Oleh: Venansius Haryanto
Warga lingkar proyek geotermal di Flores-Lembata baru saja mengeluarkan surat terbuka, menyatakan penolakan terhadap forum yang diinisiasi oleh tiga kampus Katolik: Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero Maumere, dan Universitas Katolik Indonesia (Unika) Santu Paulus Ruteng.
Forum bertajuk “Komunikasi Multistakeholder” yang akan diadakan di Ledalero pada 23 Juli itu bercikal bakal dari penelitian yang dilakukan oleh sekelompok peneliti Unpar di bawah lembaga Center for Development and Social Justice (CHuDS).
Forum ini rencananya akan melibatkan sejumlah pihak: lembaga Gereja Katolik, unsur Pemda (Pemprov, Pemkab, dan DPRD), perwakilan pengembang/pelaksana proyek (PT PLN dan perusahaan swasta), perwakilan masyarakat sipil, pakar geoteknik, akademisi, serta warga lingkar proyek.
Kendati diposisikan sebagai salah satu pemangku kepentingan, warga justru menolak hadir dalam forum ini. Dalam surat terbuka berjudul “Luka Masih Menyengat: Jangan Ajari Kami Cara Berkompromi,” mereka menolak seluruh rangkaian acara dan menilainya sebagai langkah untuk melemahkan gerakan mereka.
Keputusan warga ini menuai beragam tanggapan. Pertanyaan yang muncul antara lain: bukankah diskusi penting sebagai upaya mencari jalan keluar dari kebuntuan selama ini? Bukankah argumen penolakan warga harus diuji secara ilmiah dalam sebuah diskusi?
Ada juga yang bertanya, bagaimana mungkin warga mengklaim telah memahami geotermal sementara mereka membentengi diri dari penjelasan para ahli? Bukankah forum ini diadakan oleh kampus-kampus yang menjunjung tinggi prinsip netralitas, objektivitas, dan keilmiahan, ketimbang berpihak kepada pemerintah atau perusahaan?
Menolak menghadiri forum diskusi sebenarnya bukan hal baru. Bertahun-tahun berdinamika bersama warga lingkar geotermal Flores-Lembata, saya berkali-kali menyaksikan bagaimana warga memutuskan untuk tidak menghadiri forum yang diadakan oleh pemerintah atau perusahaan. Dari keterlibatan tersebut, saya mencatat beberapa poin berikut sebagai dasar pertimbangan warga untuk tidak hadir dalam forum-forum itu.
Ekspresi Harga Mati Sebuah Penolakan
Pertama-tama, ketidakhadiran warga dalam forum-forum diskusi, khususnya yang melibatkan pemerintah dan perusahaan sebagai pengembang proyek, mengandung pesan utama bahwa mereka sama sekali tidak ingin membuka ruang kompromi bagi kehadiran proyek geotermal di wilayah Flores-Lembata. “Pokoknya tolak” — demikian ringkasan bahasa penolakan warga selama ini.
Dengan demikian, memilih untuk tidak hadir dalam forum tersebut merupakan cara sebuah bentuk ekspresi resistensi (the art of resistance), sebagaimana juga aksi unjuk rasa, pernyataan publik, petisi, atau surat kepada pemerintah dan lembaga-lembaga pendanaan yang telah dilakukan selama ini.
Untuk memahami posisi warga ini, kita perlu berangkat dari titik yang sama: hingga hari ini, gelombang perlawanan publik terhadap proyek geotermal di Flores belum juga menggoyahkan niat pemerintah untuk mempertimbangkan keberlanjutan sebagian besar proyek-proyek tersebut.
Sejauh ini hanya geotermal Wae Sano di Kabupaten Manggarai Barat yang tampaknya tidak dilanjutkan, menyusul pengunduran diri Bank Dunia sebagai pendana proyek pada Oktober 2023. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa Wae Sano telah dikeluarkan dari master plan Flores sebagai Pulau Panas Bumi.
Sementara itu, sejumlah proyek lain seperti Poco Leok (Manggarai), Mataloko (Ngada), Sokoria (Ende), dan Atadei (Lembata) tampaknya akan terus dilanjutkan.
Yang terbaru, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan keputusan bertajuk “Penetapan Daerah Penghasil dan Daerah Pengolah Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun 2026”. Surat Keputusan itu mencantumkan Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Lembata — berturut-turut lokasi proyek geotermal Sokoria, Ulumbu-Poco Leok, Mataloko, dan Atadei — yang selama ini mendapat penolakan keras dari warga sekitar.
Hingga sekarang, di lapangan, pemerintah dan perusahaan dengan berbagai cara berupaya mewujudkan proyek-proyek itu.
Dengan latar belakang seperti ini, bagi warga, sangat mustahil bahwa sebuah forum — apalagi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan para ahli geotermal — tidak bertujuan untuk memuluskan proyek-proyek tersebut.
Forum yang akan diadakan di Ledalero ini dengan tegas memperlihatkan sinyal itu. Paragraf pertama Kerangka Acuan kegiatan tersebut secara eksplisit mengutarakan betapa pentingnya merealisasikan proyek-proyek transisi energi di Indonesia. Ini memberi pesan kuat bahwa bagi pemerintah, proyek geotermal Flores sangat urgen untuk mewujudkan cita-cita transisi energi itu.
Dengan demikian, forum ini sudah dengan jelas mengunci perdebatan bukan pada apakah proyek itu jadi atau tidak, melainkan pada bagaimana ia dilaksanakan dengan berbagai perbaikan, termasuk mengedepankan partisipasi publik.
Karena itu, kecurigaan warga sangat beralasan bahwa forum-forum ini hanya menjadi ajang untuk memberi masukan bagi para pengembang proyek. Maka, pilihan untuk tidak hadir dalam forum-forum ini adalah ekspresi perlawanan agar tidak sekali-kali membuka ruang kompromi.
Tak Lagi Soal Prosedur Teknis
Masih terkait erat dengan poin pertama di atas, alasan warga menolak hadir dalam forum-forum ini adalah karena tingkat penolakan mereka tidak lagi berkutat pada persoalan teknis dan prosedural terkait proyek.
Tidak ada lagi pertimbangan untuk menerima proyek asalkan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan serta memperhatikan hak-hak warga. Sebagaimana disinggung sebelumnya, warga menolak sepenuhnya seluruh rancangan pembangunan proyek-proyek itu.
Ini berbeda dengan cara pandang pengembang proyek, yaitu bahwa kegagalan atau perlawanan terhadap sebuah proyek terjadi karena penyimpangan dari proses yang ideal. Artinya, proyek geotermal sendiri dianggap tidak pernah salah; penyimpangan dalam pelaksanaannyalah yang membuat proyek-proyek ini gagal atau ditolak warga.
Perspektif itu sangat jelas terlihat dalam proyek-proyek geotermal di Flores-Lembata selama ini. Dokumen-dokumen penting serta pernyataan para pejabat publik mengklaim bahwa penolakan warga muncul karena kurangnya pengetahuan mereka tentang geotermal.
Cara pandang ini kembali diamplifikasi dalam forum yang akan diadakan di Ledalero. Pada paragraf kedua TOR itu disebutkan bahwa munculnya masalah dalam transisi energi di Flores selama ini terjadi karena “regulasi yang ditetapkan bersifat top-down tanpa melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait”.
Selain itu, disebutkan pula bahwa “para pengembang panas bumi masih dihadapkan pada keterbatasan pembiayaan, penguasaan teknologi, serta perhitungan investasi yang mengabaikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat”.
Yang terpenting, dirumuskan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena “masyarakat yang memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang berbagai hal terkait proses produksi, distribusi, serta dampak positif maupun negatif dari program dan proyek kemandirian dan transisi energi”.
Cara pandang ini bertolak belakang seratus persen dengan setidaknya dua alasan utama penolakan warga.
Pertama, ini soal keberlangsungan ruang hidup masyarakat adat yang secara ontologis berbeda dengan cara pandang proyek. Memahami posisi warga ini tentu tidak mudah, apalagi bagi orang luar — atau dalam bahasa warga, “orang-orang yang tidak berbagi ruang hidup yang sama dengan mereka”.
Perlu diketahui bahwa sebagian besar proyek geotermal di Flores berlokasi di dalam teritori masyarakat adat. Proyek-proyek geotermal di tanah Manggarai, misalnya, sebagian besar terletak di dalam lingko, dekat dengan permukiman (beo), mata air (mata wae), rumah adat (mbaru gendang), dan compang takung (altar korban) — elemen-elemen penting pembentuk identitas masyarakat adat setempat.
Bagi warga, kehilangan salah satu elemen adat ini sama dengan meruntuhkan identitas mereka sebagai masyarakat adat.
Dengan demikian, lebih dari sekadar ketakutan terhadap dampak lingkungan dari sebuah proyek, ini soal pertaruhan dua cara menghidupi dunia yang tak terdamaikan. Satu cara pandang mereduksi tanah semata-mata sebagai sumber daya ekonomi; cara pandang lainnya memandang tanah secara relasional, dengan muatan sosial, spiritual, ekologis, dan ekonomi.
Persoalannya, perusahaan dan pemerintah sangat bias kolonial dalam merespons pandangan masyarakat adat. Worldview ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang berbeda secara ontologis, melainkan hanya sebagai fase belum sempurna dari satu universalitas — tahapan perkembangan manusia menuju masyarakat modern.
Karena itu, cara pandang ini dianggap irasional, terbelakang, tradisional, dan tidak ilmiah. Tidak heran jika pemerintah akan terus ngotot mengadakan forum-forum serupa dengan dalih “merasionalkan” pandangan masyarakat adat.
Kedua, di samping alasan kosmologi ruang hidup, penolakan warga terhadap Pulau Flores sebagai Pulau Geotermal — yang sudah berjalan hampir satu dekade sejak penetapannya pada 2017 — semakin terkonsolidasi dengan berbagai alasan mendasar.
Dalam aliansinya bersama jejaring masyarakat sipil, gerakan penolakan warga terbangun di atas penguasaan pengetahuan teknis tentang teknologi geotermal yang semakin mendalam, pengetahuan yang selama ini terkurung dalam kerangkeng eksklusif para ahli.
Bersama jejaring masyarakat sipil, warga lingkar geotermal Flores-Lembata menyelenggarakan sekolah geotermal, putaran belajar, dan kunjungan langsung ke titik-titik geotermal.
Dari proses yang saya sebut sebagai “belajar bersama dari bawah” ini, warga menunjukkan betapa muslihatnya pernyataan para ahli yang menjelaskan bahwa geotermal merupakan energi ramah lingkungan yang tidak akan membahayakan lingkungan dan warga.
Persoalannya, forum-forum ini berdiri di atas cara pandang yang sangat meremehkan kapabilitas warga untuk belajar — seolah-olah warga atau masyarakat adat tidak memiliki kemampuan mempelajari sesuatu yang baru di luar diri mereka. Ini pun sangat bias kolonial. Pemerintah lupa bahwa dengan perkembangan teknologi sekarang ini, pengetahuan tidak lagi terkonsentrasi pada para ahli; ia telah tersebar dan bisa diakses oleh banyak orang.
Berkaca pada apa yang terjadi selama ini di Flores, dibandingkan dengan pemerintah, warga justru lebih progresif dalam menguasai pengetahuan teknis tentang energi geotermal.
Syarat Manipulatif
Selain itu, cerita-cerita warga juga menunjukkan bahwa cara forum-forum ini diorganisir sering kali bertujuan untuk apa yang diteoretisasikan sebagai manufacturing community consent, atau “merekayasa persetujuan masyarakat”.
Dalam konteks ini, alih-alih mengedepankan partisipasi yang bermakna, forum-forum seperti konsultasi publik dan sosialisasi sering kali dimanfaatkan sekadar sebagai stempel “partisipasi publik” dalam sebuah proyek.
Cerita-cerita dari proyek-proyek geotermal di Flores memperlihatkan bagaimana forum-forum ini dijalankan dengan mengabaikan partisipasi yang bermakna. Selama ini, forum-forum ini kerap hanya menjadi ajang untuk apa yang dalam kajian-kajian terkait FPIC disebut sebagai marketing platform dari proyek-proyek (Dunlap, 2018).
Cerita-cerita dari Wae Sano, Pocoleok, Mataloko, hingga Atadei memperlihatkan pola yang sama: forum-forum ini hanya menampilkan cerita-cerita positif tentang teknologi geotermal. Selama proses konsultasi berlangsung, warga lingkar proyek diperlihatkan materi presentasi dan video contoh-contoh baik tentang proyek geotermal dari berbagai tempat.
Sementara itu, cerita-cerita tentang dampak negatif proyek geotermal di banyak tempat lain jarang, bahkan hampir tidak pernah, diperlihatkan — apalagi dijadikan perhatian utama dalam forum-forum ini.
Selain itu, forum-forum ini juga kerap manipulatif melalui apa yang diteoretisasikan sebagai praktik “sabotase birokrasi” (Choudhury & Aga, 2018). Dalam praktik ini, pemerintah dan perusahaan mengontrol dan memanipulasi dokumen-dokumen pertemuan hingga tiba pada kesimpulan bahwa masyarakat adat telah memberikan persetujuan atas proyek tersebut.
Di Flores, praktik ini terjadi melalui beragam modus, seperti pembubuhan tanda tangan serta mobilisasi peserta sidang dari luar lokasi proyek.
Baru-baru ini, Romo Sinyo Da Gomes, Deken Lembata, Keuskupan Larantuka, terkejut karena namanya tiba-tiba muncul dalam Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pendamping Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei — wilayah panas bumi yang terletak di dalam wilayah koordinasinya.
Sebagaimana diberitakan Floresa, hal itu dianggapnya sebagai keanehan, sebab ia tidak pernah menghadiri rapat pada 4 Maret 2026 yang diadakan oleh Pemda Lembata dalam rangka rencana pembangunan geotermal Atadei.
Sementara itu, dari Wae Sano, saya juga merekam banyak cerita tentang bagaimana forum-forum ini dikemas untuk memunculkan kesan bahwa mandat warga terhadap proyek tersebut sangat kuat. Pemerintah dan perusahaan, misalnya, kerap memobilisasi peserta rapat dari kampung-kampung lain di luar Desa Wae Sano.
Singkat cerita, bagi pemerintah dan perusahaan, yang terpenting dari forum-forum ini adalah bukti tanda tangan peserta rapat, foto-foto, jumlah peserta, serta berita acara.
Belum lagi bicara tentang bagaimana forum-forum itu dilakukan dengan memobilisasi aparat keamanan. Peristiwa 10 Februari 2020 masih membekas kuat dalam ingatan saya. Saat itu, di Kantor Desa Wae Sano berlangsung apa yang diklaim pemerintah sebagai forum konsultasi publik.
Namun yang terjadi, ratusan aparat — mulai dari polisi, Brimob, hingga tentara — diterjunkan ke Wae Sano. Ketika warga dari pihak kontra menyampaikan pendapat, mikrofon langsung disambar tentara, pembicaraan mereka dipotong, lalu mikrofon diserahkan kepada mereka yang sengaja dimobilisasi untuk mendukung proyek.
Potensi Pembajakan Kampus dan Gereja
Dalam konteks yang lebih khusus di Flores, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, warga kemudian sangat berhati-hati ketika forum diadakan oleh lembaga pendidikan dan gereja. Selama ini, kedua institusi ini rentan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberi stempel akademik dan moral pada proyek-proyek yang ada.
Kasus di Flores telah menunjukkan bagaimana pemerintah dan perusahaan memobilisasi kampus-kampus untuk memberikan legitimasi akademik pada proyek yang ada.
Menariknya, bukan hanya sains — ilmu sosial juga dipakai untuk melumpuhkan perlawanan warga dengan mengerahkan ahli sosiologi dan antropologi. Pada saat yang sama, kendati belakangan ini Gereja di Flores telah menunjukkan penolakan terhadap proyek yang ada melalui pernyataan bersama para uskup, belajar dari preseden sebelumnya yang dilakukan oleh Keuskupan Ruteng (lewat surat uskup pada 2020 kepada presiden untuk mendukung proyek Wae Sao), otoritas Gereja tetap rentan dibajak untuk memuluskan proyek ini.
Forum Ledalero yang diadakan oleh kampus-kampus Katolik ini sejak awal menunjukkan tanda-tanda pembajakan itu. Seperti telah disinggung sebelumnya, cara forum ini dikemas memperlihatkan dengan jelas potensi pemanfaatan kampus-kampus untuk memberi stempel akademik dan moral pada proyek yang ada.
Karena itu, pilihan untuk tidak hadir dalam forum — sekalipun diadakan oleh kampus-kampus yang berafiliasi dengan Gereja Katolik — secara sadar dilakukan oleh warga untuk menghindari kooptasi terhadap gerakan perlawanan mereka.
Venansius Haryanto adalah mahasiswa doktoral Universitas Bonn, Jerman
Editor: Ryan Dagur