Floresa.co — Pukul 04.00 Wita, ketika sebagian besar warga Kampung Doka, Kabupaten Ngada, masih terlelap, Marselina Ngula dan suaminya, Nikolaus Sa’i, sudah berada di dapur.
Mereka menyiapkan jagung giling, sayuran, jahe, dan kopi bubuk untuk dibawa ke pasar. Hampir semuanya berasal dari kebun sendiri. Hanya selada keriting, cabai, dan wortel yang diperoleh dari petani lain untuk dijual kembali.
Satu jam kemudian, pasangan itu naik mobil pikap menuju Pasar Malanuza. Di sana, hasil kebun mereka menjadi uang untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan tiga anak.
Marselina, 46 tahun, biasa disapa Lina. Bersama suaminya, ia berjualan tiga kali seminggu: Senin di Aewoe, Kamis di Maumbawa, dan Sabtu di Malanuza. Rutinitas itu telah mereka jalani selama bertahun-tahun.
Pada 19 September 2026, Floresa mengikuti perjalanan mereka ke Malanuza, sekitar delapan kilometer dari Doka, di Desa Radabata, Kecamatan Golewa.
Valentina Rau ikut membawa ubi, sayur-sayuran, dan kopi untuk dijual.
Perempuan 52 tahun itu mengaku biasa berjualan sayur setiap minggu pada musim hujan. Saat kemarau, ia terkadang harus menunggu dua atau tiga minggu sebelum kembali ke pasar.
“Kadang Rp200 ribu saja,” katanya tentang penghasilan setiap kali berjualan, setelah menanam, memanen, dan mengangkut hasil kebun.
Bagi keluarga Lina dan Valentina, hasil kebun menentukan apa yang bisa dibawa ke pasar—dan penghasilan untuk kebutuhan rumah. Ketergantungan itu membantu menjelaskan kecemasan mereka ketika membicarakan masa depan tanah di sekitar proyek panas bumi.
Di Flores dan pulau tetangganya, Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), kehidupan yang bertumpu pada kebun berhadapan dengan agenda pengembangan panas bumi. Bagi warga di kawasan proyek, perdebatan tentang listrik juga menyangkut tanah, sumber air, dan ruang hidup.
Flores merupakan pulau panjang dan sempit dalam gugusan Nusa Tenggara, di bagian timur Indonesia. Sebagian besar wilayahnya bergunung-gunung; bentang pegunungan menonjol di barat, sementara sejumlah gunung api aktif berada di bagian tengah dan timur. Bentang geografis ini menjadi latar bagi lokasi-lokasi proyek.
Pemerintah dan pengembang menawarkan pasokan listrik serta pengurangan penggunaan diesel. Warga yang menolak mempertanyakan bagaimana penghidupan mereka akan dilindungi dan apakah keberatan mereka diperhitungkan dalam keputusan.
Tahap proyek di setiap lokasi berbeda. Di Mataloko, Kabupaten Ngada, warga melaporkan perubahan di kawasan yang telah dibor. Di Oka Ile Ange, Kabupaten Flores Timur, dan sejumlah lokasi lain, kekhawatiran muncul ketika proyek masih direncanakan. Pengalaman di satu lokasi tidak serta-merta membuktikan dampak di lokasi lain.
Kebun yang Berubah di Mataloko
Mataloko berada di bagian tengah Flores, di sebelah timur Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada. Kawasan panas buminya terletak di antara Gunung Inerie di barat daya, Inelika di barat laut, dan Ebulobo di timur.
Kebun dan permukiman warga berdampingan dengan lokasi pengembangan proyek, termasuk tapak sumur B (Wellpad B), yang dibangun pada 2023 dan berjarak sekitar satu kilometer dari Kampung Doka. Lina membedakan lahan dekat tapak sumur dengan kebunnya di pegunungan di atas Doka.
Di Mataloko, kebun yang menopang kehidupan Lina dan sejumlah warga kini menjadi sumber kecemasan. Mereka melaporkan hasil panen yang terus menurun dan mengaitkannya dengan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang hadir di kawasan itu sejak akhir 1990-an.
Proyek lama mengalami kegagalan berulang dan lokasi PLTP kemudian ditutup. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali mengerjakan pengembangan sejak 2019, dengan perluasan ke beberapa titik.
Kesaksian warga menunjukkan perubahan yang mereka alami, tetapi belum memastikan penyebabnya. Reportase ini belum memuat hasil penelitian yang menguji hubungan antara aktivitas proyek dan penurunan panen.
Menurut Lina, kebun sekitar satu hektare di dekat lokasi proyek dahulu menghasilkan 20 hingga 30 karung kopi. Hasilnya kemudian berangsur menurun.
Ia membandingkan lahan itu dengan kebunnya di pegunungan di atas Doka, yang masih menyediakan hasil untuk dijual.
Di lahan dekat tapak sumur, katanya, ia tak lagi bisa memanen jagung, ubi, dan pisang.
“Beberapa tahun terakhir sudah tidak panen apa-apa lagi di situ. Pisang juga sudah kena hama,” katanya.
Valentina menyampaikan pengalaman serupa. “Semenjak eksplorasi geotermal, sudah terasa sekali menurun hasilnya. Sekarang memang tetap tanam, tetapi tidak ada hasil,” katanya.
Untuk berjualan, Valentina kini mengandalkan lahan lain di pegunungan. Ia mengatakan tiba di pasar sekitar pukul 03.00 dan baru pulang pukul 15.00.
Maria Goreti Ta’e, 59 tahun, kembali ke kampung kelahirannya pada 2021 setelah merantau ke Jawa Timur. Ia juga menduga pengeboran berkaitan dengan perubahan di kebun.
“Tanah kami yang dulunya tanpa pupuk bisa tumbuh saja sayur-sayur. Tanaman-tanaman kuning, kopi juga yang biasanya hasil banyak sekarang sudah tidak lagi. Itu karena efeknya dari situ,” katanya.
Veronika Deda, 60 tahun, menunjuk kondisi di Daratei, kampung lain di kawasan proyek Mataloko.
“Dulu orang perusahaan pernah cor semen di semburan itu, tetapi tidak mempan, malah semakin besar lubangnya. Padahal, dulu di sana ada sayur, padi, karena di situ ada sawah warga. Sekarang tanah retak dan kering,” katanya.
PLN (Persero), melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), merencanakan pengembangan PLTP Mataloko berkapasitas 2 × 10 megawatt. PLN menyebut proyek itu berada pada tahap persiapan akhir sebelum pengeboran.
Target operasi komersialnya adalah 2031. Manajer Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Nusa Tenggara, Bobby Robson Sitorus, menyampaikan jadwal itu dengan merujuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Kapasitas dan jadwal tersebut merupakan target pengembangan, bukan kondisi pembangkit yang sudah beroperasi.
Riwayat semburan Mataloko tidak hanya muncul dalam kesaksian warga. Dalam catatan pada 2004, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan semburan liar uap dan lumpur panas semula dipicu kegagalan pengeboran sumur MTL-01 dan MT-1. Kedua sumur kemudian ditutup dengan campuran semen.
Di Desa Wogo, Kecamatan Golewa, sekitar 300 meter di belakang permukiman Kampung Turetogo, bekas persawahan dan kebun yang menjadi lokasi semburan kini ditata PLN menjadi kawasan geowisata. Perusahaan telah membeli dan menyertifikasi lahan seluas 49.360 meter persegi itu.
Kawasan itu sebelumnya dipagari dan aksesnya dibatasi. Saat Floresa berkunjung pada September 2025, terdapat plang larangan masuk bagi orang yang tidak berkepentingan serta peringatan “Awas Gas H2S”. Pada Desember 2024, semburan di lokasi itu disertai gemuruh besar; lumpur panas mengalir di permukaan kebun yang telah ditanami jagung.
PLN menyebut geowisata itu sebagai sarana edukasi tentang manifestasi panas bumi sekaligus pengembangan ekonomi. Perusahaan juga menyatakan pembangunan tersebut memenuhi rekomendasi Satuan Tugas Penyelesaian Masalah Pengembangan PLTP di Pulau Flores dan Lembata, yang dibentuk gubernur pada Mei 2025. Pengerjaannya disebut memasuki tahap akhir, dengan target rampung awal 2027.
Catatan ESDM memberi konteks pada riwayat semburan, tetapi bukan bukti bahwa proyek menyebabkan penurunan panen. Dugaan warga masih perlu diuji melalui data panen, kondisi hama, serta pemeriksaan tanah, air, dan gas.
Keterangan PLN tentang geowisata tidak mencakup jawaban spesifik atas keluhan warga mengenai kebun.
Ketika Floresa kembali berkunjung pada September 2026, pintu masuk Wellpad A digembok. Seorang warga yang tinggal di dekat tapak sumur, ditemui dalam perjalanan ke kebun, mengatakan tidak mengetahui aktivitas di balik pagar besi itu.
“Kami tidak tahu lagi, mereka buat apa. Kami tidak diberitahu apa-apa soal proyek ini, juga dampaknya,” katanya.
PT PLN tidak merespons permintaan komentar Floresa soal kondisi yang dihadapi warga di lingkar proyek Mataloko, termasuk soal klaim penurunan hasil kebun warga Doka. Manager Perizinan dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Bobby Robson Sitorus sempat meminta Floresa mengirimkan pertanyaan tertulis, namun tak ada kabar hingga laporan ini dirilis.
Perempuan Melawan
Bagi Lina dan sejumlah perempuan di sekitar PLTP Mataloko, kebun bukan sekadar lahan di dekat proyek. Dari sanalah mereka memperoleh pangan, penghasilan, dan biaya pendidikan anak.
Perubahan yang mereka rasakan membuat pengembangan panas bumi menjadi persoalan masa depan keluarga.
Karena itu, di sela pekerjaan rumah, kebun, dan pasar, mereka mengikuti pertemuan serta menyuarakan penolakan terhadap pengembangan panas bumi di Doka.
“Tanah ini adalah tanah kami, tanah ibu kami,” kata Lina di Pasar Malanuza, di sela aktivitasnya berjualan.
Dalam filosofi adat Dua Wi Uma Nuka Wi Sa’o, kebun dipahami sebagai sumber hidup dan rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman.
Maria Goreti mempertanyakan kebutuhan listrik yang menjadi alasan pengembangan. Ia juga mengkhawatirkan skala proyek karena sejumlah tapak sumur berdekatan.
Ia menyebut semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menggambarkan ketakutannya. Perbandingan itu bukan bukti kesamaan kondisi teknis kedua lokasi.
“Kalau masih jadi bor lagi di wilayah Doka ini, dan gagal, kira-kira alasan apa lagi yang dibuat oleh pemerintah dan perusahaan?” katanya.
Air Lebih Dulu
Di Kabupaten Flores Timur, warga di sekitar rencana Oka Ile Ange juga menyuarakan penolakan. Berbeda dengan Mataloko, pengeboran di lokasi ini belum terlaksana.
Kekhawatiran mereka berpusat pada keberlangsungan sumber air dan penghidupan di sekitar lokasi proyek.
Proyek itu direncanakan berkapasitas 10 megawatt, dengan target operasi komersial pada 2033.
Pemerintah dan PLN mengaitkan proyek itu dengan ketahanan energi serta pengurangan penggunaan diesel. Warga yang menolak mengutamakan kebutuhan yang menurut mereka paling mendesak: air.
“Kalau proyek ini jadi masuk, bukan hanya masyarakat di sini yang jadi korban, tetapi seluruh masyarakat di Kota Larantuka pun ikut jadi korban. Sumber air minum untuk beberapa desa dan Kota Larantuka berasal dari tempat itu,” kata Petrus Krowe Lein kepada Floresa.
Petrus, 79 tahun, merupakan mantan Kepala Desa Lewokluok dan tokoh adat suku Lein dari Lembaga Persekutuan Adat Lewokluok.
Sumber air yang dimaksud Petrus adalah Letomatan, yang menopang kampung-kampung di sekitar Ilepadung Nedo.
Larantuka, yang turut bergantung pada sumber air tersebut, merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Flores Timur di ujung timur Flores. Kota ini membentang di pesisir, pada lereng bawah Gunung Ile Mandiri.
Kekhawatiran warga menjangkau dua ruang kehidupan: kebun dan kampung di sekitar rencana proyek, serta penduduk kota yang menurut mereka menerima pasokan dari sumber air yang sama.
Yoseph Home Lein, 83 tahun, pemangku adat Blepanawa, mengatakan kekhawatiran warga menguat setelah pemerintah dan PLN kembali membahas pengembangan pada 24 September 2026.
“Antara dua pilihan, listrik atau air, kami memilih air. Kalau listrik tidak ada, kami masih bisa hidup. Tetapi kalau air tidak ada, satu hari saja kami tidak hidup, kami mati. Karena itu kami memilih menolak,” kata Yoseph.
Pada akhir September, Floresa mendatangi lokasi dan menemukan kebun mete, kemiri, dan pisang, serta pembukaan lahan padi ladang di sekitar titik yang disebut direncanakan untuk pengeboran.
Lahan itu milik warga Lewokluok, Blepanawa, dan Bama, termasuk kebun suku yang menopang penghidupan mereka.
Horiana Yolanda dan Atha Nursasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia cabang Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT) juga pernah mendatangi lokasi tersebut.
“Titik panas bumi dan mata air berdekatan dan itu menimbulkan kekhawatiran warga terhadap keberlangsungan sumber air yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama ini,” kata Horiana.
Menurut Horiana, warga mengenali uap panas dan bau belerang di dekat kebun, tetapi belum memahami rencana pemanfaatannya. Ia juga melaporkan rumput yang mengering di sekitar lokasi.
Pengamatan awal itu belum menjelaskan penyebab perubahan tanaman maupun kemungkinan dampak pengeboran terhadap mata air. Kekhawatiran warga perlu ditelaah melalui kajian tapak serta pemeriksaan tanah, air, dan gas.
Selain risiko terhadap air, warga mempersoalkan cara proyek diperkenalkan. Petrus mengatakan petugas pernah melakukan survei melalui tanah adat tanpa penjelasan yang dianggap warga memadai.
“Apa saja yang masuk ke kampung ini harus melalui musyawarah adat terlebih dahulu. Apalagi proyek-proyek besar,” katanya.
Pada 30 September 2026, sekitar 70 warga Blepanawa, Bama, dan Lewokluok berkumpul di Aula Gereja Santa Maria Diangkat ke Surga, Lewokluok, Kecamatan Demon Pagong, untuk menyampaikan penolakan.
Tetua adat, perempuan, dan pemuda duduk bersama perwakilan lembaga advokasi untuk menyusun surat penolakan. Walhi juga memutar film “Hidup Bersama Panas Bumi” tentang pengalaman masyarakat di dekat proyek geotermal.
Warga kemudian merekam deklarasi: “Kami dari masyarakat adat Lewokluok, menolak rencana pengembangan Geothermal di tanah kami, tolak geothermal, tolak… Tolak… Tolak.”
Surat itu kemudian dikirim kepada Keuskupan Larantuka, Kementerian ESDM, Presiden, Menteri Dalam Negeri, Gubernur NTT, DPRD Provinsi NTT, Bupati Flores Timur, dan DPRD Flores Timur.
Penetapan wilayah proyek telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Arsip ESDM bertanggal 27 Juli 2017 menyebut Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Oka Ile Ange ditetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 2849.K/30/MEM/2012 pada 27 September 2012.
Arsip itu mencatat potensi 40 megawatt dan rencana pengembangan 10 megawatt, serta penyebarluasan informasi kepada pemerintah daerah dan tokoh setempat pada 2017.
Namun, catatan tersebut belum menjelaskan siapa yang dilibatkan atau bagaimana keberatan warga dicatat.
Pemetaan Jaringan Advokasi Tambang menyebut WKP Oka Ile Ange seluas 12.510 hektare, meliputi lima kecamatan—Titehena, Demon Pagong, Lewolema, Larantuka, dan Ile Mandiri—serta 21 desa. Batas wilayah kerja itu tidak berarti seluruh lahannya akan dibebaskan atau dibor.
Dalam rapat koordinasi pada 24 September 2026, Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, meminta agar aspek lingkungan, keamanan, geologi, dan teknologi dipastikan sebelum sosialisasi.
Budi Herdiyanto dari Direktorat Panas Bumi mengklaim pengembangan akan mengikuti pedoman keselamatan dan lingkungan.
Augusta Ari Prasetyo dari PLN Unit Pelaksana Proyek Nusra 2 menyampaikan kesiapan memfasilitasi diskusi dengan ahli geologi, pengeboran, air, dan lingkungan.
Sementara itu, David Eko Prasetyo, Vice President Panas Bumi PLN, mengatakan rencana teknis, anggaran, dan skema pengembangan akan disiapkan setelah penugasan.
Keterangan pemerintah dan PLN tersebut dimuat dalam rubrik advertorial Pos Kupang sebelum deklarasi penolakan warga. Pernyataan itu menyampaikan rencana dan komitmen, bukan hasil kajian risiko terhadap sumber air.
Rencana Besar, Pertanyaan di Kampung
Keberatan di kampung-kampung tersebut menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas: rencana pemerintah menjadikan panas bumi sebagai sumber utama listrik Flores hingga Lembata.
Pada 19 Juni 2017, pemerintah menetapkan “Flores Pulau Panas Bumi” melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017. ESDM saat itu menyatakan program tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik dasar pulau dengan panas bumi.
Pembangkit panas bumi yang telah beroperasi di Flores berada di Ulumbu, Kabupaten Manggarai, dan Sokoria, Kabupaten Ende.
Dalam pembahasan pengembangan di kawasan itu, PLN UIP Nusa Tenggara menyebut Ulumbu, Wae Sano, Mataloko, Sokoria, Oka Ile Ange, dan Atadei.
Daftar tersebut mencakup proyek pada tahap berbeda, bukan seluruhnya pembangkit yang sudah beroperasi. Potensi energi, kapasitas terpasang, dan target pengembangan juga tidak dapat dipertukarkan: masing-masing menunjukkan ukuran yang berbeda.
Atadei berada di Pulau Lembata, di sebelah timur Flores. Adonara dan Solor terletak di antara kedua pulau tersebut. Garis pantai Lembata berlekuk membentuk teluk dan tanjung, sementara daratannya menjulang menjadi pegunungan.
Di Atakore, Kecamatan Atadei, keberatan warga menyangkut pula tempat ritual dan hubungan dengan leluhur. Bagi mereka, tanah bukan hanya sumber pangan dan air, melainkan bagian dari kehidupan adat.
Warga mengenal Ina Kar, lokasi panas bumi itu, sebagai dapur alam. Ketika jagung mulai dapat dipanen, mereka membawa hasil kebun ke sana untuk Ploe Kwar, ritual syukuran panen.
Pada 9 Agustus 2024, PLN menggelar seminar budaya “Jaga Alam, Jaga Budaya” di Watuwawer, Desa Atakore. Sebelum acara dimulai, sekitar pukul 08.25 Wita, angin kencang merobohkan tenda. Dua layar proyektor jatuh, kursi dan meja berantakan, dan warga berhamburan. Acara kemudian dipindahkan ke aula desa.
Warga setempat memaknai kejadian itu sebagai angi gutun, tanda yang berkaitan dengan leluhur.
Damianus Laba, pemuda Atakore, menyebutnya ungkapan kemarahan leluhur. Menurut dia, tenda berdiri di muhuk breketen, tempat keramat.
Pemaknaan tersebut mencerminkan keyakinan warga, bukan penjelasan mengenai penyebab angin.
Petrus Ata Tukan menjelaskan bahwa Ploe Kwar harus berlangsung di Ina Kar.
“Ritual ini tidak bisa di tempat lain. Dia harus berada di tempatnya Ina Kar,” katanya.
Petrus mengingatkan bahwa mata air berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat, dari kelahiran hingga kematian. Ia mengkhawatirkan kelangsungan Ploe Kwar jika proyek beraktivitas di sekitar Ina Kar.
Andreas Bahas Ledjap, pemuda Atakore lainnya, mengenang peristiwa pada 6 September 2024, ketika warga menghadang petugas PLN yang datang bersama aparat keamanan untuk mengidentifikasi lahan dan tumbuhan di sekitar Ina Kar.
Menurut Andreas, kegiatan itu tidak didahului pertemuan resmi dan tidak sesuai dengan kesepakatan seminar budaya 9 Agustus.
Warga, katanya, meminta aspirasi tujuh tokoh adat didengarkan melalui Ahar Tu, sebutan bagi tujuh komunitas adat di sekitar Ina Kar.
Dua tahun kemudian, pada 14 Oktober 2026, warga Atakore menghadang tim persiapan pengadaan tanah yang hendak menggelar sosialisasi.
Tetua adat duduk bersila di persimpangan Petun. Perempuan dan pemuda berdiri di belakang mereka. Tim akhirnya bubar tanpa menggelar sosialisasi.
Pada hari yang sama, 50 warga menemui Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, di Lewoleba. Mereka membawa petisi penolakan dengan 1.790 tanda tangan dan meminta jawaban terbuka dalam tiga hari.
Warga mengatakan konsultasi hanya melibatkan pemilik tanah, aparat desa, dan tokoh adat. Mereka juga meminta pemerintah memperhitungkan keterbatasan daya dukung Lembata sebagai pulau kecil serta keberadaan gunung api.
Dalam audiensi itu, Bupati Tuaq menyatakan tidak akan menjual tanah adat dan pemerintah ikut menolak jika warga menolak.
Atadei direncanakan berkapasitas 10 megawatt, dengan target operasi pada 2027.
Di tengah penolakan, warga juga mempersoalkan surat camat tertanggal 14 September 2026 yang melarang sosialisasi di rumah ibadah dan meminta agar penyampaian sikap diberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah desa.
Warga menilai surat itu membatasi aspirasi; camat membantah bahwa surat tersebut ditujukan kepada penolak proyek.
Dari Penjagaan Kampung ke Ruang Pengadilan
Penolakan juga berlangsung di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, di bagian barat Flores.
Poco Leok bukan satu kampung, melainkan kawasan sejumlah kampung adat yang dikelilingi perbukitan. Golo Mompong merupakan puncak tertinggi dalam rangkaian bukit itu dan diyakini warga sebagai bekas kampung leluhur.
Lahan ulayat di kawasan ini tidak hanya berisi kebun kopi, cengkeh, pisang, dan umbi-umbian. Di dalamnya juga terdapat mata air, rumah, makam leluhur, dan altar persembahan.
Wilayah ini merupakan lokasi perluasan PLTP Ulumbu, dengan rencana Unit 5–6 berkapasitas 2 × 20 megawatt.
Ketegangan di Poco Leok meningkat setelah terbitnya keputusan Bupati Manggarai tentang penetapan lokasi proyek pada 1 Desember 2022, disusul kedatangan rutin petugas PLN dan pemerintah, dengan pengawalan warga.
Menurut catatan Floresa, aksi penolakan pertama berlangsung pada 8 Februari 2023. Warga menyebut penghadangan aktivitas proyek di lahan mereka sebagai “aksi jaga kampung”. Perempuan ikut berada di barisan depan.
Selain menghadang aktivitas di lahan, warga mengirim surat penolakan kepada bupati, pihak pertanahan, dan bank Jerman KfW sebagai pendana proyek.
Persoalan keterlibatan perempuan dalam pengembangan proyek kemudian turut disuarakan di Mahkamah Konstitusi.
Ermelinda Jebarus, perempuan adat dari Gendang Lungar, bersaksi pada 20 Oktober 2026 dalam uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026. Permohonan itu diajukan Perkumpulan Solidaritas Perempuan dan sejumlah perempuan.
Ermelinda mengatakan perempuan tidak dilibatkan dalam sosialisasi sebelum titik pengeboran ditetapkan, meski mereka mengelola kebun dan menjaga pangan keluarga. Ia juga menyampaikan kesaksian tentang perempuan yang mengalami kekerasan fisik dari aparat hingga dibawa ke rumah sakit.
Di Atakore dan Poco Leok, perdebatan melampaui risiko teknis proyek. Warga mempersoalkan siapa yang menerima informasi, diajak berunding, dan memiliki kesempatan untuk memengaruhi keputusan.
Janji Listrik dan Manfaat bagi Daerah
Pemerintah dan pengembang berangkat dari kebutuhan listrik yang mereka perkirakan terus tumbuh, ketergantungan pada bahan bakar minyak, dan perlunya pasokan berkelanjutan.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta perdebatan soal proyek geotermal berlangsung secara ilmiah dan rasional. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat sama-sama menginginkan kemajuan daerah yang tetap lestari.
Ia mengajukan lima parameter penilaian: teknis, lingkungan, bagi hasil, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan keamanan. Menurutnya, setiap proyek harus dinilai tersendiri.
“Yang bagus kita teruskan tentu dengan berbagai catatan, yang kurang bagus dan bisa diperbaiki kita perbaiki, yang memang sama sekali tidak bisa tutup dan jangan pernah dilakukan di tempat yang memang penolakannya kuat dan tidak bisa dipaksakan,” katanya dalam forum di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, pada 23 Juli 2026 yang juga diikuti Floresa.
Forum itu mempertemukan pejabat pemerintah, PLN, dan pengembang dengan akademisi, tokoh Gereja, organisasi masyarakat sipil, serta warga dari wilayah proyek.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut subsidi bahan bakar pembangkit listrik di Flores mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi menambah kebutuhan listrik.
Eniya mengatakan panas bumi dapat memasok listrik selama 24 jam. Ia juga menyebut pembangkit tenaga surya membutuhkan lahan empat hingga lima kali lebih luas daripada geotermal untuk menggantikan kapasitas diesel yang sama.
Eniya menyebut rencana perubahan regulasi agar daerah memperoleh bagian dari bonus produksi dan penerimaan negara bukan pajak panas bumi.
“Kita pastikan bahwa daerah setempat itu bisa menerima dan ini harus dirasakan oleh rakyat setempat yang ada di lokasi tersebut,” katanya dalam forum yang sama.
General Manager PLN UIP Nusa Tenggara, RDW Manurung, menyebut beban puncak listrik Flores saat forum berlangsung sekitar 117 megawatt, dengan perkiraan 133 megawatt pada 2027. Daya mampu pembangkit di Flores dan Lembata, katanya, sekitar 146 megawatt.
Manurung menyebut sisa ketersediaan sekitar 13 megawatt dan cadangan daya sekitar 9 persen, di bawah standar minimal PLN yang disebutnya 30 persen. Ia memperkirakan kebutuhan listrik tumbuh sekitar 8 persen per tahun sehingga pembangkit tambahan perlu disiapkan sejak dini.
Angka beban puncak, daya mampu, dan cadangan yang disampaikan Manurung belum dapat dibandingkan langsung tanpa kejelasan tahun acuan, cakupan sistem, dan definisi cadangan. Proyeksi kebutuhan juga perlu dibedakan dari beban listrik yang sudah tercatat.
Sahat Simangunsong dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) mengajak peserta membahas kebutuhan listrik, sumber energi yang tersedia, dan pilihan pasokan berkelanjutan.
Flores, katanya, masih bergantung pada minyak, sementara panas bumi merupakan sumber energi lokal.
Ia menghubungkan sebutan geothermal island dengan kondisi geologi Flores.
“Karena Tuhan menciptakan ini jadi geothermal island,” katanya, “jangan sampai energi lokal itu dikalahkan oleh energi-energi fosil.”
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, menyebut potensi panas bumi NTT sekitar 1,2 gigawatt, dengan kapasitas yang dimanfaatkan sekitar 24 megawatt.
Ia mengaitkan pengembangan dengan target emisi nol bersih Indonesia pada 2060 serta swasembada energi. Besarnya potensi itu tidak sama dengan kapasitas pembangkit yang telah beroperasi.
Siapa yang Didengar?
Bagi warga yang menolak, paparan kebutuhan listrik menyisakan pertanyaan: bagaimana kebun dan sumber air dilindungi, serta sejauh mana keberatan mereka dapat memengaruhi kelanjutan proyek.
Di Mataloko, warga melaporkan perubahan kebun yang penyebabnya belum dipastikan. Di Oka Ile Ange, mereka mengkhawatirkan sumber air sebelum pengeboran dimulai. Di Atakore dan Poco Leok, mereka juga mempersoalkan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.
Lina berkata, pertanyaan mereka yang terus tidak terjawab adalah “apa yang terjadi jika dampak buruk terus membayangi masa depan kami?”
“Sampai sekarang kami belum mendapat jawaban yang memuaskan rasa ingin tahu kami,” katanya.
Setiap lokasi menyimpan kondisi dan pengalaman yang berbeda. Janji manfaat energi secara umum belum menjawab seluruh persoalan yang diajukan warga.
Pater Mike Peruhe, OFM, dari Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC OFM), lembaga Gereja Katolik yang mengadvokasi warga, mempertanyakan keterlibatan masyarakat dalam penetapan wilayah proyek. Ia meminta pemerintah melindungi warga ketika terjadi perselisihan.
“Kehadiran kami dari JPIC ini adalah panggilan nurani dan bagian dari pastoral lingkungan hidup,” katanya kepada Floresa pada 30 September di Lewokluok.
“Karena wilayah tersebut berada di wilayah adat, maka keputusan juga harus melalui adat,” katanya.
Dalam pernyataan pada 9 Oktober 2026, Uskup Larantuka, Mgr. Yohanes Hans Monteiro, meminta penghentian tahapan yang berpotensi menimbulkan dampak permanen sampai keberatan warga ditangani, kajian independen diselesaikan, dan persetujuan tanpa paksaan dipenuhi.
Di Doka, Lina merumuskan hubungannya dengan kebun melalui tanah, air, dan udara yang menopang kehidupan keluarga.
“Kami hirup energi dari tanah, air, udara, bukan dari geotermal,” katanya.
Ia ingin anak-anaknya memperoleh pendidikan dan menentukan jalan hidup sendiri. Ia juga mengajak mereka mengenal perjuangan warga mempertahankan ruang hidup.
Baginya, tanah adalah ibu yang menyediakan kehidupan. “Ibu yang mengeluarkan kami dari rahim, dan rahim bumi yang menyediakan energi kehidupan untuk kami hidup,” katanya.
Bagi keluarga Lina, hubungan itu terwujud dalam pekerjaan sehari-hari: hasil kebun disiapkan di dapur, dibawa ke pasar, lalu menjadi biaya sekolah dan kebutuhan rumah.
Di tengah rencana pengembangan panas bumi, Lina ingin mempertahankan kebun yang memungkinkan perjalanan itu terus berlangsung.
Adriani Miming, Elisa Lehot, dan Teofilus Afres berkolaborasi dalam penulisan laporan ini.
Editor: Ryan Dagur
