Jusuf Kalla : Urusan Desa Ikuti Undang-Undang

Ilustrasi Kehidupan Masyarakat Desa
Ilustrasi Kehidupan Masyarakat

, .co – Dua Kementerian Kabinet Kerja masih berseteru memperebutkan kewenangan untuk mengurus desa. Agar tak berkepanjangan, harus turun tangan.

Wakil Presiden mengatakan, Presiden sedang menyusun aturan Kementerian yang berwewenang membawahi urusan desa. Jusuf Kalla mengatakan aturan itu disusun berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. “Sedang diatur Presiden sesuai undang-undang yang ada,”ujarnya, seperti dikutip  dari harian , Rabu (7/1/2014).

Jusuf Kalla tidak memerinci lebih lanjut kementerian mana yang nantinya akan mengurusi desa, apakah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa, pembinaan dan pengawasan desa diatur dalam ayat 1 hingga ayat 4 pasal 112. Pada ayat 1 pasal 112 disebutkan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa, pemerintah adalah Dalam Negeri yang membina penyelenggaraan . (PTD/Floresa)

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kamu bisa memberi kami kontribusi, dengan klik di sini. Gabung juga di grup WhatsApp pembaca kami dengan klik di sini.

TERKINI

BANYAK DIBACA

BACA JUGA