Floresa.com- Koalisi Cek Fakta merampungkan proses pemantauan misinformasi dan disinformasi selama hari pemungutan suara pada 14 Februari dengan melibatkan lebih dari seratus media lokal dan nasional di seluruh Indonesia.
Koalisi ini yang mencakup Aliansi Jurnalis Independen [AJI], Asosiasi Media Siber Indonesia [AMSI] dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia [Mafindo] berhasil memeriksa 56 hoaks dan dan mempublikasikan 107 artikel.
Artikel yang sudah dimuat di situs Cekfakta.com-dikelola koalisi-kemudian bebas direpublikasi oleh semua media mitra.
Gerakan periksa fakta kolaboratif itu melibatkan 131 media lokal dan nasional di seluruh Indonesia. Mereka terlibat dalam kerja besar patroli hoaks di media sosial dan aplikasi percakapan sejak pukul 05.00 hingga 20.00 WIB.
Sebanyak 25 media di antaranya merupakan mitra Cekfakta.com yang sudah terlibat sejak pendirian gerakan kolaborasi ini setahun sebelum Pemilu 2019.
Setiap media yang berpartisipasi mengerahkan pemeriksa fakta dari medianya yang sudah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metode debunking dan prebunking hoaks di ranah digital sejak 2020.
Verifikasi final atas konten pemeriksaan fakta dari media mitra sebelum diunggah ke situs Cekfakta.com dilakukan tim editor dari AJI, AMSI dan Mafindo.
Koalisi menyatakan, dibandingkan Pemilu 2019, proses cek fakta pada Pemilu 2024 jauh lebih menantang karena terdapat dugaan kecurangan dan Aparatur Sipil Negara [ASN] yang tidak netral.
Oleh karenanya, menurut koalisi, pemeriksa fakta tidak bisa hanya mengandalkan sumber-sumber dari otoritas, tapi butuh verifikasi lebih mendalam ke lapangan.
Ika Ningtyas, sekretaris jenderal AJI Indonesia sekaligus koordinator periksa fakta mengatakan aktivitas ini bertujuan membantu publik menyikapi proses Pemilu. Sebab, kata dia, setiap kali hari pencoblosan biasanya diikuti hoaks yang menargetkan pemilih dan penyelenggara Pemilu.
“Kita perlu memonitor juga jika ada disinformasi yang dapat menyebabkan konflik,” katanya.
Septiaji Eko Nugroho, Ketua Umum Mafindo mengatakan gerakan cek fakta di Indonesia juga bekerja sama intensif dengan masyarakat sipil yang mengawal proses Pemilu dan lembaga penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.
Sampai saat ini, kata dia, sebanyak 51 organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi telah menandatangani nota kesepahaman dengan Koalisi Cek Fakta.
Ia mengatakan organisasi-organisasi ini terlibat dalam menyebarkan prinsip dan konten cek fakta ke komunitas masing-masing.
Keterlibatan relawan dari berbagai kota dan lintas organisasi masyarakat sipil ini, menurut dia, sangat penting sebagai respons cepat penanganan hoaks Pemilu.
“Kita juga berkoordinasi dengan beberapa platform digital yang banyak digunakan masyarakat Indonesia supaya penanganan bisa dilakukan lebih responsif,” ungkapnya.
Wahyu Dhyatmika, Ketua Umum AMSI mengapresiasi semua media lokal dan nasional yang terlibat dalam kolaborasi cek fakta selama Pemilu 2024.
Partisipasi ini, menurut dia, menunjukkan adanya semangat yang tinggi “untuk berinovasi digital, meningkatkan relevansi dan keterpercayaan publik pada media.”
Untuk membantu publik melaporkan hoaks yang mereka terima, koalisi membuka akun pengaduan di WhatsApp nomor +62 811-1000-0579.
Selain kegiatan patroli hoaks dan periksa fakta, koalisi juga rutin melakukan live fact checking dalam lima kali debat calon presiden dan wakil presiden.
Kegiatan itu, menurut koalisi, bertujuan memastikan setiap pernyataan kandidat berbasis pada data dan fakta yang bisa diakses khalayak ramai.
Koalisi menyatakan seluruh rangkaian kegiatan cek fakta selama Pemilu 2024 disokong oleh Google News Initiative, yang juga telah mendukung koalisi ini sejak awal berdirinya.
Editor: Herry Kabut