Jakarta, Floresa.co – Pemerintah pusat bakal memperketat persetujuan pembentukan daerah otonomi baru melalui pemekaran. Pasalnya, banyak daerah otonomi di Indoensia yang belum mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayahnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ada sekitar 60% daerah otonomi tidak mampu meningkatkan PAD. “Jadi, tujuan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan tak berjalan,” ujarnya, Senin (23/2/2015) sebagaimana dilansir dari kontan.co.id.
Politikus PDI-P ini mengatakna dalam rentang waktu 10 tahun hanya 36% dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya sesuai standar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Yang lain, rapornya merah,” ujarnya.
Tak hanya itu, banyak juga kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Pada kurun 2004-2013 ada 310 kepala daerah tersangkut masalah hukum baik korupsi maupun pidana umum.
Di NTT saat ini rampai diperbicangkan pembentukan provinsi Flores. Wacana ini sudah ramai kembali sejak 2014 lalu.
Tak hanya pemekaran provinsi NTT, di tingkat kabupaten juga ada wacana pembentukan kabupaten Manggaria Barat Daya pada akhir 2014 lalu. (PTD/Floresa)
