Di Nangahale, Gereja tidak hanya berbicara sebagai gembala. Ia bertindak sebagai pemegang HGU, penggerak jaringan umat, dan pihak yang merestui penggusuran serta pemidanaan warga. Ketika lembaga-lembaga Katolik lain memilih diam, Kekatolikan di Flores sedang diuji: membela martabat warga atau melindungi kuasanya sendiri.
Ketika rumah dirobohkan, warga dipidana, dan tanah masih disengketakan, pertanyaan jurnalistik bukan penghinaan terhadap Gereja. Ia adalah kewajiban memeriksa kuasa—termasuk kuasa yang berbicara atas nama iman.
Menurunkan artikel yang prosesnya melanggar kesepakatan bukanlah tunduk pada tekanan. Itu adalah tanggung jawab etik. Jika ada bukti tentang “deal” lain, uji, konfirmasi, lalu tulislah—karena itulah kerja jurnalis.
Di tengah kuasa yang ingin menentukan cerita dan modal yang dapat membeli perhatian, media alternatif berusaha memastikan mereka yang disingkirkan tetap punya tempat untuk bersuara. Jika Floresa dan media sejenis padam, bukan hanya redaksi yang hilang—warga kehilangan ruang untuk bersuara, kekuasaan kehilangan pengawas, dan ketidakadilan semakin leluasa bekerja.
Esai Adriani Miming menunjukkan bahwa kelelahan kerja dan tekanan ekonomi ikut menguras ruang bagi cinta. Tulisan ini menyambut argumen tersebut, lalu melengkapinya dengan beban adat di Flores dan kebebasan memilih jalan hidup: menikah maupun melajang bukan perlombaan.
Warga mengandalkan air kali, membeli air sumur bor dan menampung hujan. Rencana jaringan air bersih terkendala lahan dan anggaran; peluang pendanaan pada 2028 pun belum pasti.