Floresa.co – Warga dari sejumlah wilayah di Flores dan Lembata, Nusa Tenggara Timur, mengeluarkan surat terbuka menolak rencana forum dialog terkait proyek geotermal yang akan digelar tiga kampus Katolik, menyebut luka akibat proyek yang belum pulih selama puluhan tahun membuat mereka tidak punya ruang untuk “dialog setara” bersama pemerintah, lembaga gereja, maupun perusahaan pengembang.
Dalam surat berjudul “Luka Masih Menyengat: Jangan Ajari Kami Cara Berkompromi!,” warga memaparkan berbagai kerusakan di sekitar lokasi proyek geotermal yang sudah beroperasi maupun yang direncanakan, termasuk di Mataloko, Ulumbu, Poco Leok dan Sokoria.
Di Mataloko, tulis mereka dalam surat yang salinannya diperoleh Floresa pada 10 Juli, semburan lumpur dan gas beracun yang sudah berlangsung puluhan tahun telah merusak sawah, membuat atap seng rumah berkarat, dan mencemari sumber air minum, sementara janji ganti rugi tak pernah terealisasi — dan pengeboran di lokasi itu kini kembali dilakukan dan diperluas.
Di Ulumbu, tulis mereka, atap rumah rusak, tanah ambles, dan tanaman gagal berbuah, kondisi yang mendahului rencana perluasan ke Poco Leok, lokasi yang kemudian diwarnai berulang kali bentrokan antara warga dan aparat keamanan.
“Bagaimana mungkin sebuah dialog dikatakan ‘setara’ ketika pihak sebelah datang membawa modal, izin, dan moncong senjata aparat, sementara kami hanya berbekal cangkul dan luka trauma?” tulis warga, mempertanyakan dasar penyelenggaraan forum itu yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli di kampus Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere.
Forum Komunikasi Multistakeholder tersebut digagas bersama oleh IFTK Ledalero, Universitas Katolik Parahyangan Bandung – di bawah Center for Development and Social Justice (CHuDS), dan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng.
Panitia akan melibatkan pemerintah, perusahaan pengembang proyek, unsur gereja, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan warga dari wilayah terdampak.
Warga menolak seluruh rangkaian acara, termasuk sesi mekanisme pengaduan dan rencana penandatanganan “pernyataan bersama” — yang menurut mereka berpotensi dijadikan bukti bahwa mereka telah menyetujui atau bersedia menegosiasikan kelanjutan proyek.
Mereka menyatakan akan memboikot total forum dan tidak mengakui siapa pun yang mengaku sebagai “perwakilan warga” di sana. Mereka juga mendesak ketiga kampus beserta unsur keuskupan mundur sebagai penyelenggara.
Didukung Lembaga Advokasi
Sikap warga didukung oleh jejaring masyarakat sipil termasuk Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), menilai kerangka forum — yang menempatkan geotermal sebagai bagian dari “transisi energi berkeadilan” — menjadikan keberlanjutan proyek sebagai titik berangkat yang tidak boleh diganggu gugat.
Akibatnya, penolakan warga soal hak atas tanah, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial hanya dipandang sebagai persoalan teknis yang perlu dikelola, bukan alasan sah untuk menghentikan proyek.
Jejaring ini juga menolak anggapan bahwa penolakan warga terjadi karena minimnya pengetahuan soal geotermal — cara pandang yang dinilai kolonial dan mengabaikan kenyataan bahwa penolakan warga justru bertolak dari pengetahuan yang kuat atas dampak buruk proyek-proyek serupa di Flores maupun secara global.
Penolakan juga muncul dari internal Gereja Katolik sendiri.
Romo Firminus Dai Koban dari Keuskupan Larantuka yang selama ini terlibat dalam aksi penolakan geotermal di Atadei, Lembata menulis pernyataan terbuka di Facebook, menyebut forum ini sebagai rangkaian manuver terbaru untuk mendapatkan legitimasi bagi proyek geotermal.
Ia mencatat bahwa Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden dan para uskup Provinsi Gerejawi Ende (yang mencakup semua uskup di daratan Flores), telah menyatakan penolakan terhadap proyek-proyek ini lewat pernyataan bersama pada 13 Maret 2025.
Romo Firminus juga mengungkap bahwa pada 18 Juni, sebuah tim yang mengaku terkait IFTK Ledalero dan kongregasi SVD mendatangi Atadei untuk mewawancarai warga terkait proyek PLTP, namun statusnya tidak jelas sehingga warga membatasi wawancara hanya untuk sekitar tiga orang.
Ia mengaku dihubungi pada 8 Juli untuk mengajak warga Atadei menghadiri forum. Namun, ia berkata, warga sudah lebih dulu memutuskan menolak mengikuti kegiatan apa pun terkait proyek geotermal, siapa pun penyelenggaranya.
Sementara itu Pastor Simon Suban Tukan, Ketua Komisi JPIC-SVD, yang selama ini ikut mengadvokasi warga di sejumlah titik proyek menyatakan sikap serupa.
“Kami mendukung sikap warga yang menolak proyek geotermal yang merampas ruang hidup mereka,” katanya kepada Floresa.
Lembaganya, jelas dia, “juga menolak semua upaya yang memecah belah warga penolak dengan berbagai modus, termasuk dari para akademisi.”
Apa Respons Penyelenggara?
Informasi terkait kegiatan itu muncul dalam surat undangan kepada warga Atadei, yang salinannya diperoleh Floresa.
Surat undangan tertanggal 5 Juli itu ditandatangani Mangadar Situmorang dari CHuDS Parahyangan; Otto Gusti Madung, Rektor IFTK Ledalero; dan Agustinus Manfred Habur, Rektor Unika St. Paulus Ruteng. Mereka mengundang hingga enam orang per komunitas dengan subsidi transportasi dan akomodasi dari panitia.
Kerangka acuan sebagai lampiran surat itu membingkai kegiatan ini sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi, menyebut “transisi energi baru dan terbarukan yang mandiri dan berkeadilan.”
Dokumen itu mengakui bahwa regulasi energi di Indonesia kerap bersifat top-down tanpa melibatkan masyarakat, namun juga menyebut masyarakat memiliki “pengetahuan yang sangat terbatas” soal proses produksi dan dampak proyek energi — rumusan yang nyaris identik dengan kerangka yang ditolak keras oleh warga dan jejaring advokasi sebagai cara memandang penolakan warga sekadar sebagai soal kurangnya informasi, bukan keputusan politik.
Forum direncanakan melalui tujuh tahap: pemaparan tujuan dan data dasar; penyampaian pandangan tiap pemangku kepentingan; sesi tanggapan; pleno konsolidasi; pemaparan mekanisme pengaduan; penyusunan dan penandatanganan pernyataan bersama.
Dihubungi Floresa pada 10 Juli, Mangadar Situmorang dari CHuDS Parahyangan menyatakan forum itu tidak dirancang untuk mengobati luka atau mengajari masyarakat berkompromi.
Forum ini, katanya, “didasarkan pada niat baik, salah satunya dengan mengajak para pengembang dan regulator untuk bersedia mendengar suara nurani masyarakat dan meresponsnya secara terbuka, jujur, dan melakukan perbaikan-perbaikan.”
Ia berharap warga tetap bersedia hadir dan menyampaikan keluhan serta tuntutan mereka.
Sementara itu, Otto Gusti Madung dari IFTK Ledalero, mengatakan pihaknya mengapresiasi surat terbuka warga dan memahami kecurigaan mereka, sebagai ekses dari pengalaman sebelumnya yang “tidak pernah didengarkan.”
Ia berkata, tujuan forum bukan membangun konsensus tertentu dan “kami tidak punya rencana untuk itu.”
“Kami mau supaya kelompok yang kontra juga harus hadir dan bicara,” katanya.
Otto juga menegaskan posisi IFTK bukan di pihak pengembang proyek.
Ia mengingatkan bahwa para imam SVD, yang sebagaiannya dosen IFTK Ledalero, sebelumnya telah menulis surat penolakan terhadap proyek geotermal, dan sejumlah dosen serta mahasiswa ikut dalam beberapa kali aksi demonstrasi penolakan.
“Posisi kami jelas. Kami ikut dengan pernyataan para uskup,” katanya merujuk pada sikap uskup di Provinsi Gerejawi Ende.
Ia menyebut sejumlah narasumber kritis terhadap proyek, termasuk mantan Menteri ESDM Sudirman Said, juga telah diundang dan menyatakan bersedia hadir.
Konflik yang Lebih Panjang
Polemik soal forum 23 Juli ini adalah bagian dari konflik jauh lebih panjang seputar dorongan pemerintah menjadikan Flores sebagai “Pulau Panas Bumi” sejak 2017, ketika Kementerian ESDM menetapkan sejumlah Wilayah Kerja Panas Bumi dari total potensi yang diperkirakan mencapai 776 hingga 902 megawatt.
Hingga kini, baru tiga PLTP yang beroperasi — Ulumbu, Mataloko, dan Sokoria — dengan total kapasitas terpasang sekitar 20,5 megawatt.
Setiap lokasi punya rekam jejak kegagalan teknis dan dampak sosial masing-masing.
Mataloko misalnya bermasalah sejak blowout sumur eksplorasi pada 1998, dengan semburan lumpur dan uap panas yang terus berulang di lahan pertanian warga sejak 2006 — bahkan setelah proyek ini dihidupkan kembali sebagai Proyek Strategis Nasional pada 2019.
Riset 2024 dari Center for Economic and Law Studies (CELIOS) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memproyeksikan kerugian pendapatan petani sekitar Rp470 miliar pada tahap pembangunan dan kerugian output ekonomi hingga Rp1,09 triliun pada tahun kedua ekstraksi, dihitung dari tiga lokasi proyek: Wae Sano, Ulumbu, dan Sokoria.
Proyek-proyek ini sangat bergantung pada pembiayaan asing. Bank Pembangunan Jerman (KfW) menggelontorkan 150 juta euro pada 2018 untuk PLTP Ulumbu dan Mataloko.
Belakangan, bank itu menangguhkan pembiayaan dan mendesak PLN memperbaiki proses konsultasi dengan masyarakat lokal. Sementara itu, Bank Dunia menarik pendanaan dari Wae Sano pada Desember 2023 di tengah penolakan keras warga.
Menyusul tekanan dari warga dan Gereja Katolik, tahun lalu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena membentuk satuan tugas yang melakukan kunjungan ke enam lokasi terdampak dan mendokumentasikan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan dugaan pelanggaran.
Namun, laporan satuan tugas tersebut menuai kritik dari warga yang telah bertahun-tahun hidup dengan dampak proyek.
Dalam sebuah pernyataan, Koalisi Warga Flores–Lembata Tolak Geotermal menyatakan kendati laporan tim itu “menyebut bahwa sebagian besar masyarakat mendukung, lingkungan tetap sehat, air masih aman, tanah masih subur, tetapi kami yang hidup di sini, yang napasnya setiap hari terpapar gas beracun, yang kulitnya gatal karena air tercemar, yang tanahnya pecah dan tak lagi bisa ditanami — kami tahu persis: laporan tim teknis itu tidak mencerminkan kenyataan.”
Editor: Ryan Dagur
