang masyarakat, PT Krisrama, dan Kantor Pertanahan Sikka untuk membahas pemasangan pilar batas di lahan seluas 380 hektare yang diajukan sebagai HGU.
Dalam kronologi masyarakat, Bupati Sikka dan Uskup Maumere disebut berangkat ke Jakarta pada 27 April 2021 untuk mengajukan HGU baru. Pada Januari 2022, PT Krisrama memasang pilar batas dengan pengawalan aparat. Masyarakat mencabut pilar-pilar itu dan membawa 69 di antaranya ke rumah bupati pada 21 Januari. Rangkaian peristiwa tersebut diwarnai kekerasan terhadap warga.
Pengukuran dan pemasangan pilar kembali dilakukan pada November 2022. Warga menggelar pencabutan pilar secara simbolik pada 13–14 November, lalu mengirim surat penolakan kepada Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Sikka pada 16 November.
Namun, di tengah konflik ini 10 sertifikat HGU baru PT Krisrama terbit pada 2023.
Mencari Investor Baru
Meski RCA Carbon mundur, pembicaraan investasi di Nangahale belum berhenti.
Uskup Maumere mengatakan komunikasi masih berlangsung dengan sejumlah calon investor, termasuk dari Selandia Baru yang juga bergerak di bidang karbon kelapa.
“Tetapi kami harus berhati-hati, karena ini PMA,” katanya, merujuk pada penanaman modal asing.
Uskup menyebut kemungkinan menggandeng investor Katolik dengan pendekatan yang dianggap lebih dekat dengan masyarakat.
“Saya pikir soal investor lain yang Katolik, yang pendekatannya kerakyatan dan kekeluargaan,” katanya.
Investasi itu, katanya, diharapkan membuka lapangan kerja melalui peremajaan kelapa, kakao, dan tanaman lain.
Ia mengatakan warga Nangahale tetap harus dilibatkan, termasuk mereka yang selama ini berseberangan dengan Gereja dalam konflik lahan.
“Harus orang di situ sendiri yang diberdayakan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Konflik yang Belum Selesai
Akar konflik Nangahale menjalar ke masa kolonial. Lahan tersebut beralih dari masyarakat adat kepada perusahaan Belanda pada masa penjajahan.
Setelah Belanda pergi, pengelolaannya beralih kepada Keuskupan Agung Ende melalui PT Perkebunan Kelapa DIAG dengan masa kontrak 25 tahun hingga 2013. Setelah Keuskupan Maumere berdiri pada 2005, pengelolaan dilanjutkan melalui PT Krisrama.
Konflik memanas setelah warga kembali menduduki dan mengklaim tanah tersebut. Sejak PT Krisrama mendapat HGU baru, tekanan agar warga meninggalkan lahan meningkat. Pada Januari 2025, perusahaan menggusur 120 rumah warga beserta tanaman perkebunan.
Di atas tanah yang riwayat penguasaan dan penyelesaiannya masih dipersoalkan itulah rencana investasi kelapa dan kredit karbon pernah disusun.
RCA Carbon memang telah mundur. Namun, pernyataan Uskup Maumere menunjukkan pintu bagi investor lain masih terbuka—sementara warga Soge Natarmage dan Goban Runut terus memperjuangkan tanah yang mereka klaim sebagai ruang hidupnya.
Editor: Ryan Dagur