Oleh: Felix Baghi
Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menetapkan Kamis pekan ketiga bulan November sebagai Hari Filsafat Sedunia. Penetapan ini bukan sekadar pengingat bahwa filsafat itu penting, melainkan ajakan untuk berpikir ulang tentang arti berpikir.
Ajakan ini bukan seruan akademik belaka. Kita hidup pada zaman ketika mesin cerdas mampu menghitung lebih cepat daripada manusia, menghasilkan teks, memprediksi perilaku, dan menyodorkan jawaban sebelum pertanyaan sempat direfleksikan oleh otak manusia.
Bahayanya bukan terletak pada mesin yang terlalu pintar, melainkan pada manusia yang terlalu cepat menyerahkan pertimbangannya kepada mesin.
Yang kita hadapi bukan hanya perkembangan teknologi, melainkan pergeseran kekuasaan epistemik: siapa yang menentukan apa yang dianggap benar? Siapa yang dianggap kompeten, dan suara siapa yang layak masuk ke ruang keputusan?
Ketika algoritma menyaring informasi, menentukan rekomendasi, dan membentuk persepsi, pertanyaan filosofis menjadi mendesak: apakah manusia masih berpikir, atau hanya mengonsumsi jawaban yang telah disiapkan baginya?
Immanuel Kant menyerukan Sapere aude atau “Beranilah menggunakan akalmu sendiri”. Namun, seruan ini sering direduksi menjadi nasihat moral bagi individu. Padahal ketidakdewasaan tidak selalu lahir dari kemalasan. Ia juga dipelihara oleh struktur dan institusi, oleh kekuasaan yang menuntut kepatuhan, oleh pasar yang mengubah warga menjadi konsumen, dan oleh teknologi yang menggantikan pertimbangan dengan prediksi.
Jürgen Habermas, pemikir generasi kedua Teori Kritis Mazhab Frankfurt, menyebut gejala ini “kolonisasi dunia-kehidupan”: ruang tempat manusia saling memberikan alasan perlahan dikuasai oleh logika uang, profit, administrasi, dan efisiensi.
Dalam kondisi demikian, berpikir tidak pernah berarti berpikir sendirian. Kebebasan berpikir membutuhkan ruang publik yang sehat, yaitu ruang tempat klaim dapat diuji, kesalahan dapat diakui, dan perbedaan tidak serta-merta dicap sebagai ancaman.
Sayangnya, ruang publik kian menyempit. Ruang virtual merampas ruang publik. Media sosial menghukum keraguan, pasar politik menjual kepastian, dan mesin imitasi menawarkan kenyamanan berupa jawaban instan. Padahal, jawaban yang terlalu cepat sering kali hanya menutup pertanyaan yang lebih sulit.
Berpikir kritis (critical thinking) tidak sama dengan kecurigaan yang beku atau kegemaran membantah, dan tidak berarti menolak segala sesuatu. Berpikir kritis berarti menyingkap apa yang dianggap wajar: siapa yang diuntungkan oleh ketidakadilan yang dibiarkan, siapa yang tidak pernah diberi tempat untuk bersuara, dan pengetahuan siapa yang disingkirkan karena tidak sesuai dengan cara berpikir dan berbahasa pihak yang berkuasa.
Miranda Fricker menyebut luka semacam ini sebagai ketidakadilan epistemik (epistemic injustice). Seseorang dapat dirugikan bukan karena ia tidak sanggup berpikir, melainkan karena kesaksiannya tidak dianggap layak didengar. Menurut Fricker, ketidakadilan testimonial terjadi ketika prasangka menurunkan kredibilitas seseorang sebagai sumber pengetahuan.
Dalam konteks Indonesia, kita mengenalnya terlalu dekat: kesaksian warga tentang tanah, mata air, hutan, dan leluhur kerap dianggap sekadar sentimen di hadapan dokumen, data, dan kepentingan investasi. Padahal, pengalaman hidup mereka adalah bentuk pengetahuan tentang wilayah, risiko, dan masa depan.
Ketika bumi berguncang dan kehilangan menumpuk, pertanyaan itu kembali: suara siapa yang dianggap layak menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi? Jika otoritas hanya diberikan kepada mereka yang menguasai bahasa teknis, modal, dan akses ke meja keputusan, “objektivitas” dapat berubah menjadi alat untuk membisukan pihak yang paling terdampak.
Namun, filsafat tidak boleh berhenti pada kritik. Ia harus bergerak menuju tanggung jawab. Emmanuel Levinas mengingatkan bahwa wajah sesama menuntut jawaban etis sebelum bahasa, pengetahuan, dan kebijakan sempat dirumuskan. Kita sudah dipanggil sebelum kita memilih untuk peduli.
Paul Ricoeur kemudian merumuskan etika sebagai aiming at the good life with and for others in just institutions, yakni hasrat akan hidup yang baik, bersama dan untuk orang lain, di dalam institusi yang adil. Dari sini lahir tiga tuntutan etis yang tak terpisahkan: menghargai martabat, memperhatikan yang rapuh, dan menegakkan keadilan.
Berpihak bukan berarti meninggalkan nalar. Memperjuangkan hak asasi manusia tidak berarti mengabaikan filsafat, dan membela keutuhan alam tidak berarti menjauh dari cara berpikir filosofis yang kritis dan tajam.
Sebaliknya, nalar tanpa keberpihakan adalah kepandaian yang berpura-pura: ia mampu menganalisis ketimpangan, tetapi tidak berani menyentuh akarnya. Demikian pula, tindakan tanpa pemikiran kritis dan rasional hanya menjadi aktivisme yang mudah ditunggangi kepentingan. Keduanya adalah bentuk ketidakdewasaan: yang satu bersembunyi di balik objektivitas, yang lain di balik moralitas.
Tantangan zaman ini memiliki wajah baru. Bahaya terbesar kecerdasan imitasi bukan terletak pada mesin yang dapat berpikir seperti manusia, melainkan pada manusia yang berhenti berpikir karena merasa sudah dilayani mesin. Mesin berpikir direkayasa untuk mengolah tumpukan data yang cenderung menyalin pola dari mereka yang paling banyak bersuara. Akibatnya, mesin dapat mengukuhkan dominasi, menyalin bias, dan membuat keheningan kelompok marjinal tampak seperti ketiadaan.
Menyerahkan pertimbangan kepada kalkulasi mesin berarti menyerahkan tanggung jawab. Dan, tanggung jawab, berbeda dari efisiensi, tidak dapat didelegasikan kepada sistem yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Mesin dapat memberi rekomendasi, tetapi tidak dapat menanggung akibat keputusan yang merampas tanah, memiskinkan pekerja, atau membungkam suara warga. Semua itu tetap menjadi tanggung jawab manusia.
Karena itu, filsafat bukan hiasan akademik. Ia bukan ornamen bagi seorang doktor filsafat yang bangga akan gelar, posisi, dan kekuasaan di sekitarnya. Filsafat adalah perlawanan yang sabar terhadap segala yang ingin membuat kita berhenti bertanya. Filsafat melatih kita tinggal lebih lama pada pertanyaan, mendengar sebelum menyimpulkan, dan mencurigai jawaban yang terlalu cepat menenangkan. Ia mempersoalkan argumentasi pihak yang berkuasa dan mereka yang berlindung di balik otoritas.
Pelajaran filsafat dan berpikir kritis sangat penting bagi kampus, Gereja, birokrasi, media, dan ruang publik, terlebih bagi mereka yang sering tergoda memilih kepastian ketimbang kebenaran, dan kenyamanan diri ketimbang keabadian.
Maka marilah kita kembali pada motto Hari Filsafat tahun ini: dare to think, courage to question, responsibility to act, yakni berani berpikir, berani bertanya, dan bertanggung jawab untuk bertindak.
Filsafat tidak hanya mengajarkan cara berpikir dan cara bernalar. Filsafat menggugat kita untuk menjadi lebih manusiawi. Ukuran kemanusiaan bukanlah seberapa canggih teknologi yang kita miliki atau seberapa banyak argumentasi yang kita berikan, melainkan apa yang kita lakukan bagi mereka yang suaranya paling lemah, melalui integritas dalam berpikir dan bertindak.
Felix Baghi adalah Imam SVD dan Dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere
Editor: Ryan Dagur


