Oleh: Abim Gondrong
Semoga resah ini sampai kepada kalian, kawan muda Indonesia Timur yang menjaga ruang hidupnya di kampung masing-masing. Anggap saja ini surat dari sahabat pena yang berjumpa kawan lama dari kampung, yang resah karena tanahnya mulai terancam pembangunan yang tidak berkeadilan.
Tulisan ini adalah refleksi saya setelah belajar Fondasi Penguatan Akademi Antar Nusa (AKARNUSA) di Kupang pada 1-7 November 2026 yang diprakarsai Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL). Kegiatan itu bertujuan mempererat regenerasi penggerak komunitas anak muda di Indonesia Timur dalam memperjuangkan keadilan iklim dan hak-hak masyarakat lokal.
Dari ruang belajar itulah resah ini bermula, dan kita mulai dari hal yang paling terasa di kulit: cuaca.
Apakah kawan-kawan merasa ada yang aneh dengan cuaca akhir-akhir ini? Panas rasanya bertambah kurang ajar, bukan? Tidak usah repot-repot memeriksa termometer atau menunggu prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk tahu bahwa bumi kita sedang demam tinggi.
Keringat yang bercucuran padahal kita cuma duduk diam sudah jadi saksi betapa alam ini tidak keruan. Kipas angin di pojok ruangan pun sudah tak ada gunanya, hanya berputar-putar membagi rata hawa panas.
Bicara soal perubahan iklim hari-hari ini, telinga kita akan dijejali oleh satu perjamuan besar yang disebut-sebut penentu nasib bumi: COP31. Ah, ya, Conference of the Parties. Sebuah pertemuan agung alias arisan elit iklim sedunia di Antalya, Turki pada 9-22 November 2026.
Para pemimpin negara, taipan bisnis, dan birokrat mentereng dari berbagai penjuru dunia, tak sedikit yang naik jet pribadi boros bahan bakar, hanya untuk duduk di ruangan ber-AC dingin membahas cara mengurangi emisi karbon.
Di forum-forum semacam itu, bahasa yang dipakai selalu bikin lidah keseleo: carbon offset, climate finance, green energy transition, sampai net zero emission.
Dokumennya tebal-tebal, pidatonya berapi-api. Namun, apa artinya semua itu bagi kampung kita?
Metabolisme yang Retak
Tidak usah kaget, di mimbar-mimbar akademik, para sarjana suka sekali memakai istilah yang terdengar kokoh untuk menjelaskan kiamat kecil ini.
Mereka menyebutnya keretakan metabolik atau metabolic rift.
Kedengarannya mirip diagnosis penyakit usus buntu atau maag akut di rumah sakit. Tapi percayalah, maknanya jauh lebih menyeramkan dari sekadar sakit perut.
Untuk mengerti ngerinya “penyakit” ini, kita tidak perlu repot-repot buka buku tebal. Pakai akal sehat saja.
Kawan, alam ini, kata Karl Marx (1818-1883) yang meminjam pikiran ahli tanah Justus von Liebig (1903-1873), sejatinya punya “siklus pencernaannya” sendiri. Punya metabolisme.
Hukum alam yang waras berbunyi: ada yang diambil, ada yang dikembalikan. Daun gugur jadi pupuk, air menguap jadi hujan, manusia makan dari hasil tanah dan sisa buangannya kembali menyuburkan tanah. Sebuah lingkaran yang rapi, adil, dan tahu budi pekerti.
Namun, mesin-mesin kapitalisme global telah mengoyak siklus itu sampai putus total. Pusat kekuasaan menyedot habis kekayaan dari pinggiran, mengunyahnya, lalu membuang kotorannya kembali ke daerah.
Dan parahnya, di COP31, para elit itu bukan sedang berusaha menjahit kembali metabolisme alam yang retak, melainkan mencari cara baru untuk menambang uang dari keretakan tersebut.
Kita mengenalnya dengan nama perdagangan karbon dan transisi energi hijau.
Hijau di Meja Perundingan, Merah di Kampung
Kajian PIKUL menyoroti krisis iklim di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan berfokus pada keadilan iklim (climate justice). Menurut PIKUL, dampak perubahan iklim di wilayah kepulauan kering ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik geografis pulau-pulau kecil.
Data di Sabu Raijua, tercatat 4.310 pembudidaya rumput laut yang menggantungkan ekonomi pada lahan yang tersedia seluas 486,99 hektare. Namun, kenaikan suhu muka air laut, gelombang pasang, serta dampak berkepanjangan pasca-Badai Seroja memicu wabah penyakit ice-ice yang menggagalkan panen secara berulang.
Dari NTT, tengoklah ke pesisir Sulawesi. Atas nama “transisi hijau” yang digembar-gemborkan di meja COP31, gunung-gunung dibongkar habis-habisan lewat mantra ajaib “hilirisasi nikel”. Katanya untuk bikin baterai mobil listrik yang ramah lingkungan.
Ramah buat siapa? Buat orang-orang kaya di kota besar yang sok go green! Padahal, di Sulawesi sana, siklus alam diputus paksa. Nikelnya dihisap ke pusat kapital, sementara debu beracun dan limbah tailingnya dicekokkan ke paru-paru warga setempat dan perairan tempat nelayan menggantungkan hidup.
Lalu geser ke Papua. Hutan maha lebat yang tersisa kini diincar untuk dijadikan “kompensasi karbon,” malah terancam dibabat habis. Berkedok kesepakatan iklim global, perusahaan-perusahaan raksasa seolah membeli “surat pengampunan dosa” polusi mereka di negara maju dengan mematok hutan di Papua, mengusir masyarakat adat dari tanah ulayatnya, dan menghancurkan sumber sagu.
Ruang hidup dirampas dan warganya pelan-pelan dibikin bergantung pada sembako instan. Ini bukan pelestarian, ini perampokan gaya baru yang disahkan oleh stempel internasional.
Sementara itu, di Nusa Tenggara, baik Barat maupun Timur, matahari tak lagi sekadar bersinar, tapi membalas dendam. Sumur-sumur kering kerontang seolah airnya disedot setan, dan jagung-jagung mati berdiri. Alam rusak karena hutan tangkapan air dibabat untuk investasi, sementara janji-janji “dana iklim” dari COP31 entah masuk di kantong birokrat mana.
Eko Cahyono, peneliti dari Sajogyo Institute mengatakan: “Memulihkan krisis sosial-ekologis Nusantara membutuhkan langkah yang menyeluruh dan radikal. Kita tidak bisa lagi menggunakan kaca mata tunggal dan monodisipliner yang sempit.”
Solidaritas Kaum Muda adalah Kunci
Di mana batang hidung kaum muda dalam huru-hara retaknya alam ini?
Sebagian mungkin sedang asyik nongkrong di kedai kopi, menyeruput es kopi pakai sedotan stainless steel sambil berdebat di media sosial.
Atau, mungkin ada yang kali lalu berlomba-lomba bikin proposal supaya bisa jadi “delegasi pemuda” di COP31, berkalung ID card mentereng, lalu selfie di depan logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kawan, kebanggaan macam apa itu?
Bumi tidak selamat hanya dengan pamer foto di forum internasional, sementara alat berat terus menggaruk perut bumimu di kampung halaman.
Peran kaum muda, terutama pemuda-pemudi di wilayah Timur, tidak boleh sudi direduksi tukang sorak di festival omong kosong seperti COP31.
Kita sedang berhadapan dengan sistem raksasa yang meretakkan tulang punggung alam kita sendiri.
Kalau-kalau pemuda NTT, NTB, Sulawesi,Maluku dan Papua hanya berharap pada dokumen hasil konferensi yang bahasanya saja tidak dimengerti oleh nelayan dan petani di kampung, maka tamatlah riwayat kita.
Lebih baik kemasi barang-barang, karena sebentar lagi kampung hanya tinggal koordinat di Google Maps.
Kita tidak butuh menteri, ahli-ahli dari ibu kota, atau bule-bule berdasi dari PBB untuk memberi tahu bagaimana cara menjahit kembali metabolisme alam yang retak.
Leluhur sudah khatam urusan itu, jauh sebelum bangsa Eropa panik soal suhu bumi. Orang timur punya hukum adat, punya kearifan merawat laut dan hutan agar siklusnya tak putus.
Ambil contoh sasi. Di perairan Maluku, Raja Ampat, dan pesisir Papua, orang-orang tua mewariskan hukum sasi. Ini bukan sekadar plang larangan. Lewat sasi, laut dan hutan diberi “cuti panjang”. Pantang hukumnya mengambil ikan, lola, teripang, atau hasil hutan di wilayah tertentu. Alam dibiarkan bernapas, beranak-pinak, dan memulihkan dirinya sendiri.
Bandingkan dengan kapal-kapal pukat harimau kapitalis atau perusahaan kayu yang serakahnya tidak kenal tanggal merah, terus mengeruk sampai rahim bumi kering kerontang.
Kawan, berkunjunglah ke Lembata dan pesisir Flores di NTT, masyarakat punya Muro. Atau di NTB, pesisir Lombok, mereka punya Awiq-Awiq, kawasan larangan adat untuk menjaga terumbu karang dan tempat ikan bertelur. Hukum adat ini tegak tanpa perlu polisi atau Perda pesanan cukong.
Aturannya jelas, sanksinya bikin malu tujuh turunan dan tak bisa disuap. Tidak ada cerita bayar denda lalu boleh merusak lagi macam sistem carbon offset (penebusan dosa karbon) yang diakali korporasi raksasa zaman sekarang.
Lihat pula masyarakat adat Ammatoa di Kajang, Sulawesi Selatan. Mereka punya konsep Borong Karamaka atau Hutan Keramat. Jangan coba-coba menebang pohon di sana hanya karena kamu butuh kayu. Hutan dijaga seperti menjaga ibu kandung sendiri.
Aturan adatnya tegas, tebang satu pohon pantangan, sanksinya denda adat yang bikin meriang seumur hidup dan harus menanam kembali. Mereka paham betul, daun yang jatuh, air yang diserap, adalah siklus hidup yang tak boleh diputus. Hutan di mata orang Kajang adalah napas.
Turun ke Kampung
Yang paling mendesak sekarang adalah membuang mental pasif. Jadilah garda depan untuk menambal keretakan itu dari bawah. Jadilah barisan yang berani bilang “Tidak!” pada eksploitasi ugal-ugalan yang menunggangi krisis iklim.
Turun ke ladang, ke pesisir. Organisir para nelayan yang tangkapannya makin sepi. Temani petani yang kebingungan membaca musim. Bangun kembali kedaulatan pangan, rintis ekonomi yang memutar siklus hidup di kampung kita sendiri.
Kawan, kita tidak sedang memulai dari nol. Masyarakat adat mengelola atau memegang hak atas sekitar seperempat daratan bumi, yang mencakup 37% lahan alami yang tersisa dan sepertiga lanskap hutan utuh dunia.
Para peneliti memang menegaskan bahwa angka populer 80% keanekaragaman hayati dunia ada di willayah adat tidak berdasar. Namun, bukti-bukti lain tetap kuat: di tangan masyarakat adat, hutan lebih terjaga.
Perubahan iklim itu nyata, tapi retaknya hubungan manusia dan alam yang disetir oleh kerakusan kapital global ini jauh lebih kasat mata. Jangan biarkan tanah di timur cuma jadi tumbal proyek “hijau-hijauan” dan komoditas dagang para elit di COP31.
Lawan omong kosong ini. Jahit kembali metabolisme alam dengan tangan kita sendiri, sebelum laut benar-benar menelan kampungmu, dan sebelum hutan maha lebat di Papua atau Sulawesi hanya tinggal cerita pengantar tidur yang getir buat anak cucu kelak.
Abim Gondrong aktif di Rumah Baca Aksara, kolektif kaum muda berbasis di Ruteng, Manggarai
Editor: Ryan Dagur


